KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

(1) KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang

1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.24

(2) Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;

• jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;

• jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

(3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai

deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

(1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau

pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan

sertifikat kompetensi.

(3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk

pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.

(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.

(5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja

dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

• lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;

• lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;

• lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.24 4

• lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;

• lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;

• lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;

• lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;

• lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;

• lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;

• lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

(1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan

kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

• lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, 2, dan 3;

• lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara dengan jenjang 4, 5, dan 6;

• lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9.

(2) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan

kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

(1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui

pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mem- pertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.

(2) Lama pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor.

(3) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui

pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

(1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengan kerangka

kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama saling

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.24

pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.

(1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan

oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur oleh Menteri

yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendirisendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangan

kualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telah ada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telah diatur dengan

peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.

(3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan dan kementerian yang membidangi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.24 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012

,

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.24

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.24 8

www.djpp.depkumham.go.id

9 2012, No.24

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.24 10

www.djpp.depkumham.go.id