TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pedanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Ralryat, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3...

SK No 209995 A

PRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

(1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat yang

mengepalai dan memimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ral<yat diberikan tunjangan kinerja sebesar l5Oo/o (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra1ryat.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Ralqyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

T\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
• Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
• Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
• Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan
• pegawai . . .

SK No 210418 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau
• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

(1) Dalam hal Pegawai di Lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat diangkat sebaga-i pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 10. . .

SK No 209997 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 1

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 20l8 tentang Tunjangan Kineda Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekedaan Umum dan Perumahan Ralryat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2I9l dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2018 tentangT\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 209998 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan Administrasi flukum,

Djaman

SK No 210416 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN

1 t7 Rp41.550.000,0O 2 16 Rp32.54O.O00,0O 3 15 Rp24.100.000,00 4 t4 Rp21.330.000,00

1. 13 Rp13.670.000,00
2. t2 Rp12.370.OOO,00 7 11 Rp1O.947.O00,00
3. 10 Rp8.458.O00,00 9 9 Rp7.474.00O,0O
4. 8 Rp6.349.000,0O
5. 7 Rp5.079.OOO,OO t2. 6 Rp4.837.000,00
6. 5 Rp4.607.000,00 t4. 4 Rp4.179.000,00 15 3 Rp3.98O.OO0,0O t6 2 Rp3.154.OOO,O0 t7. I Rp2.575.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WTDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA Perundang-undangan Hukum,

Djaman SK No 210417 A