Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS

Pasal 29

(1) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan

penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2079.

  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat

Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar

dengan ketentuan sebagai berikut:

  • 4oh (ernpat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  • 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

(3) Kewajiban

SK No 003924 A

PRESIDEN

(3) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh:

  • Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi pusat; dan
  • Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi daerah.

(3) (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat

dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa.

  1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang

digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang

digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU untuk pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan

upah minimum kabupaten/ kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar upah minimum provinsi.

(4) Ketentuan...

SK No 003925 A

PRESIDEN

(4) Ketentuan batas paling rendah sebagaimana

dimaksud pada ayal (2) tidak berlaku bagi Pemberi Kerja yang mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayarkan Gaji atau Upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

  1. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasai 30 ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

(2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa serta Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

(3) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap.

(4) T\rnjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada

Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja.

(5) Di antara .

SK No 003926 A

PRES IDEN

  1. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1) Ketentuan mengenai komposisi persentase, batas

paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a) huruf c) huruf d, dan huruf e, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf h pada instansi pusat mulai

berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

(2) Ketentuan mengenai:

  • komposisi persentase, batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h pada instansi daerah; dan
  • batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan bagi Peserta PPU untuk pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.
  1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu

sebesar:

  • Rp42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
  • Rp110.0OO,00 . SK No 003927 A

PRESIDEN

  • Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
  • Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (21 Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

  1. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasai, yakni Pasal 103A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

(1) Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan

Iuran kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per orang per bulan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) terhitung sejak bulan Agustus

sampai dengan bulan Desember 2OL9.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan

pendanaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

SK No 003928 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019

INDONESIA,

rtd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2Ol9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan -undangan,

vanna Djaman

SK No 004875 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20ll tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Il Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 20l8 tentang Jaminan Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PMK /2019 — DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
amendment PMK /2019 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
amendment PMK /2019 — DANAALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PEMBAYARAN SELISIH
DIUBAH OLEH
PMK /2019 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
PMK /2019 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
PMK /2019 — PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
PMK /2019 — DANAALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PEMBAYARAN SELISIH
Referensi Silang (2)
UU 40/2004 — SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
PERPRES 82/2018 — JAMINAN KESEHATAN