Pasal 14

(1) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini www.djpp.kemenkumham.go.id

dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau pihak lain. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur- unsur : a. Kementerian Luar Negeri; b. Kementerian Pertahanan; c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Kementerian Keuangan; e. Kementerian Perhubungan; f. Kementerian Kesehatan; g. Kementerian Kelautan dan Perikanan; h. Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif; i. Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA; dan j. Agen umum dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing.