Permenperin No. 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Beralokasi di Kawasan Industri - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan
memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan
berlokasi
di
dalam
kawasan
industri
dalam
memperoleh
persetujuan
rencana
pengelolaan
lingkungan
hidup
dan
rencana
pemantauan
lingkungan hidup, perlu mengatur kembali tata cara
penyusunan dan pemberian persetujuan rencana
pengelolaan
lingkungan
hidup
dan
rencana
pemantauan lingkungan hidup rinci bagi rencana
usaha dan/atau kegiatan yang akan berlokasi di
kawasan industri;
b.
bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1
Tahun
2020
tentang
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
dan
Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan
Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan
Industri sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta ketentuan
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 63 ayat
(1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2024
tentang
Perwilayahan
Industri,
perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Tata Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang akan Berlokasi di
Kawasan Industri;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7115);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri. 2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Pelaku Usaha penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan
untuk
melakukan
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan
hidup
atas
dampak
lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di
luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau
UKL-UPL.
8.
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen
lain
yang
karena
sifat,
konsentrasi,
dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan
hidup,
dan/atau
membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9.
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
yang
selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan
dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. RKL-RPL Kawasan adalah RKL-RPL yang disusun oleh
Perusahaan Kawasan Industri.
12. RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan
spesifik yang disusun oleh Pelaku Usaha terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam
kawasan
yang
sudah
memiliki
Amdal
Kawasan
Industri.
13. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh
Perusahaan
Kawasan
Industri
dan
memiliki
kompetensi di bidang lingkungan hidup.
14. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pelaku Usaha yang selanjutnya disingkat
PKPLH PU adalah standar pengelolaan lingkungan
hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari Pelaku
Usaha yang mendapatkan persetujuan dari pengelola
Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan
Industri.
15. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan
hidup.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi
madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pembinaan
Kawasan Industri.
BAB II
PENYUSUNAN DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
RKL-RPL RINCI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 2 (1) Pelaku Usaha yang mempunyai rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan berlokasi di Kawasan Industri wajib memiliki RKL-RPL Rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan Kawasan Industri. (2) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam Kawasan Industri dan digunakan sebagai objek pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terlingkup dalam dokumen lingkungan hidup Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri melakukan perubahan terhadap dokumen lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan Kawasan Industri. (4) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam: a. 1 (satu) dokumen RKL-RPL Rinci, dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan berada dalam satu kaveling industri atau merupakan satu unit produksi terpadu dalam Kawasan Industri; atau b. beberapa dokumen RKL-RPL Rinci, dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan berada dalam kaveling industri yang terpisah satu sama lain dan bukan merupakan satu unit produksi terpadu.
Pasal 3
(1)
RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) disusun berdasarkan tingkat risiko rencana
usaha dan/atau kegiatan.
(2)
RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.
identitas Pelaku Usaha;
b.
deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
c.
dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau;
d.
surat pernyataan bermeterai yang menyatakan
kesanggupan mematuhi RKL-RPL Rinci;
e.
daftar pustaka; dan
f.
lampiran.
(3)
Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a.
nama Pelaku Usaha;
b.
jenis usaha dan/atau kegiatan (klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia/KBLI);
c.
nama dan jabatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan;
d.
alamat kantor; dan
e.
alamat lokasi kegiatan.
(4)
Dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling
sedikit memuat informasi:
a.
sumber dampak;
b.
jenis dampak;
c.
bentuk pengelolaan lingkungan hidup;
d.
bentuk pemantauan lingkungan hidup; dan
e.
pengumpulan dan analisis data yang dinyatakan
secara kuantitatif dan diuji di laboratorium yang
terakreditasi.
(5)
Format
dokumen
RKL-RPL
Rinci
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Usaha dan/atau Kegiatan Tingkat Risiko Rendah
dan Menengah Rendah
Pasal 4 (1) Pelaku Usaha yang memiliki rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat risiko rendah atau menengah rendah mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha melalui sistem online single submission sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaku Usaha dengan tingkat risiko rendah yang telah memiliki nomor induk berusaha dan/atau Pelaku Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah yang telah memiliki nomor induk berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan melalui sistem online single submission wajib memiliki RKL-RPL Rinci sesuai dengan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. (3) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di terbitkan tanpa verifikasi.
Bagian Ketiga
Usaha dan/atau Kegiatan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi dan Tinggi
Pasal 5 (1) Pelaku Usaha yang memiliki rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat risiko menengah tinggi atau tinggi menyusun RKL-RPL Rinci sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Selain wajib memiliki RKL-RPL Rinci, Pelaku Usaha juga wajib memiliki: a. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, bagi Pelaku Usaha yang memiliki sumber emisi tidak bergerak dan kegiatan dengan dampak emisi tinggi;
b. persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 secara mandiri; c. rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3, bagi Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3; dan/atau d. rincian teknis pengelolaan limbah non-B3, bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah non-B3 secara mandiri,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki tingkat risiko menengah tinggi atau tinggi dan skala/besaran wajib Amdal, dokumen RKL-RPL Rinci harus memuat: a. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, dalam hal penyusunan RKL-RPL Rinci dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; atau b. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal. (4) Dalam hal Kawasan Industri tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau tidak dapat menampung jenis limbah tenan, Pelaku Usaha yang akan melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pembuangan air limbah ke badan air permukaan; b. pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu; c. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 6
Pelaku Usaha dalam Kawasan Industri yang:
a.
tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan
air; atau
b.
melakukan pembuangan air limbah melalui instalasi
pengolahan air limbah yang disediakan Perusahaan
Kawasan Industri,
tidak memerlukan persetujuan teknis.
Pasal 7 (1) RKL-RPL Rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Kawasan Industri melalui sistem online single submission yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Sistem online single submission yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Kawasan Industri.
BAB III PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN RKL-RPL RINCI
Pasal 8
(1)
Berdasarkan notifikasi permohonan persetujuan RKL-
RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2),
Perusahaan
Kawasan
Industri
melakukan
pemeriksaan terhadap permohonan persetujuan RKL-
RPL Rinci.
(2)
Pemeriksaan terhadap permohonan persetujuan RKL-
RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pemeriksaan:
a.
administratif; dan
b.
substansi teknis.
(3)
Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
a.
kesesuaian
lokasi
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
sesuai
dengan
delineasi
perizinan
berusaha Kawasan Industri;
b.
persetujuan
teknis,
jika
diwajibkan
dalam
peraturan perundang-undangan;
c.
kesesuaian sistematika dokumen RKL-RPL Rinci;
dan
d.
keabsahan
tanda
bukti
registrasi
lembaga
penyedia jasa penyusunan Amdal atau keabsahan
tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan
Amdal.
(4)
Pemeriksaan administratif terhadap keabsahan tanda
bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan
Amdal
atau
keabsahan
tanda
bukti
sertifikasi
kompetensi
penyusunan
Amdal
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya dilakukan
dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang
dimohonkan memiliki skala/besaran wajib Amdal.
(5)
Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya
permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci.
(6)
Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak sesuai, dokumen persyaratan
dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
Hari.
(7)
Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), permohonan persetujuan
RKL-RPL Rinci ditolak secara otomatis oleh sistem
informasi lingkungan hidup.
(8) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) Hari sejak perbaikan dokumen persyaratan diterima. (9) Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan pemeriksaan substansi teknis.
Pasal 9
(1)
Pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
a.
kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan
yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL Rinci
dengan
dokumen
Amdal
dan
Persetujuan
Lingkungan Kawasan Industri;
b.
skala/besaran dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan;
c.
kemampuan
Pelaku
Usaha
dan/atau
pihak
terkait
yang
bertanggung
jawab
untuk
menanggulangi dampak penting negatif yang
akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan dengan pendekatan teknologi,
sosial, dan kelembagaan; dan
d.
tidak dilampauinya baku mutu lingkungan hidup
Kawasan Industri.
(2)
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang
diajukan:
a.
melakukan
kegiatan
pengelolaan
limbah
B3
secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b;
b.
menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan/atau
c.
melakukan kegiatan pengelolaan limbah non-B3
secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf d,
pemeriksaan
RKL-RPL
Rinci
disertai
dengan
pemeriksaan dokumen persetujuan teknis pengelolaan
limbah B3 yang telah diterbitkan, rincian teknis
penyimpanan sementara limbah B3, dan/atau rincian
teknis pengelolaan limbah non-B3.
(3)
Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan substansi
teknis terhadap permohonan persetujuan RKL-RPL
Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak
dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai.
(4)
Hasil pemeriksaan terhadap permohonan persetujuan
RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(5)
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) memuat:
a.
rekomendasi persetujuan; atau
b.
rekomendasi perbaikan.
(6)
Dalam
hal
berita
acara
pemeriksaan
memuat
rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf a, pimpinan Perusahaan Kawasan
Industri memberikan persetujuan RKL-RPL Rinci
melalui sistem informasi lingkungan hidup.
(7)
Bentuk persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berupa PKPLH PU yang
disahkan dan menjadi prasyarat perizinan berusaha
Pelaku Usaha di dalam Kawasan Industri.
(8)
Dalam
hal
berita
acara
pemeriksaan
memuat
rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b, Pelaku Usaha harus menyampaikan
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) Hari sejak notifikasi perbaikan diterima.
(9)
Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pelaku Usaha
tidak
menyampaikan
perbaikan,
permohonan
persetujuan RKL-RPL Rinci ditolak secara otomatis
oleh sistem informasi lingkungan hidup.
(10) Berdasarkan
penyampaian
perbaikan
dokumen
substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
dilakukan pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) Hari
sejak perbaikan dokumen substansi teknis diterima.
(11) Sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan
notifikasi persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) atau penolakan permohonan
persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) kepada sistem online single submission.
(12) Setelah menerima notifikasi persetujuan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(10),
sistem
online
single
submission menyampaikan PKPLH PU yang telah terbit
kepada Pelaku Usaha dan sistem informasi industri
nasional.
(13) Format berita acara pemeriksaan RKL-RPL Rinci
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 10 (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (3), Perusahaan Kawasan Industri membentuk Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit berupa: a. berpendidikan paling rendah sarjana (S1); b. memiliki sertifikat pelatihan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan c. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan lingkungan di dalam Kawasan Industri paling sedikit 3 (tiga) tahun. (3) Dalam hal dokumen RKL-RPL Rinci rencana usaha dan/atau kegiatan skala besaran wajib Amdal, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa juga harus memenuhi persyaratan:
a. lulus sertifikasi pendidikan dan pelatihan Amdal penilai; dan b. lulus sertifikasi pelatihan teknis di bidang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan/atau pengendalian pencemaran limbah B3. (4) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan RKL-RPL Rinci dapat melibatkan instansi yang membidangi lingkungan hidup.
Pasal 11 Dalam hal sistem informasi lingkungan hidup dan sistem online single submission belum terintegrasi, pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan pemberian persetujuan RKL-RPL Rinci dilakukan melalui sistem online single submission.
Pasal 12
(1)
Pengesahan Persetujuan
PKPLH PU
bagi usaha
dan/atau kegiatan tingkat risiko tinggi dan menengah
tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7)
paling sedikit memuat:
a.
dasar ditetapkannya persetujuan RKL-RPL Rinci,
berupa rekomendasi hasil pemeriksaan RKL-RPL
Rinci;
b.
identitas penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis
dalam perizinan berusaha, meliputi:
1.
nama usaha dan/atau kegiatan;
2.
jenis usaha dan/atau kegiatan;
3.
klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia
(KBLI) 5 (lima) digit;
4.
tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan;
5.
skala/besaran
dampak
rencana
usaha
dan/atau kegiatan;
6.
nama dan jabatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan;
7.
alamat kantor; dan
8.
lokasi usaha dan/atau kegiatan;
c.
bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup,
lokasi, dan periode pemantauan lingkungan
hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen
RKL-RPL Rinci;
d.
kewajiban Pelaku Usaha, meliputi:
1.
memenuhi
ketentuan
sesuai
dengan
dokumen RKL-RPL Rinci;
2.
mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan
di
bidang
perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup;
3.
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
persyaratan
dan
kewajiban
perizinan
berusaha
atau
persetujuan
pemerintah
terkait RKL-RPL Rinci secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali;
4.
memenuhi kewajiban atas persetujuan teknis
pasca verifikasi pemenuhan baku mutu
lingkungan
hidup
dan/atau
pengelolaan
limbah B3 yang dimiliki;
5.
menyiapkan
dana
penjaminan
untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6.
melakukan
pengelolaan
limbah
non-B3
sesuai dengan rincian pengelolaan yang
termuat dalam dokumen RKL-RPL Rinci;
7.
melakukan audit lingkungan pada tahapan
pasca operasi untuk memastikan kewajiban
telah
dilaksanakan
pengelolaan
dan
pemantauan lingkungan hidup; dan/atau
8.
kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri
yang
membidangi
lingkungan
hidup,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan
kewenangannya
berdasarkan
kepentingan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
e.
dokumen persetujuan teknis dan rincian teknis;
f.
nama dan jabatan pemberi persetujuan RKL-RPL
Rinci; dan
g.
tanggal persetujuan RKL-RPL Rinci.
(2)
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki
rincian
teknis
dan/atau
persetujuan
teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PKPLH
PU juga memuat kewajiban memenuhi:
a.
komitmen penyusunan sertifikat laik operasi; dan
b.
komitmen untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3)
Format persetujuan PKPLH PU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB IV PERUBAHAN PERSETUJUAN PKPLH PU
Pasal 13
(1)
Pelaku Usaha yang akan melakukan perubahan usaha
dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan
perubahan
persetujuan
PKPLH
PU
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
12
kepada
Perusahaan
Kawasan Industri.
(2)
Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
perubahan spesifikasi teknik, alat produksi,
bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana
usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh
terhadap lingkungan hidup;
b. penambahan kapasitas produksi; c. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan; d. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; f. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; g. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; h. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; i. sertifikat laik operasi usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan RKL-RPL Rinci yang dimiliki; j. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau k. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan. (3) Perubahan persetujuan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perubahan persetujuan PKPLH PU dengan kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci baru; atau b. perubahan persetujuan PKPLH PU tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci baru. (4) Perubahan persetujuan PKPLH PU dengan kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. (5) Perubahan persetujuan PKPLH PU tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf k. (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 huruf h sampai dengan huruf k terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang memerlukan persetujuan teknis, dilakukan berdasarkan perubahan persetujuan teknis.
Pasal 14
(1)
Pelaku Usaha yang melakukan perubahan persetujuan
PKPLH PU dengan kewajiban menyusun dokumen
RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3) huruf a mengajukan permohonan perubahan
persetujuan
RKL-RPL
Rinci
kepada
Perusahaan
Kawasan
Industri
melalui
sistem
online
single
submission yang terintegrasi dengan sistem informasi
lingkungan hidup.
(2)
Permohonan
perubahan
persetujuan
PKPLH
PU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melampirkan dokumen:
a.
identitas Pelaku Usaha;
b.
kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
c.
deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
d.
RKL-RPL Rinci yang telah disetujui; dan
e.
dokumen RKL-RPL Rinci perubahan.
(3)
Sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan
notifikasi permohonan perubahan persetujuan PKPLH
PU kepada Perusahaan Kawasan Industri.
Pasal 15
(1)
Pelaku Usaha yang melakukan perubahan persetujuan
PKPLH PU tanpa disertai perubahan dokumen RKL-
RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3) huruf b mengajukan permohonan perubahan
persetujuan PKPLH PU kepada Perusahaan Kawasan
Industri melalui sistem online single submission yang
terintegrasi
dengan
sistem
informasi
lingkungan
hidup.
(2)
Permohonan perubahan PKPLH PU sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
melampirkan dokumen:
a.
identitas Pelaku Usaha;
b.
kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf j sampai dengan huruf k yang disertai
dengan bukti dukung kriteria perubahan;
c.
deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
dan
d.
RKL-RPL Rinci yang telah disetujui.
(3)
Sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan
notifikasi permohonan perubahan persetujuan PKPLH
PU kepada Perusahaan Kawasan Industri.
Pasal 16
(1)
Berdasarkan
notifikasi
permohonan
perubahan
persetujuan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), Perusahaan
Kawasan
Industri
melakukan
pemeriksaan
permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU.
(2)
Dalam hal permohonan perubahan persetujuan PKPLH
PU disertai dengan perubahan dokumen RKL-RPL
Rinci,
Perusahaan
Kawasan
Industri
melakukan
pemeriksaan terhadap perubahan dokumen RKL-RPL
Rinci.
(3) Tata cara pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan perubahan persetujuan PKPLH PU. (4) Dalam hal permohonan perubahan PKPLH PU tanpa disertai perubahan dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak diperlukan pemeriksaan lapangan.
BAB V
REVIU DOKUMEN LINGKUNGAN PELAKU USAHA
DI DALAM KAWASAN INDUSTRI
Pasal 17
(1)
Pelaku
Usaha
yang
lokasi
usaha
dan/atau
kegiatannya berada dalam Kawasan Industri dan telah
memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Amdal,
UKL-UPL, atau SPPL sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku, harus menyampaikan dokumen lingkungan
hidup yang dimiliki kepada Perusahaan Kawasan
Industri.
(2)
Perusahaan Kawasan Industri melakukan reviu atas
dokumen lingkungan hidup yang disampaikan oleh
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memperhatikan matriks reviu yang berisi
lingkup dokumen lingkungan hidup.
(3)
Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
untuk memastikan:
a.
kesesuaian dokumen lingkungan hidup Pelaku
Usaha dengan kegiatan Pelaku Usaha; dan
b.
kesesuaian dokumen lingkungan hidup Pelaku
Usaha dengan Amdal kawasan.
(4)
Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dinyatakan dokumen lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
sesuai dengan kegiatan Pelaku Usaha, dikenai sanksi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(5)
Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dinyatakan dokumen lingkungan
hidup Pelaku Usaha belum terlingkup dalam Amdal
kawasan, Perusahaan Kawasan Industri melakukan
penggabungan dokumen lingkungan hidup Pelaku
Usaha ke dalam Amdal kawasan.
(6)
Dokumen lingkungan hidup yang telah:
a.
sesuai
dengan
kegiatan
Pelaku
Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
b.
sesuai dengan Amdal kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b ; dan/atau
c.
dilakukan penggabungan dengan Amdal kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dipersamakan dengan RKL-RPL Rinci.
(7)
Format matriks reviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI PEMBIAYAAN
Pasal 18
Biaya
penyusunan
RKL-RPL
Rinci
dan
perubahan
persetujuan
PKPLH
PU
serta
biaya
pemeriksaan
persetujuan RKL-RPL Rinci dibebankan kepada Pelaku
Usaha.
BAB VII PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 19
(1)
Pelaku
Usaha
wajib
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
RKL-RPL
Rinci
kepada
Perusahaan
Kawasan Industri.
(2)
Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali melalui sistem informasi
lingkungan hidup.
(3)
Penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci
secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan ketentuan:
a.
laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci untuk bulan
Januari sampai dengan bulan Juni disampaikan
paling lambat pada tanggal 1 Agustus pada tahun
berjalan; dan
b.
laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci untuk bulan
Juli sampai dengan bulan Desember disampaikan
paling lambat pada tanggal 1 Februari pada
tahun berikutnya.
(4)
Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
informasi:
a.
identitas Pelaku Usaha;
b.
deskripsi rinci usaha dan/atau kegiatan;
c.
lokasi usaha dan/atau kegiatan;
d.
deskripsi
kegiatan
utama
dan
kegiatan
penunjang;
e.
RKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup
yang dilakukan; dan
f.
dokumentasi
seluruh
kegiatan
pengelolaan
lingkungan
hidup
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5)
Selain menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL
Rinci secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan lain
terkait dengan lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Format
laporan
pelaksanaan
RKL-RPL
Rinci
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 20
Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan
pelaksanaan RKL-RPL Rinci secara berkala dan/atau
insidental.
Pasal 21
(1)
Pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dilakukan terhadap:
a.
kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan
RKL-RPL Rinci; dan
b.
kesesuaian pelaksanaan RKL-RPL Rinci dengan
dokumen RKL-RPL Rinci yang disetujui.
(2)
Pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
setiap 6 (enam) bulan melalui sistem informasi
lingkungan hidup.
(3)
Pemantauan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan:
a.
laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci; dan/atau
b.
lapangan.
(4)
Hasil
pemantauan
secara
berkala
terhadap
pelaksanaan RKL-RPL Rinci dituangkan dalam berita
acara pemantauan RKL-RPL Rinci.
(5)
Berita acara pemantauan RKL-RPL Rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a.
kesesuaian dokumen RKL-RPL Rinci; atau
b.
ketidaksesuaian dokumen RKL-RPL Rinci,
dengan kondisi di lapangan.
(6)
Apabila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan
ketidaksesuaian antara dokumen RKL-RPL Rinci
dengan
pelaksanaan
di
lapangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pelaku Usaha
melakukan perbaikan pelaksanaan RKL-RPL rinci
sesuai dengan rekomendasi hasil pemantauan.
(7)
Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan
pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan PKPLH PU, Perusahaan Kawasan
Industri
memberikan
peringatan
tertulis
kepada
Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
Hari terhitung setelah berakhirnya jangka waktu
perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU.
(8)
Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Perusahaan Kawasan Industri melaporkan Pelaku
Usaha disertai dengan bukti peringatan tertulis
kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi,
dan/atau
kabupaten/kota
sesuai
dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga)
Hari
setelah
berakhirnya
jangka
waktu
peringatan tertulis.
(9)
Dalam
hal
hasil
pemantauan
secara
berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan
pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan
timbulnya
ancaman
serius
terhadap
lingkungan
hidup, Perusahaan Kawasan Industri harus segera
melaporkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup untuk dilakukan pengawasan langsung.
(10) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
(11) Format berita acara pemantauan RKL-RPL Rinci
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rekomendasi
hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 22
(1)
Pemantauan secara insidental sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
a.
indikasi pelanggaran atau timbul ancaman serius
terhadap lingkungan hidup; dan/atau
b.
pengaduan dari Pelaku Usaha lain dan/atau
masyarakat
terkait
dugaan
pencemaran
lingkungan
hidup
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup.
(2)
Hasil pemantauan secara insidental sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan
pelaksanaan pemantauan insidental.
(3)
Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan laporan
pelaksanaan
pemantauan
secara
insidental
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis
kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk
dilakukan
pengawasan
kepatuhan
pelaksanaan
ketentuan dalam RKL-RPL Rinci Pelaku Usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23 Dalam hal pelaporan dan pemantauan belum dapat dilakukan melalui sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), pelaporan dan pemantauan dapat dilakukan melalui secara manual.
Pasal 24
Pelaku Usaha yang berlokasi di Kawasan Industri yang:
a.
tidak memiliki Persetujuan Lingkungan; atau
b.
tidak menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup,
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
(1)
Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
RKL-RPL Rinci.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Pembinaan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. bimbingan teknis; dan b. penyediaan informasi.
Pasal 26
Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan RKL-RPL
Rinci dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Pelaku Usaha yang telah memiliki RKL-RPL Rinci yang
telah disetujui oleh Perusahaan Kawasan Industri,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
dilakukan
perubahan
terhadap
rencana
usaha
dan/atau kegiatan; dan
b.
Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan
Persetujuan RKL-RPL Rinci dan masih dalam proses
harus
menyesuaikan
dengan
ketentuan
dalam
Peraturan Menteri ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Rencana
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
Rinci
bagi
Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di
Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI
FORMAT DOKUMEN RKL-RPL RINCI BERDASARKAN TINGKAT RISIKO, PANDUAN PENILAIAN, FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RKL-RPL RINCI, FORMAT PERSETUJUAN PKPLH PU, FORMAT PENOLAKAN RKL-RPL RINCI, FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI, FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN RKL-RPL RINCI, FORMAT REKOMENDASI HASIL PEMANTAUAN, FORMAT PERINGATAN TERTULIS, DAN FORMAT MATRIKS REVIU
A. FORMAT DOKUMEN RKL-RPL RINCI BERDASARKAN TINGKAT RISIKO
- Penjelasan Umum Penyusunan Dokumen RKL-RPL Rinci a. Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:
- dampak lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan dampak penting dan dampak lainnya;
- sumber dampak lingkungan ditentukan sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan;
- indikator keberhasilan pengelolaan lingkugan hidup ditetapkan sesuai baku muat sebaran dampak yang dikelola;
- bentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomi;
- lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan sifat sebaran dampak yang akan dikelola;
- periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan;
- institusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan kewenangan;
- jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diidentifikasi sesuai dengan ketentuan;
- peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi.
b. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup. RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian
tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut: 1) pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup; 2) pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menganggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau 3) pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut, Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari kajian dokumen Amdal kawasan dan dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yaitu pendekatan teknologi pendekatan sosial-ekonomi, dan pendekatan kelembagaan.
c.
Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup
Pemantauan
lingkugan
hidup
dapat
digunakan
untuk
memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai
tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami
perilaku dampak yang timbul akibat tingkat usaha dan/atau
kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional,
tergantung pada skala dampak yang dihasilkan.
Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara
terus menerus, sistematis, dan terencana. Pemantauan
dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan
untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi
penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat
kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.
Ada
beberapa
faktor
yang
perlu
diperhatikan
dalam
merumuskan
rencana
pemantauan
lingkungan
dalam
dokumen RKL-RPL, yakni:
1)
komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau
mencakup komponen/parameter lingkungan hidup yang
mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak
penting dan komponen/parameter lingkungan hidup
yang terkena dampak lingkungan lainnya;
2)
aspek-aspek
yang
dipantau
perlu
memperhatikan
dampak penting yang dinyatakan dalam Andal kawasan
dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat
pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan
rencana pengelolaan lingkungan hidup;
3)
pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab
dampak
dan/atau
terhadap
komponen/parameter
lingkungan hidup yang terkena dampak. Pemantauan
kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dilakukan
penilaian pengujian efektivitas kegiatan pengelolaan
lingkungan hidup yang dijalankan;
- pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan;
- rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek
yang perlu dipantau mencakup:
a)
jenis data yang dikumpulkan;
b)
lokasi pemantauan;
c)
frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
d)
metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan
instrumen yang digunakan untuk pengumpulan
data); dan
e) metode analisis data. - rencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantuan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantuan, dan pengawas kegiatan pemantauan.
- Format Dokumen RKL-RPL Rinci
a. Muatan Dokumen RKL-RPL Rinci untuk usaha dan/atau kegiatan dengan Tingkat Risiko Rendah/Menengah Rendah
(Judul Dokumen)
DATA UMUM
- Identitas Pelaku Usaha
a. Nama Pelaku Usaha
: …………………..……….……....
b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
: ……………………..……….….... c. Nama Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan : ……………………..……….….... d. Jabatan Penangung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan : ……………………..……….….... e. Alamat Kantor : ……………………..……….….... f. Alamat Lokasi Kegiatan : …………………………………....
- Kawasan Industri : ……………………..……….…....
- Desa/Kelurahan : ……………………..……….…....
- Kecamatan : ……………………..……….…....
- Kabupaten/Kota : ……………………..……….…....
- Provinsi : ……………………..……….…....
- Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan
a. Jenis Usaha/ Kegiatan
: ……………………..……….….... b. Kode KBLI/Non KBLI : ……………………..……….….... c. Skala/besaran dampak
: SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) d. Status Penanaman Modal
: PMA/PMDN *) e. Luas Lahan : ………………………..…….….... f. Lampirkan peta lokasi. g. Tenaga Kerja No Klasifikasi Pekerja Jenis Kelamin Daerah Asal Pendidikan L P
Jml
W N I
WNA S
D
S
L
T
P
S
L
T
A
Aka-
demi/
PT
Lokal
Komuter
harian
< 2,5 KM
Luar
MLg
Total
h. Perizinan yang dimiliki No Jenis Izin
Nomor dan Tgl Terbit Pemberi Izin Masa Berlaku sampai dengan
Contoh NIB Standar
i. Persetujuan Teknis yang dimiliki (jika memiliki) No Jenis Persetujuan Teknis Nomor dan Tgl Terbit Instansi Penerbit Persetujuan Teknis
j. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan
- Lahan Jenis Penggunaan Lahan Luas Areal Ketera- ngan M2 % a. Lahan tertutup bangunan
- Bangunan utama (ruang roduksi)
- Bangunan lain:
f) Kantor
g) Pos Keamanan, R. Tunggu h) kamar mandi, R. Makan, mushola - Gudang tempat penyimpanan
bahan baku dan hasil produksi
b. Lahan terbuka - Taman, jalan, lahan parkir
- Lahan Kosong Luas Lahan Total yang dikuasai
- Produksi (hanya diisi oleh perusahaan industri, untuk non
industri tidak perlu mengisi data ini)
a) Jenis Produksi
Jenis Produksi Kapasitas Produksi Sifat produk Jenis Alat Angkut Izin Riil Bahan Baku atau ½ Jadi Jadi a. Produksi Utama b. Produksi Lainnya
b) Waktu Operasi Pabrik
● Dalam Satu Hari Rata-Rata
: ……. Jam
● Untuk Istirahat
: ……. Jam Setiap Hari
● Dalam Satu Minggu
: ……. Hari Kerja
c) Jumlah Shift Tenaga Kerja
: ....................
● Shift I
: pukul …. s/d pukul … WIB ● Shift II
: pukul …. s/d pukul … WIB
d) Bahan Baku dan Bahan Penolong
Bahan
Baku/
Penolong
Kapasitas
(Vol/Sat/
Waktu/
Hr)
Ben-
tuk
Sifat
Bahan
Sistem
Peng-
angkut-
an
Cara
Peny-
impan-
an
Neraca
Bahan
%
Pro-
duk
%
Sisa
a. Bahan
Baku
b. Bahan
Penolong
e) Jenis Peralatan Produksi Jenis Alat Jml Unit Kondisi (%) Negara Pembuat Energi Penggerak (Motor/ Listrik/Uap Jenis Dampak/ Cemaran Getar/Bising/ Panas/Tajam
f) Proses Produksi Proses produksi dari bahan baku menjadi yang siap dipasarkan dilakukan dalam beberapa tahapan.
g) Penggunaan Energi Jenis energi Kapasitas terpasang Penggunaan per bulan Sumber
h) Penggunaan Air No Jenis Sumber Kapasitas pengunaan (m³/Hr) Tidak diolah/ diolah Keterangan
Jumlah air total
i)
Jenis Alat Angkut dan Kendaraan
No
Penggunaan
Jenis
Kendaraan
Frekuensi/periode/hari
PENDAHULUAN
Dalam bagian ini, penyusun dokumen RKL-RPL Rinci menjelaskan atau
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
a.
pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL Rinci
secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara
sistematis, singkat dan jelas;
b.
pernyataan kebijakan lingkungan dari penganggungjawab usaha
dan/atau kegiatan. Uraikan dengan singkat tentang komitmen
penangung
jawab
usaha
dan/atau
kegiatan
untuk
memenuhi
(melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan
yang
relevan,
serta
komitmen
untuk
melakukan
penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara
berkelanjutan
dalam
bentuk
mencegah,
menanggulangi
dan
mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-
kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang
pengelolaan lingkungan hidup.
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Dalam
bagian
ini,
penanggung
jawab
usaha
dan/atau
kegiatan
menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan
atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari,
mencegah, menimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan
meningkatkan dampak positif.
Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik
atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan,
dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:
a. dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup
lainnya);
b. sumber dampak (dampak penting dan dampak leingkungan hidup
lainnya);
c. indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;
d. bentuk pengelolaan lingkungan hidup;
e. lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
f.
periode pengelolaan lingkungan hidup;
g. institusi pengelolaan lingkungan hidup.
RKL disusun dalam bentuk matriks, yaitu: a. Dampak lingkungan yang dikelola
Dalam kolom ini, perusahaan mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak; b. Sumber dampak
Dalam kolom ini, perusahaan mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak; c. Indikator keberhasilan pengelolan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, perusahaan menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup.
Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampkanya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimalkan atau ditanggulangi;
d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, perusahaan menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan, secara umum bentuk pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu:
- pendekatan teknologi
Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup; 2) pendekatan sosial ekonomi
Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dam bantuan peran pemerintah; 3) pendekatan institusi
Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup. e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah- kaidah kartografi; f. Periode pengelolaan lingkungan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak); g. Insititusi pengelolaan lingkugan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup.
Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:
- Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menugaskan atau bekerja sama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud;
- Pengawas pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas terlaksananya RKL. Instansi yang teribat dalam pengawasan dapat lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan;
- Penerima laporan hasil pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang- undangan.
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Pada bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut: a. dampak yang dipantau, yang terdiri atas jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis fakta, lokasi pemantuan, waktu dan frekuensi pemantauan; c. institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantuan, dan penerima laporan pemantauan.
RPL disusun dalam bentuk matriks, yang terdiri atas: a. Dampak lingkungan yang dipantau Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mencantumkan secara singkat:
jenis dampak lingkungan yang dipantau;
indikator/parameter pemantauan;
sumber dampak lingkungan; b. Bentuk pemantaan lingkungan hidup Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup:
Metode pengumpulan dan analisis data Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sedapat mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di dalam dokumen Amdal kawasan;
Lokasi pemantauan lingkungan hidup Cantumkan lokasi pemantuan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantuan berskala yang memadai;
Waktu dan frekuensi pemantauan Uraikan tentang jangka waktu dan frekuensi pematauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak); c. Institusi pemantauan lingkungan hidup. Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:
Pelaksana pemantauan lingkungan hidup Institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup;
Pengawas pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan;
Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.
PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI
Pernyataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memuat pernyataan dari pemrakarsa untuk melaksanakan RKL-RPL Rinci yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI RKL-RPL RINCI
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama Pelaku Usaha
: ………………………………………… 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
: …………………………………………
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
: …………………………………………
4. Kode KBLI/Non KBLI
: ………………………………………… 5. Nama Penanggung Jawab
: ………………………………………… 6. Jabatan
: ………………………………………… 7. Alamat
: ………………………………………… 8. Lokasi Usaha di Kawasan Industri : ………………………………………… 9. No. Telepon
: ………………………………………… 10. Email
: ………………………………………… 11. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung:
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
Menyatakan kesanggupan untuk:
1)
Kegiatan usaha telah terlingkupi pada Dokumen Lingkungan Kawasan
Industri;
2)
Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi
yang sesuai dengan peruntukkan rancangan tata ruang;
3)
Mematuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam
kawasan;
4)
Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai
dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
5)
Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis antara lain:
a.
pemenuhan baku mutu air limbah;
b.
pemenuhan baku mutu emisi; dan
c.
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
6)
Memenuhi komitmen rincian teknis antara lain:
a.
penyimpanan sementara limbah B3; dan
b.
pengelolaan limbah non-B3;
7)
Mematuhi
ketentuan
dan
menyediakan
fasilitas
penyimpanan
sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan
serta limbah yang dihasilkan;
8)
Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
9)
Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap
limbah-limbah yang dihasilkan;
10) Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
11) Melaksanakan
ketentuan
pelaksanaan
kegiatan
sesuai
dengan
Standard Operating Procedure (SOP);
12) Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan
teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang
diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
13) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan persyaratan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 15.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
<tempat>,<tanggal> Tertanda (meterai) <Nama Penanggung Jawab> <Nama Pelaku Usaha>
DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini, diuraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
LAMPIRAN
Penyusunan dokumen RKL-RPL juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.
Contoh Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
No
Dampak Lingkungan yang Dikelola
Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak Penting yang Dikelola
Peningkatan
debu akibat
mobilisasi
usaha
dan/atau
kegiatan
Kegiatan
mobilisasi alat
dan bahan
pada tahap
konstruksi
Kosentrasi
debu yang
timbul tidak
melebihi baku
mutu udara
ambien untuk
parameter
debu
a. Melakukukan penyiraman jalan secara berkala b. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut
a. Di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara b. Di jalan angkut yang melalui pemukiman warga c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1 Minimal sehari dua kali a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi b. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y
c. Instansi penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y 2 Peningkatan laju sedimentasi di sungai Erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropegenik pada area yang berdekatan dengan sungai Stabilnya laju sedimantasi di area sungai sekitar kawasan a. Memahami area sekitar sungai dengan tanaman penahan erosi b. Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi sumber erosi antropegenik a. Di area sekitar sungai dalam radius 5 km b. Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik c. Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan a. Penanaman sekali dengan pemeliharaa n setiap bulan sekali b. Pemberian pemahaman dilakukan sekali setahun a. Instansi pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan b. Instansi pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial yaitu Pemda Kab X
erosi antropogenik c. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y. d. Instansi Penerima laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y.
Dampak Lingkungan Lainnya yang dikelola
(pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknik pemerintah, standar internasional, dan lain-lain)
Contoh Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
No
Dampak Lingkungan yang Dipantau
Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup
Institusi Pemantauan Lingkugan
Hidup
Jenis
Dampak
yang
Timbul
(dapat di
ambien dan
dapat di
sumbernya)
Indikator/Parameter
Sumber
Dampak
Metode
Pengumpulan
dan Analisis
Data
Lokasi
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
Waktu dan
Frekuensi
Pemantauan
Pelaksana
Pengawas
Penerima
Laporan
1
Penurunan
muka air
tanah
(MAT)
Kedalaman/ketinggian
MAT
Dewater-
ing dari
tahap
operasio-
nal
tambang
Pemantauan
langsung
pada sumur
pantau
dengan
menggunakan
piezometer
Sumur
pantau
A,B,C,D dan
E yang
berada di
koordinat…
Dst
(Lokasi rinci
pada peta di
lampiran…)
Satu bulan
dua kali
PT XYZ
selaku
penanggung
jawab
Usaha
dan/atau
Kegiatan
BLHD
Kabupaten
A, BLHD
Provinsi
B< Dinas
PU
Provinsi B,
Dinas PU
Kabupa-
ten A
BLHD
Kabupaten
A, BLHD
Provinsi B,
Dinas PU
Provinsi B,
Dinas PU
Kabupa-
ten A
b. Muatan Dokumen RKL-RPL Rinci untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tingkat Tinggi/Menengah Tinggi
(Judul Dokumen) DATA UMUM
- Identitas Pelaku Usaha
a. Nama Pelaku Usaha
: ………………………..……….…....
b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
: ………………………..……….….... c. Nama Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan : ………………………..……….….... d. Jabatan Penangung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : ………………………..……….….... e. Alamat Kantor : ………………………..……….….... f. Alamat Lokasi Kegiatan : ……………………………………....
- Kawasan Industri : ………………………..……….…....
- Desa/Kelurahan : ………………………..……….…....
- Kecamatan : ………………………..……….…....
- Kabupaten/Kota : ………………………..……….…....
- Provinsi : ………………………..……….…....
- Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan
a. Jenis Usaha/ Kegiatan
: ………………………..……….….... b. Kode KBLI/Non KBLI : ………………………..……….….... c. Skala/besaran dampak
: SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) d. Status Penanaman Modal
: PMA/PMDN *) e. Luas Lahan : ………………………..……….….... f. Lampirkan peta lokasi. g. Perizinan yang dimiliki No Jenis Izin Nomor dan Tgl Terbit Pemberi Izin Masa Berlaku sampai dengan
Contoh
NIB
Standar
h. Persetujuan Teknis yang dimiliki No Jenis Persetujuan Teknis Nomor dan Tgl Terbit Instansi Penerbit Persetujuan Teknis
i. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan
- Lahan a) Penggunaan Lahan Jenis Penggunaan Lahan Luas Areal Keterangan m2 % a. Lahan tertutup bangunan
- Bangunan utama (ruang produksi)
- Bangunan lain:
a)
Kantor
b) Pos Keamanan, R. Tunggu c) kamar mandi, R. Makan,
mushola
3. Gudang tempat penyimpanan
bahan baku dan hasil produksi
b. Lahan terbuka
- Taman, jalan, lahan parkir
- Lahan Kosong Luas Lahan Total yang dikuasai
b) Peruntukan Lahan
: ........................................
c) Ketinggian Tapak dengan
Lingkungan Lain
: ........................................ d) Status Lahan
: HGB dengan No ..............
- Produksi
a) Jenis Produksi
Jenis Produksi Kapasitas Produksi Sifat produk Jenis Alat Angkut Izin Riil Bahan Baku atau ½ Jadi Jadi a. Produksi Utama b. Produksi Lainnya
b) Waktu Operasi Pabrik
● Dalam Satu Hari Rata-Rata
: ……. Jam
● Untuk Istirahat
: ……. Jam Setiap Hari
● Dalam Satu Minggu
: ……. Hari Kerja
c) Jumlah Shift Tenaga Kerja
: ....................
● Shift I
: pukul …. s/d pukul … WIB ● Shift II
: pukul …. s/d pukul … WIB d) Bahan Baku dan Bahan Penolong Bahan Baku/ Penolong Kapasitas (Vol/Sat/ Waktu/Hr) Bent- uk Sifat Bahan Sistem Pengang- kutan Cara Penyim- panan Neraca Bahan % Prod- uk % Sisa a. Bahan Baku b. Bahan Penolong
e) Jenis Peralatan Produksi Jenis Alat Jum- lah Unit
Kon- disi (%) Negara Pembuat Energi Penggerak (Motor/ Listrik/Uap) Jenis Dampak/ Cemaran Getar/Bising/ Panas/Tajam
f) Proses Produksi Proses produksi dari bahan baku menjadi yang siap dipasarkan dilakukan dalam beberapa tahapan. Uraian proses secara rinci disajikan dalam lampiran dan Flow diagram proses disajikan di gambar berikut.
Contoh:
g) Penggunaan Energi Jenis energi Kapasitas terpasang Penggunaan per bulan Sumber
h) Penggunaan Air No Jenis Sumber Kapasitas pengunaan (m³/Hr) Tidak diolah/ diolah Keterangan
Jumlah air total
Contoh Neraca Air:
i) Tenaga Kerja
No Klasifi- kasi Pekerja Jenis Kelamin Daerah Asal Pendidikan L P
Jml
W N I
WNA SD SLTP SLTA
Aka
demi/
PT
Lo-
kal
Komuter
harian
< 2,5 KM
Lu-
ar
Total
j)
Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas
No
Jenis
Penggunaan /
Bulan
Penanganan
sisa
Keterangan
k) Jenis Alat Angkut dan Kendaraan
No.
Penggunaan
Jenis Kendaraan
Frekuensi/periode/Hari
l)
Garis besar komponen rencana usaha atau kegiatan
Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:
a)
Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang
Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi
rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana
tapak Kawasan Industri. Informasi kesesuaian lokasi
rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana
tapak Kawasan Industri seperti tersebut di atas dapat
disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay)
antara peta batas tapak proyek rencana usaha
dan/atau kegiatan Perusahaan dengan peta rencana
Tapak Kawasan Industri;
b)
Uraian mengenai komponen rencana kegiatan
yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen- komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra- konstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/ pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.
PENDAHULUAN
Dalam bagian ini, penyusun dokumen RKL-RPL Rinci menjelaskan atau
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
a.
pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL Rinci
secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara
sistematis, singkat dan jelas;
b.
pernyataan
kebijakan
lingkungan
dari
penganggungjawab
Usaha
dan/atau Kegiatan. Uraikan dengan singkat tentang komitmen penangung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan)
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang
relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk
mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang
disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi
karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Dalam bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, menimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:
a. dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya); b. sumber dampak (dampak penting dan dampak leingkungan hidup lainnya);
c. indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; d. bentuk pengelolaan lingkungan hidup; e. lokasi pengelolaan lingkungan hidup; f. periode pengelolaan lingkungan hidup; g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup.
RKL disusun dalam bentuk matrik yang memuat antara lain:
a. Dampak lingkungan yang dikelola
Dalam kolom ini, perusahaan mengutarakan secara singkat komponen
kegiatan penyebab dampak;
b. Sumber dampak
Dalam kolom ini, perusahaan mengutarakan secara singkat komponen
kegiatan penyebab dampak;
c. Indikator keberhasilan pengelolan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, perusahaan menjelaskan indikator keberhasilan dari
pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mendengalikan
dampak lingkungan hidup,
Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam
hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampkanya
sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimalkan atau
ditanggulangi.
d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, perusahaan menjelaskan secara rinci upaya-upaya
pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.
Secara umum bentuk pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi
tiga kelompok, yaitu:
- Pendekatan teknologi Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup;
- Pendekatan sosial ekonomi Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah;
- Pendekatan institusi
Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh
penanggung
jawab
usaha
dan/atau
kegiatan
dalam
rangka
menanggulangi dampak penting lingkungan hidup.
e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menjelaskan
rencana
lokasi
kegiatan
pengelolaan
lingkungan
hidup
dengan
memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula
dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala
yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah
kartografi;
f. Periode pengelolaan lingkungan hidup
Dalam
kolom
ini,
penanggung
jawab
usaha
dan/atau
kegiatan
menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama
kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan:
sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama
berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak);
g. Insititusi pengelolaan lingkugan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan
hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup. Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:
- Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menugaskan atau bekerja sama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud;
- Pengawas pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas terlaksananya RKL. Instansi yang teribat dalam pengawasan dapat lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan;
- Penerima laporan hasil pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan.
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Pada bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matriks atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matriks disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai barikut: a. dampak yang dipantau, yang terdiri atas jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis fakta, lokasi pemantuan, waktu dan frekuensi pemantauan; c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantuan, dan penerima laporan pemantauan.
RPL disusun dalam bentuk matriks, yang terdiri atas: a. Dampak lingkungan yang dipantau Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mencantumkan secara singkat:
jenis dampak lingkungan yang dipantau;
indikator/parameter pemantauan;
sumber dampak lingkungan. b. Bentuk pemantaan lingkungan hidup Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup:
Metode pengumpulan dan analisis data Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sedapat mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di dalam dokumen Amdal kawasan;
Lokasi pemantauan lingkungan hidup Cantumkan lokasi pemantuan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantuan berskala yang memadai;
Waktu dan frekuensi pemantauan Uraikan tentang jangka waktu dan frekuensi pematauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak). c. Institusi pemantauan lingkungan hidup. Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:
Pelaksana pemantauan lingkungan hidup Institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup;
Pengawas pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan;
Penerima Laporan hasil pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.
PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI
Pernyataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memuat pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI RKL-RPL RINCI
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Pelaku Usaha
: ………………………………………… 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
: ………………………………………… 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : ………………………………………… 4. Kode KBLI/Non KBLI
: ………………………………………… 5. Nama Penanggung Jawab
: ………………………………………… 6. Jabatan
: ………………………………………… 7. Alamat
: ………………………………………… 8. Lokasi Usaha di Kawasan Industri : ………………………………………… 9. No. Telepon
: ………………………………………… 10. Email
: ………………………………………… 11. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung:
……………………………………………………………………………………………
Menyatakan kesanggupan untuk:
1.
Kegiatan usaha telah terlingkupi pada Dokumen Lingkungan Kawasan
Industri;
2.
Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang
sesuai dengan peruntukkan rancangan tata ruang;
3.
Mematuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam
kawasan;
4.
Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
5.
Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis antara lain:
a.
pemenuhan baku mutu air limbah;
b.
pemenuhan baku mutu emisi; dan
c.
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
6.
Memenuhi komitmen rincian teknis antara lain:
a.
penyimpanan sementara limbah B3; dan
b.
pengelolaan limbah non-B3.
7.
Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara
limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah
yang dihasilkan;
8.
Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
9.
Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-
limbah yang dihasilkan;
10. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
11. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard
Operating Procedure (SOP);
12. Melakukan
perbaikan
secara
terus-menerus
terhadap
kehandalan
teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang
diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
13. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali
Kota
sesuai
dengan
kewenangannya
berdasarkan
kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan persyaratan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 15.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
<tempat>,<tanggal> Tertanda
(meterai)
<Nama Penanggung Jawab>
<Nama Pelaku Usaha>
DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini, diuraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
LAMPIRAN
Penyusunan dokumen RKL-RPL juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.
Contoh Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
No
Dampak Lingkungan yang Dikelola
Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak Penting yang Dikelola
Peningkatan
debu akibat
mobilisasi
usaha
dan/atau
kegiatan
Kegiatan
mobilisasi alat
dan bahan
pada tahap
konstruksi
Kosentrasi
debu yang
timbul tidak
melebihi baku
mutu udara
ambien untuk
parameter
debu
c. Melakukukan penyiraman jalan secara berkala d. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut
a. Di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara b. Di jalan angkut yang melalui pemukiman warga c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1 Minimal sehari dua kali a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi b. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y c. Instansi Penerima Laporan yaitu
BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y 2 Peningkatan laju sedimentasi di sungai Erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropegenik pada area yang berdekatan dengan sungai Stabilnya laju sedimentasi di area sungai sekitar kawasan a. Memahami area sekitar sungai dengan tanaman penahan erosi b. Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi sumber erosi antropegenik a. Di area sekitar sungai dalam radius 5 km b. Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik c. Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik a. Penanaman sekali dengan pemeliharaa n setiap bulan sekali b. Pemberian pemahaman dilakukan sekali setahun a. Instansi pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan b. Instansi pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial yaitu Pemda Kab X c. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH
Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y. d. instansi penerima laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y.
Dampak Lingkungan Lainnya yang dikelola
(pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknik pemerintah, standar internasional, dan lain-lain)
Contoh Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
No
Dampak Lingkungan yang Dipantau
Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup
Institusi Pemantauan Lingkugan
Hidup
Jenis
Dampak
yang Timbul
(dapat di
ambien dan
dapat di
sumbernya)
Indikator/Para
meter
Sumber
Dampak
Metode
Pengumpulan
dan Analisis
Data
Lokasi
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
Waktu dan
Frekuensi
Pemantauan
Pelaksana
Pengawas
Penerima
Laporan
1
Penurunan
muka
air
tanah (MAT)
Kedalaman/ke
tinggian MAT
Dewatering
dari tahap
operasional
tambang
Pemantauan
langsung
pada
sumur
pantau
dengan
menggunakan
piezometer
Sumur
pantau
A,B,C,D dan
E
yang
berada
di
koordinat…
Dst
(Lokasi rinci
pada peta di
lampiran…)
Satu
bulan
dua kali
PT
XYZ
selaku
penanggung
jawab
Usaha
dan/atau
Kegiatan
BLHD
Kabupaten
A,
BLHD
Provinsi
B<
Dinas
PU
Provinsi B,
Dinas
PU
Kabupaten
A
BLHD
Kabupaten
A,
BLHD
Provinsi B,
Dinas
PU
Provinsi B,
Dinas
PU
Kabupaten
A
B. PANDUAN PENILAIAN
Mutu dokumen RKL-RPL Rinci dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sumber daya penyusun RKL-RPL Rinci, tim uji kelayakan dokumen RKL-RPL Rinci, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, biaya pelaksanaan studi, kompleksitas kegiatan, dan kondissi lingkungan tapak maupun lingkungan sekitar serta faktor-faktor eksternal lainnya. Pendekatan penilaian dokumen RKL-RPL Rinci terlihat pada pemenuhan aspek uji konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi.
Uji konsistensi
Uji konsistensi dimaksud untuk menilai:
a. konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasi perlingkupan
(termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan
digunakan);
b. konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang
akan dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal,
prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara
holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
dan
c. konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameter yang akan dikaji)
yang akan dikelola tertera pada dokumen RKL-RPL Rinci.
Uji keharusan
Uji keharusan dimaksudkan untuk menilai aspek-aspek yang harus ada
dalam suatu dokumen RKL-RPL Rinci yang secara rinci wajib berisi:
a. proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik,
batas wilayah studi dan batas waktu kajian serta metode studi;
b. dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting
dampak;
c. evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup; dan
d. dampak yang dikelola dan dipantau serta rencana pengelolaan dan
pemantauan dampak dimaksud.
Uji kedalaman
Uji kedalaman dimaksudkan untuk menilai bahwa perumusan hasil studi
pada dokumen RKL-RPL Rinci telah dilakukan dengan menggunakan data
dan metodologi serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Secara ringkas pada uji
kedalaman dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. memastikan dalam dokumen RKL-RPL Rinci yang disampaikan telah
diambil dan didapatkan sesuai metodologi yang disetujui dalam
dokumen Amdal Kawasan;
b. memastikan prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah
menggambarkan perubahan kualitas lingkungan yaitu menggambarkan
kondisi kualitas lingkungan tanpa kegiatan dan kondisi lingkugan
dengan kegiatan; dan
c. memastikan
bahwa
evaluasi
holistik
yang
disampaikan
telah
menggunakan metodologi yang telah sesuai dengan dokumen Amdal
Kawasan.
Uji relevansi
Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:
a. kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan
dampak lingkungan yang timbul;
b. kesesuaian antara arahan upaya pemantuan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang timbul; c. kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul; d. kesesuaian antara lokasi pengelolaan lingkungan hidup dengan lokasi timbulnya dampak; e. kesesuaian antara periode pengelolaan lingkungan hidup dengan waktu terjadinya dampak; f. ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.
Aspek relevansi RKL-RPL Rinci wajib memuat seluruh pengelolaan sesuai dampak penting hipotetik yang ditetaplan serta dampak lainnya. Oleh karena itu, penilaian aspek relevansi dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara hasil kajian prakiraan dampak dan evaluasi dampak serta arahan pengelolaan yang ditetapkan.
C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RKL-RPL RINCI
(Kop Surat Perusahaan Kawasan Industri)
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN RKL-RPL RINCI Nomor: .............................
Pada hari ini .................... tanggal .................... bulan .................... tahun .................... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Direktur ........ PT. ........... Nomor .................... tanggal .......... dan surat permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci PT. ............ Nomor .............. tanggal ............, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen RKL-RPL Rinci sebagai persyaratan untuk memperoleh persetujuan RKL-RPL Rinci dengan hasil sebagai berikut:
No Persyaratan Administrasi Ada Tidak Keterangan A. Identitas Pemrakarsa
Akta Perusahaan
Alamat Perusahaan
NPWP
Nama pimpinan
Jabatan
Telp/fax
- Penanggung jawab RKL-RPL Rinci
Nama
Jabatan
Alamat
Telp/fax
B. Rencana Usaha atau Kegiatan
Jenis usaha atau kegiatan
Kode KBLI/Non KBLI
Skala/besaran dampak
Status penanaman modal
Lokasi rencana usaha atau kegiatan
Perizinan yang dimiliki
Persetujuan Teknis yang dimiliki
Rincian Teknis yang disetujui Perusahaan Kawasan Industri
Skala/besaran rencana usaha atau Kegiatan
Garis besar komponen rencana usaha atau kegiatan
C.
Dokumen RKL-RPL Rinci
a. Muatan dokumen RKL-RPL Rinci
sudah
sesuai
pedoman
penyusunan.
Muatan
tersebut
antara lain:
pendahuluan;
rencana pengelolaan lingkungan hidup;
rencana pemantauan lingkungan hidup;
pernyataan dan komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL Rinci;
daftar pusataka; dan
lampiran.
b. Matrik rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat:dampak lingkungan;
sumber dampak;
indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;
bentuk pengelolaan lingkungan hidup;
lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
Periode pengelolaan lingkungan hidup; dan
institusi pengelolaan lingkungan hidup. c. Peta pengelolaan lingkungan hidup; d. Matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat:
dampak lingkungan;
bentuk pemantauan lingkungan hidup;
institusi pemantau lingkungan hidup. e. Peta pemantauan lingkungan hidup. D. Surat Pernyataan
E. Daftar Pustaka
F. Lampiran
Hasil Penilaian : Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RKL-RPL Kawasan : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Kemampuan Pelaku Usaha dalam menanggulangi dampak lingkungan : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ...................................................................................................................
Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ...................................................................................................................
Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan, maka dengan ini Tim Pemeriksa merekomendasikan bahwa PT …………….. LAYAK/BELUM LAYAK untuk disetujui permohonan RKL-RPL Rinci.
...............................,.................................
TIM PEMERIKSA
..................................
D. FORMAT PERSETUJUAN PKPLH PU
(Kop Surat Perusahaan Kawasan Industri)
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. …………. KAWASAN INDUSTRI ………. NOMOR ..............................
TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
ATAS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) RINCI
RENCANA KEGIATAN DAN OPERASIONAL
RISIKO TINGGI DAN MENENGAH TINGGI
........................................................................
Oleh PT ......................................
Menimbang : a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan operasional ............................. ...................... oleh PT. .................. merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci; b. bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan operasional ............................................ oleh PT. .................. wajib mendapatkan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci; c. bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan operasional ............................... oleh PT. ..................
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. ...................... dst.
Memperhatikan : Berita acara pemeriksaan Nomor ......... tanggal.......................
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Direktur Utama…… tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional ............................................. oleh PT. ..................
KEDUA
KETIGA
:
:
Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional ............................. oleh PT ....................., yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termasuk Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 oleh PT…………………….., yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Berdasarkan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan teknologi.
KELIMA
: Selain
kewajiban
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum KEEMPAT, PT ................... wajib:
- memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL-RPL Rinci;
- mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perlindungan Pdan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait RKL-RPL Rinci secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- memenuhi kewajiban atas persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup dan/atau pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- menyiapkan dana penjaminan dana untuk pemulihan fungsi lingkungan hidp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan pengelolaan limbah non-B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
- mengajukan permohonan perubahan RKL-RPL
Rinci apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan; 8. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau 9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkunga hidup; 10. ..............................................................dst.
KEENAM : Berdasarkan pemeriksaan dari diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional ................................. oleh PT ............... dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
KEDELAPAN : Persetujuan RKL-RPL Rinci berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan industri.
KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan industri, timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, penanggung jawab Perusahaan wajib melaporkan kepada Perusahaan Kawasan Industri.
KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di .................. pada tanggal ....................... DIREKTUR UTAMA
..................................
E. FORMAT PENOLAKAN RKL-RPL RINCI
KOP SURAT PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
Nomor : ....................................... Kepada Yth. Pimpinan PT. ................. di - ..................... Lampiran : ....................................... Perihal : Penolakan RKL-RPL Rinci
Dengan hormat, Berdasarkan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci saudara Nomor ............ tanggal ……………. dan setelah diadakan peninjauan, penilaian/evaluasi kebenaran dokumen, dan surat penolakan dari Tim Teknis berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor ......... tanggal .................., bahwa permohonan Saudara ternyata tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan alasan antara lain:
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
Demikian, untuk menjadi maklum. ................., ...................... DIREKTUR UTAMA
..................................
F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI
Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci disusun oleh Pelaku Usaha
bertujuan untuk menyampaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam kawasan tersebut
telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan RKL-RPL Kawasan.
Sebelum menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci, Pelaku
usaha wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
Memastikan RKL-RPL Rinci tersebut telah sesuai dengan RKL-RPL
Kawasan. Apabila Pelaku Usaha tidak bisa menyesuaikan dengan
RKL-RPL Kawasan (terdapat perbedaan), maka segera menyampaikan
kepada Pengelola Kawasan agar dapat dilakukan perubahan Izin
Lingkungan untuk mengubah RKL-RPL Kawasan;
2.
Apabila Pelaku Usaha dalam kawasan yang tanggung jawabnya
merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola kawasan dan telah
memiliki
Izin
Lingkungan
tersendiri,
maka
agar
segera
menyampaikan kepada Pengelola Kawasan untuk dilakukan reviu;
dan
3.
Apabila
terdapat
pelaksanaan
pengelolaan
lingkungan
dan
pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan di luar lokasi
lahan/tapak proyek Pelaku Usaha terutama terkait pengelolaan dan
pemantauan
ambien/stream,
maka
segera
menyampaikan
ke
Pengelola Kawasan untuk dilakukan penataan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan secara menyeluruh oleh Pengelola Kawasan.
a. Usaha dan Kegiatan Tingkat Rendah dan Menengah Rendah
KOP SURAT PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
Nomor : ....................................... Kepada Yth. Pimpinan PT. ................. di - ..................... Lampiran : ....................................... Perihal : Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci
BAB I PENDAHULUAN
A. Identitas Pelaku Usaha
Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan/atau kegiatan.
Nama Perusahaan
: ………………………………………
Nama Kawasan Industri
: ………………………………………
Jenis Badan Hukum
: ………………………………………
Alamat Perusahaan
: ………………………………………
Nomor Telepon/Fax
: ………………………………………
Email
: ………………………………………
Kode KBLI/Non KBLI
: ………………………………………
Skala/besaran dampak
: ………………………………………
Status pemodalan
: ………………………………………
Bidang usaha dan/atau kegiatan
: ………………………………………
Nomor Surat Persetujuan RKL-RPL Rinci: ………………………………………
Penanggung Jawab (Nama dan Jabatan) : ………………………………………
Perizinan Berusaha yang dimiliki
: ………………….……..(tagging)
B. Deskripsi Rinci Usaha dan/atau Kegiatan Uraikan secara jelas kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan penunjang pada saat pelaporan yang memuat jenis usaha/kegiatan, kapasitas produksi, luasan lahan yang dimanfaatkan dan informasi lainnya yang relevan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan utama atau kegiatan penunjang tersebut dilakukan dalam tahap pra-kontruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.
C. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan/atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.
D. Deskripsi Kegiatan Utama dan Kegiatan Penunjang
BAB II PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rinci Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.
Rencanan Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil
Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).
BAB III KESIMPULAN Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:
- Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; dan
- Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL.
b. Usaha dan Kegiatan Menengah Tinggi dan Tinggi
KOP SURAT PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
Nomor : ....................................... Kepada Yth. Pimpinan PT. ................. di - ..................... Lampiran : ....................................... Perihal : Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci
BAB I PENDAHULUAN
A. Identitas Perusahaan
Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan/atau kegiatan.
