Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025

(1) Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan b. bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. (2) Bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. dukungan manajemen dan dukungan teknis; b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi; c. pembangunan kawasan transmigrasi;

d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi; e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan f. pengembangan kawasan transmigrasi. (3) Bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. dukungan manajemen dan dukungan teknis; b. perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; c. pengembangan kelembagaan ekonomi transmigrasi; d. pengembangan produk unggulan transmigrasi; e. promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi; dan f. pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan: a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Tugas Pembantuan; dan
c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan, gubernur dan/atau bupati/walikota mengusulkan pengelola keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. (2) Pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (3) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal pengelola keuangan berhalangan sementara atau berhalangan tetap, gubernur dan/atau bupati/walikota mengusulkan penggantian pengelola keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Menteri menugaskan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk melakukan koordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi yang memuat kegiatan penyampaian:
a. arah kebijakan; dan b. rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyelenggaran Tugas Pembantuan.

7. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Tugas Pembantuan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Sekretaris Jenderal untuk pembinaan administrasi keuangan; b. Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk pembinaan teknis; dan

c. Inspektur Jenderal untuk pengawasan fungsional atas pelaksanaan Tugas Pembantuan. (3) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

8. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2025

MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

                   Π        
                            

M. IFTITAH S. SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DAERAH PENERIMA PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2. Provinsi Banten 3. Provinsi Jawa Barat 4. Provinsi Jawa Tengah 5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Provinsi Jawa Timur 7. Provinsi Aceh 8. Provinsi Sumatera Barat 9. Provinsi Sumatera Selatan 10. Provinsi Riau 11. Provinsi Kepulauan Riau 12. Provinsi Bengkulu 13. Provinsi Lampung 14. Provinsi Jambi 15. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 16. Provinsi Nusa Tenggara Timur 17. Provinsi Nusa Tenggara Barat 18. Provinsi Kalimantan Barat 19. Provinsi Kalimantan Tengah 20. Provinsi Kalimantan Selatan 21. Provinsi Kalimantan Timur 22. Provinsi Kalimantan Utara 23. Provinsi Sulawesi Utara 24. Provinsi Sulawesi Barat 25. Provinsi Sulawesi Tengah 26. Provinsi Sulawesi Selatan 27. Provinsi Sulawesi Tenggara 28. Provinsi Gorontalo 29. Provinsi Maluku 30. Provinsi Maluku Utara

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 31. Provinsi Papua 32. Provinsi Papua Barat 33. Provinsi Papua Barat Daya 34. Provinsi Papua Selatan 35. Kabupaten Aceh Utara 36. Kabupaten Aceh Barat 37. Kabupaten Bener Meriah 38. Kabupaten Aceh Selatan 39. Kabupaten Simeulue 40. Kabupaten Subulussalam 41. Kabupaten Sijunjung 42. Kabupaten Pesisir Selatan 43. Kota Batam 44. Kabupaten Bengkalis 45. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 46. Kabupaten Bangka Selatan 47. Kabupaten Lahat 48. Kabupaten Banyuasin 49. Kabupaten Ogan Ilir 50. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 51. Kabupaten Mesuji 52. Kabupaten Bengkulu Utara 53. Kabupaten Bengkulu Selatan 54. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 55. Kabupaten Sambas 56. Kabupaten Sintang 57. Kabupaten Kubu Raya 58. Kabupaten Kayong Utara 59. Kabupaten Kapuas 60. Kabupaten Kotawaringin Barat 61. Kabupaten Sukamara 62. Kabupaten Barito Kuala 63. Kabupaten Tanah Bumbu 64. Kabupaten Lamandau 65. Kabupaten Paser 66. Kabupaten Kutai Timur 67. Kabupaten Bulungan 68. Kabupaten Malaka
69. Kabupaten Poso 70. Kabupaten Sigi 71. Kabupaten Tojo Una-Una 72. Kabupaten Toli-Toli

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 73. Kabupaten Sidenreng Rappang 74. Kabupaten Luwu Utara 75. Kabupaten Luwu Timur 76. Kabupaten Majene 77. Kabupaten Toraja Utara 78. Kabupaten Wajo 79. Kabupaten Enrekang 80. Kabupaten Polewali Mandar 81. Kabupaten Pasangkayu 82. Kabupaten Mamasa 83. Kabupaten Buol 84. Kabupaten Morowali 85. Kabupaten Morowali Utara 86. Kabupaten Mamuju 87. Kabupaten Mamuju Tengah 88. Kabupaten Muna 89. Kabupaten Konawe 90. Kabupaten Gorontalo 91. Kabupaten Gorontalo Utara 92. Kabupaten Konawe Utara 93. Kabupaten Konawe Selatan 94. Kabupaten Bima
95. Kabupaten Boalemo
96. Kabupaten Lombok Timur 97. Kabupaten Sumba Timur 98. Kabupaten Sumba Barat 99. Kabupaten Sumba Barat Daya 100. Kabupaten Timor Tengah Utara 101. Kabupaten Timor Tengah Selatan 102. Kabupaten Belu 103. Kabupaten Rote Ndao 104. Kabupaten Nagekeo 105. Kabupaten Ende 106. Kabupaten Sabu Raijua 107. Kabupaten Kupang 108. Kabupaten Ngada 109. Kabupaten Flores Timur 110. Kabupaten Manggarai Barat 111. Kabupaten Alor 112. Kabupaten Morotai

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 113. Kabupaten Halmahera Timur 114. Kabupaten Halmahera Selatan 115. Kabupaten Kepulauan Sula 116. Kabupaten Halmahera Utara 117. Kabupaten Halmahera Tengah 118. Kabupaten Tidore 119. Kabupaten Maluku Tengah 120. Kabupaten Merauke 121. Kabupaten Jayapura 122. Kabupaten Keerom 123. Kabupaten Manokwari 124. Kabupaten Sorong 125. Kabupaten Fakfak 126. Kabupaten Teluk Wondama 127. Kabupaten Manokwari Selatan

MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH S. SURYANAGARA