Pasal 6

(1) Dalam hal RKP Tahun 2015 perlu dilakukan

penyesuaian sebelum Pemerintah mengajukan RAPBN

beserta Nota Keuangan, dan dokumen-dokumen

pendukung lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

penyesuaian RKP Tahun 2015 ditetapkan oleh Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Penyesuaian RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional setelah dilaporkan dan

mendapatkan persetujuan Presiden dalam Sidang

Kabinet.

(3) Dalam hal RKP Tahun 2015 yang diajukan Pemerintah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan

Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran

berbeda dengan hasil pembahasan dengan Dewan

Perwakilan Rakyat, Pemerintah menggunakan RKP hasil

pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.