Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

  1. Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan

pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di

lingkungan Perpustakaan Nasional.

  1. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2

(1) Pegawai di Perpustakaan Nasional, selain diberikan

penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi

birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja

individu.

Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tidak diberikan kepada:

  • Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

www.peraturan.go.id

2017, No.260 -4-

  • Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional yang

diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

  • Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional yang

diberhentikan dari jabatan organiknya dengan

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;

  • Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional yang

diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan

pensiun; dan

  • Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Perpustakaan Nasional yang tidak diberikan tunjangan

kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan

Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 diberikan terhitung mulai bulan April 2017.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja

pegawai setiap bulannya.

www.peraturan.go.id

2017, No.260

Pasal 6

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Perpustakaan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala

Perpustakaan Nasional.

(2) Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan perubahan

anggaran pada setiap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

Pasal 8

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di Perpustakaan Nasional wajib melaksanakan

agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing

maupun bersama-sama.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

www.peraturan.go.id

2017, No.260 -6-

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 220) dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 220) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.260

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2017, No.260 -8-

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI

LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL

TUNJANGAN KINERJA

No KELAS JABATAN

PER KELAS JABATAN

1 2 3

  1. 17 Rp. 24.930.000,00

  2. 16 Rp. 17.413.000,00

  3. 15 Rp. 12.518.000,00

  4. 14 Rp. 9.600.000,00

  5. 13 Rp. 7.293.000,00

  6. 12 Rp. 6.045.000,00

  7. 11 Rp. 4.519.000,00

  8. 10 Rp. 3.952.000,00

  9. 9 Rp. 3.348.000,00

  10. 8 Rp. 2.927.000,00

  11. 7 Rp. 2.616.000,00

  12. 6 Rp. 2.399.000,00

  13. 5 Rp. 2.199.000,00

  14. 4 Rp. 2.082.000,00

  15. 3 Rp. 1.972.000,00

  16. 2 Rp. 1.867.000,00

  17. 1 Rp. 1.766.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan peningkatan kinerja pegawai dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dicapai

Perpustakaan Nasional, perlu menyesuaikan Peraturan

Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

www.peraturan.go.id

2017, No.260 -2-

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

  1. Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

  1. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah

Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

2017, No.260

Tahun 2013 Nomor 11);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PP 4/2013 — TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN
Referensi Silang (10)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 30/2015 — PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 23/2005 — PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PP 74/2012 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005
PERPRES 101/2013 — TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PERPRES 4/2013 — PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
KEPPRES 110/2001 — Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga...