Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya “Satria” Di Baturaden

(1) Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Baturaden selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PSRSKP NAPZA “Satria” merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk menangani korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. (2) PSRSKP NAPZA "Satria" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

PSRSKP NAPZA "Satria" mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSRSKP NAPZA “Satria” menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan NAPZA; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan terminasi korban penyalahgunaan NAPZA; g. pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan NAPZA; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

PSRSKP NAPZA “Satria” terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, registrasi dan

fasilitasi

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, observasi dan identifikasi, advokasi sosial dan pengelolaan informasi, serta pemetaan data korban penyalahgunaan NAPZA. (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan asesmen dan layanan rehabilitasi sosial serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSRSKP NAPZA “Satria”, dibentuk instalasi produksi. (2) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif. (3) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Panti. (4) Koordinator instalasi produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara teknis berkoordinasi dengan Kepala Seksi sesuai bidang tugas masing-masing.

Bagan Organisasi PSRSKP NAPZA “Satria” tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSRSKP NAPZA "Satria" harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien. (2) PSRSKP NAPZA "Satria" harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PSRSKP NAPZA "Satria". (3) Kepala Panti, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PSRSKP NAPZA “Satria” dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PSRSKP NAPZA “Satria” wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PSRSKP NAPZA “Satria” wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(1) Kepala Panti merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PSRSKP NAPZA “Satria” berada di Baturaden, Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah kerja pelayanan PSRSKP NAPZA “Satria” meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsinya, PSRSKP NAPZA “Satria” merupakan panti sosial percontohan dan digunakan sebagai laboratorium sosial.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial

Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan Peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” di Baturaden, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai

dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Perubahan organisasi dan tata kerja PSRSKP NAPZA “Satria” berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan alih fungsi Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” dilaksanakan efektif mulai bulan Januari 2017.

Pada saat Peraturan Menteri Sosial ini berlaku, ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” di Baturaden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l dan angka 26 Lampiran II Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA