Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, yang

selanjutnya disebut Tunjangan Penguji Mutu Barang adalah

tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.236

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

diberikan Tunjangan Penguji Mutu Barang setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Penguji Mutu Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Penguji Mutu Barang bagi Pegawai

Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bagi

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Penguji Mutu Barang dihentikan

apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional

lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian

tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penguji Mutu Barang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera, sepanjang

mengatur mengenai Tunjangan Penguji Mutu Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.peraturan.go.id

2017, No.236 -4-

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id

2017, No.236

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera, perlu

disesuaikan dengan pengembangan dan pertumbuhan

serta ruang lingkup tugas, fungsi, dan kinerja Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka

meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan

produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

2017, No.236 -2-

Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 123);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87

Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Referensi Silang (7)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 30/2015 — PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERPRES 70/2007 — Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007 tentang...
PERPRES 116/2014 — PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...