TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Pegawai di Lingkungan PPATK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai tetap dan pegawai dipekerjakan yang berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian diangkat dalam suatu
www.peraturan.go.id
2015, No.208 3
jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 2
Pegawai diberikan tunjangan khusus setiap bulan.
Pasal 3
(1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak
diberikan kepada:
- Pegawai yang tetap menerima penghasilan penuh dari instansi asalnya;
- Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
- Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar PPATK;
- Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- Pegawai yang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri; dan
- Pegawai yang menderita sakit lebih dari 1 (satu) bulan berturut- turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang tidak diberikan
tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
Pasal 4
Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 5
Pajak penghasilan atas tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2015, No.208 4
Pasal 6
Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala PPATK dan/atau Menteri Keuangan, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 7
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2015
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2015
,
www.peraturan.go.id
2015, No.208 5
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa tindak pidana pencucian uang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan otoritas (financial intelligence unit) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu diberi tunjangan khusus;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);