Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kapal wisata (yacht) asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa www.djpp.kemenkumham.go.id

terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 5. Pelabuhan masuk atau pelabuhan keluar adalah pelabuhan atau marina yang ditetapkan sebagai tempat masuk dan keluar kapal wisata (yacht) asing. 6. Penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing adalah badan usaha, asosiasi, organisasi olahraga dan sejenisnya yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata bahari. 7. Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di INDONESIA. 8. Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Instansi terkait adalah semua instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan kunjungan kapal wisata (yacht) asing. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

(1) Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan INDONESIA dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT), kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina. (2) Pemberian kemudahan pemasukan kapal wisata (yacht) asing beserta www.djpp.kemenkumham.go.id

awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan PRESIDEN ini. (3) Permohonan untuk memperoleh Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) dan perizinan terkait dengan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal yang akan melakukan kunjungan wisata ke INDONESIA diberikan kemudahan dalam proses permohonan dan pemberian Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT).

(1) Kapal wisata (yacht) asing yang akan melakukan kunjungan wisata ke INDONESIA diberikan kemudahan di bidang kepelabuhanan apabila masuk dan keluar melalui pelabuhan sebagai berikut : a. Pelabuhan Sabang, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam; b. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara; c. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat; d. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau; e. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau; f. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung. g. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; h. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali: i. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur j. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah www.djpp.kemenkumham.go.id

k. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Timur; l. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur; m. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara; n. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku; o. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku; p. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku; q. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; dan r. Pelabuhan Biak, Biak, Papua. (2) Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah dengan memperhatikan : a. perkembangan kunjungan kapal wisata (yacht) asing; b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan; dan c. pengembangan wilayah. (3) Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(1) Kapal wisata (yacht) asing, termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang dimasukkan untuk kegiatan wisata wajib memenuhi ketentuan kepabeanan tentang impor sementara. (2) Untuk memperoleh izin impor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal wisata (yacht) asing atau melalui agen umum dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (3) Penyelenggaraan kunjungan kapal wisata (yacht) asing dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing. (4) Pemerintah dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggung jawab atas www.djpp.kemenkumham.go.id

pelaksanaan kegiatan serta sebagai penjamin atas kewajiban kepabeanan terhadap pemasukan barang dan/atau kendaraan yang dibawa oleh awak kapal yang bersangkutan.

(1) Pemasukan kapal wisata (yacht) asing beserta barang dan/atau kendaraan yang dibawa oleh awak kapal diberikan kemudahan di bidang penjaminan. (2) Pemberian kemudahan di bidang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan jaminan tertulis. (3) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh : a. Pejabat Pemerintah Pusat serendah-rendahnya eselon I atau setingkatnya; b. Pejabat Pemerintah Daerah serendah-rendahnya eselon II atau setingkatnya yang bertindak sebagai penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing di daerahnya; c. Penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing; atau d. Agen umum.

(1) Awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata (yacht) asing yang akan melakukan kunjungan ke INDONESIA wajib memiliki izin tinggal. (2) Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada warga negara asing sebagai awak kapal wisata (yacht) asing : a. pemegang Visa Kunjungan yang diterbitkan Perwakilan Republik INDONESIA; b. pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan saat tiba di wilayah Republik INDONESIA; atau c. subyek negara Bebas Visa Kunjungan Singkat. (3) Izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu bagi pemegang Visa www.djpp.kemenkumham.go.id

Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Kantor Imigrasi terdekat di mana kapal wisata (yacht) asing berada, dengan melampirkan: a. Surat permohonan dan jaminan dari penjamin; b. Fotocopy paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan; dan c. Fotocopy izin tinggal. (5) Awak kapal wisata (yacht) asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran orang asing.

(1) Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke INDONESIA wajib menjalani pemeriksaan karantina. (2) Pemeriksaan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan serta pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar.

Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan INDONESIA wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Kapal wisata (yacht) asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah INDONESIA dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain.

(1) Dalam rangka keselamatan kunjungan kapal wisata (yacht) asing, Pemerintah mengembangkan sistem pemantauan kapal. (2) Pengembangan sistem pemantauan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam rangka peningkatan kunjungan kapal wisata (yacht) asing, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas bagi kapal wisata (yacht) asing. (2) Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. penyiapan alur pelayaran kapal wisata (yacht) asing; b. kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata (yacht) asing; c. pembangunan dermaga; d. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; e. kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan kapal wisata (yacht); dan f. fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai kebutuhan. (3) Pemberian dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini www.djpp.kemenkumham.go.id

dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau pihak lain. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur- unsur : a. Kementerian Luar Negeri; b. Kementerian Pertahanan; c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Kementerian Keuangan; e. Kementerian Perhubungan; f. Kementerian Kesehatan; g. Kementerian Kelautan dan Perikanan; h. Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif; i. Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA; dan j. Agen umum dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing.

Kapal wisata (yacht) asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri, Menteri terkait dan Pimpinan instansi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing- masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.kemenkumham.go.id