RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, yang
selanjutnya disebut RKP Tahun 2015, adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1
(satu) tahun, yaitu tahun 2015 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2015.
(2) RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
- Buku I tentang Tema, Isu Strategis, Sasaran dan Arah
Kebijakan, Kerangka Ekonomi Makro, serta
Pembiayaan Pembangunan, yaitu sebagaimana
dimuat dalam Lampiran I;
- Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang, yaitu
sebagaimana dimuat dalam Lampiran II, dan
- Buku II tentang Rencana Pembangunan Berdimensi
Kewilayahan, yaitu sebagaimana dimuat dalam
Lampiran III;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
(1) RKP Tahun 2015 merupakan penjabaran arah
pembangunan untuk Rencana Pembangunan Jangka
Menengah ke-3 (Tahun 2015-2019) sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang
Nasional Tahun 2005-2025.
(2) RKP ...
(2) RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi:
- Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam
menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Tahun 2015;
- Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
- Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) Tahun 2015.
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2015 :
- Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2015 sebagai
bahan Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas
Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2015
dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Pasal 4
(1) Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja
triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja
dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
(2) Laporan ...
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 14
(empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.
(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan
anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Pasal 5
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah kesesuaian
antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Tahun 2015 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat dengan RKP Tahun 2015.
Pasal ...
Pasal 6
(1) Dalam hal RKP Tahun 2015 perlu dilakukan
penyesuaian sebelum Pemerintah mengajukan RAPBN
beserta Nota Keuangan, dan dokumen-dokumen
pendukung lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
penyesuaian RKP Tahun 2015 ditetapkan oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2) Penyesuaian RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional setelah dilaporkan dan
mendapatkan persetujuan Presiden dalam Sidang
Kabinet.
(3) Dalam hal RKP Tahun 2015 yang diajukan Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan
Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
berbeda dengan hasil pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, Pemerintah menggunakan RKP hasil
pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 7
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 101
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Ratih Nurdiati
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana
Kerja Pemerintah;
- bahwa Rencana Kerja Pemerintah memuat arah
kebijakan nasional satu tahun yang merupakan
komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian
kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional
yang berkesinambungan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang ...
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);