TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian.

1. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, selain diberikan penghasilan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan

tunjangan kinerja setiap bulan.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi

birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja

individu.

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tidak diberikan kepada:

www.peraturan.go.id

2017, No.262 -4-

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu

dan belum diberhentikan sebagai pegawai;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberikan cuti di luar

tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk

menjalani masa persiapan pensiun; dan

• Pegawai pada badan layanan umum yang telah

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

www.peraturan.go.id

2017, No.262

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan

terhitung mulai bulan Juni 2017.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja

pegawai setiap bulannya.

(1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang

mengepalai dan memimpin Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian diberikan tunjangan kinerja

sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja negara.

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

(2) Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan perubahan

anggaran pada setiap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.262 -6-

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-

masing maupun bersama-sama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226)

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 226) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.peraturan.go.id

2017, No.262

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id

2017, No.262 -8-