Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2015

Pasal 6A

(1) Dalam rangka pembayaran tunjangan khusus,

Kepala PPATK menetapkan kelas jabatan pada

setiap jabatan di Lingkungan PPATK sesuai dengan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan PPATK ditetapkan oleh Kepala PPATK

setelah:

  • mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran

tunjangan khusus; atau

  • mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

www.peraturan.go.id

2019, No.252 -4-

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan, jika

mengakibatkan perubahan alokasi anggaran

tunjangan khusus.

Pasal 6B

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

Pegawai diberikan tunjangan khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai

dengan ditetapkan tunjangan kinerja paling lama

2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan.

(2) Dalam rangka penetapan tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi wajib melakukan asistensi pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

di Lingkungan PPATK sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

  1. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2019, No.252 -5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id

2019, No.252 -6-

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang;

  • bahwa beban dan tanggung jawab Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan semakin meningkat seiring dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan di

bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang;

  • bahwa dengan semakin meningkatnya beban dan

tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf

b, serta risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, perlu dilakukan

penyesuaian atas Tunjangan Khusus bagi Pegawai di

Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

www.peraturan.go.id

2019, No.252 -2-

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

  1. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 tentang

Tunjangan Khusus bagi Pegawai di Lingkungan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 208);

www.peraturan.go.id

2019, No.252 -3-

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PERPRES 101/2015 — TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
perubahan PERPRES 101/2015 — TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
Referensi Silang (5)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 15/2019 — PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERPRES 101/2015 — TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN