Pasal 6A

(1) Dalam rangka pembayaran tunjangan khusus,

Kepala PPATK menetapkan kelas jabatan pada

setiap jabatan di Lingkungan PPATK sesuai dengan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan PPATK ditetapkan oleh Kepala PPATK

setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran

tunjangan khusus; atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

www.peraturan.go.id

2019, No.252 -4-

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan, jika

mengakibatkan perubahan alokasi anggaran

tunjangan khusus.