Nama Perusahaan
: ………………………………………
Nama Kawasan Industri
: ………………………………………
Jenis Badan Hukum
: ………………………………………
Alamat Perusahaan
: ………………………………………
Nomor Telepon/Fax
: ………………………………………
Email
: ………………………………………
Kode KBLI/Non KBLI
: ………………………………………
Skala/besaran dampak
: ………………………………………
Status pemodalan
: ………………………………………
Bidang usaha dan/atau kegiatan
: ………………………………………
Nomor Surat Persetujuan RKL-RPL Rinci: ………………………………………
Penanggung Jawab (Nama dan Jabatan) : ………………………………………
Izin yang terkait yang RKL-RPL Rinci
: ………………….……..(terlampir)
B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan/atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.
C. Deskripsi Kegiatan Uraikan secara jelas kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan penunjang pada saat pelaporan yang memuat jenis usaha/kegiatan, kapasitas produksi, luasan lahan yang dimanfaatkan dan informasi lainnya yang relevan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan utama atau kegiatan penunjang tersebut dilakukan dalam tahap pra-kontruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dapat mencantumkan berbagai penghargaan yang dimiliki, baik dari dalam negeri, luar negeri atau institusi lain (misalnya: ISO 14000, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan - PROPER).
BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
A. PELAKSANAAN Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan. Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan.
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rinci • Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.
• Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari tiap-tiap sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien). • Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci • Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan. • Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).
Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).
B. EVALUASI
Evaluasi ditujukan untuk: ● Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan; ● Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (continual improvement); ● Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan
pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar; dan ● Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.
Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Evaluasi Kecenderungan (trend evaluation) Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (time series data), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda. Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.
- Evaluasi Tingkat Kritis (criticial level evaluation) Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (critical level) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat. Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.
- Evaluasi Penaatan (compliance evaluation). Evaluasi penaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL Rinci).
- Evaluasi pelaksanaan Persetujuan Teknis yang dimiliki. Pelaporan terhadap pelaksanaan Persetujuan Teknis yang diterbitkan dan menjadi lampiran RKL-RPL Rinci usaha dan/atau kegiatan.
- Evaluasi pelaksanaan Rincinan Teknis yang dimiliki. Pelaporan terhadap pelaksanaan Rincian Teknis yang diterbitkan dan menjadi lampiran RKL-RPL Rinci usaha dan/atau kegiatan.
Kelima jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penaatan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
BAB III KESIMPULAN
Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:
Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; dan
Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL-RPL Rinci.
Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.
G. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN RKL-RPL RINCI
- Usaha dan Kegiatan Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah
(Kop Surat Perusahaan Kawasan Industri)
BERITA ACARA PEMANTAUAN RKL-RPL RINCI
Pada hari ini, ….. tanggal ………………………………………………, pukul ……. WIB di Jl. ……………………………………………………………………………………, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Merupakan petugas dari Perusahaan Kawasan Industri ………………. telah melakukan pemantauan RKL-RPL Rinci terhadap PT.................................... melalui kegiatan sebagai berikut:
- Pertemuan dengan pihak ……………………. yang diwakili oleh ………….. selaku…………………….;
- Pemeriksaan terhadap dokumen RKL-RPL Rinci dan perizinan yang terkait;dan
- Pengambilan foto di lokasi ............................................
Dari pengawasan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta:
Informasi Umum No Persyaratan Administrasi Ada Tidak Keterangan A. Identitas Pemrakarsa
Nama Perusahaan
Alamat Kantor
Nomor NPWP
Nama Pimpinan
Jabatan
Telp/fax
- Penanggung Jawab RKL-RPL Rinci
Nama
Jabatan
Alamat
Telp/fax
B. Rencana Usaha atau Kegiatan
Jenis usaha atau kegiatan
Kode KBLI/Non KBLI
Skala/besaran dampak
Status penanaman modal
Lokasi rencana usaha atau kegiatan
Perizinan yang dimiliki
Skala/besaran rencana usaha
No Persyaratan Administrasi Ada Tidak Keterangan atau Kegiatan
- Fakta Lapangan a. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan (RKL-RPL Rinci) dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci.
- ........................................... telah melaporkan hasil pelaksanaan RKL- RPL Rinci kepada Perusahaan Kawasan Industri setiap 6 bulan.
- Hasil Evaluasi Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Tahun …….. sebagai berikut:
No Dampak Penting Pengelolaan Pemantauan Temuan Lapangan (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci 1 Tahun Terakhir) Pengelolaan Pemantauan (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Tahap Operasional
Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta pengawasan penaatan lingkungan hidup ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak ........................................... :
Nama
:
Jabatan
No. Hp
:
:
Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan RKL-RPL Rinci pada lokasi PT. …………… dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan. Yang melakukan Pemantauan,
- Nama Ketua Tim Pemeriksa
: ……………………….. Tanda Tangan
: ……………………….. 2. Nama Anggota Tim Pemeriksa : ………………………. Tanda Tangan
: ………………………..
Pihak Perusahaan,
- Nama
: ……………………….. Tanda Tangan
: ……………………….. 2. Nama
: ………………………. Tanda Tangan
: ………………………..
- Usaha dan Kegiatan Tingkat Menengah Tinggi dan Tinggi
(Kop Surat Perusahaan Kawasan Industri)
BERITA ACARA PEMANTAUAN RKL-RPL RINCI
Pada hari ini, ….. tanggal ………………………………………………, pukul ……. WIB di Jl. ……………………………………………………………………………………, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Merupakan petugas dari Perusahaan Kawasan Industri ………………. telah melakukan pemantauan RKL-RPL Rinci terhadap PT.................................... melalui kegiatan sebagai berikut:
- Pertemuan dengan pihak ……………………. yang diwakili oleh ………….. selaku…………………….;
- Pemeriksaan terhadap dokumen RKL-RPL Rinci dan perizinan yang terkait;
- Pemeriksaan terhadap fasilitas proses produksi;
- Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air;
- Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran udara emisi, kebisingan dan ambien;
- Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Wawancara dengan pihak-pihak terkait;dan
- Pengambilan foto di lokasi ............................................
Dari evaluasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta: Informasi Umum No Persyaratan Administrasi Ada Tidak Keterangan A. Identitas Pemrakarsa
Nama Perusahaan
Alamat Kantor
Nomor NPWP
Nama Pimpinan
Jabatan
Telp/fax
- Penanggung Jawab RKL-RPL Rinci
Nama
Jabatan
Alamat
Telp/fax
B. Rencana Usaha atau Kegiatan
Jenis usaha atau kegiatan
Kode KBLI/Non KBLI
Skala/besaran dampak
Status penanaman modal
No Persyaratan Administrasi Ada Tidak Keterangan 5. Lokasi rencana usaha atau kegiatan
Perizinan yang dimiliki
Persetujuan Teknis/Rincian Teknis yang dimiliki
Skala/besaran rencana usaha atau Kegiatan
Garis besar komponen rencana usaha atau kegiatan
Proses Produksi Alur Proses Produk:
Deskripsi:
- Fakta Administratif • Pemeriksaan RKL-RPL Rinci ................................... dari …………..……. • Pemeriksaaan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis
- …………………………..
- …………………………..
- Fakta Lapangan
a. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan (RKL-RPL Rinci) dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci.
- ........................................... telah melaporkan hasil pelaksanaan RKL- RPL Rinci kepada Perusahaan Kawasan Industri setiap 6 bulan.
- Hasil Evaluasi Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Tahun …….. sebagai berikut:
No Dampak Penting Pengelolaan Pemantauan Temuan Lapangan (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL- RPL Rinci 1 Tahun Terakhir) Pengelolaan Pemantauan (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Tahap Operasional
b. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air 1). Status Persetujuan Teknis/SLO pembuangan air limbah. PT.......................................... sudah memiliki Pertek/SLO pembuangan air limbah dari ………………………. Nomor …………………………, tanggal ……………………………………… 2). Status ketaatan terhadap penaatan titik koordinat pengendalian kualitas air (outlet air limbah).
a) ........................................... memiliki ……… outlet titik koordinat penaatan dan ……… koordinat pemantauan kualitas air laut, sebagai berikut:
∙ Koordinat Penaatan No. Nama/Kode Titik Penaatan Sumber/Jenis Air Limbah Titik Koordinat Penaatan Outfall
∙ Koordinat pemantauan …………….. No Titik Pemantauan …………….. Titik Koordinat Lintang Selatan Bujur Timur
b) PT.......................................... menggunakan air baku untuk Proses Produksi dan Unit Penunjang yang berasal dari:…………………….. c) ........................................... memiliki sumber air limbah yang berasal dari:……………………. d) PT.......................................... telah memiliki SOP Pengoperasian IPAL Nomor: …………. e) Diagram alir air limbah dari WWTP : Keterangan:
Status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu. Berdasarkan hasil pengukuran swapantau PT ....................... .................... di outlet IPAL dan ……………, pada bulan ………… s.d ……… telah memenuhi baku mutu kualitas air limbah berdasarkan izin yang diterbitkan oleh …………………..
Status ketaatan terhadap parameter baku mutu. PT.......................................... sudah mengukur kualitas air limbah di outlet IPAL dan dengan menggunakan parameter Baku Mutu Izin ……………
Status ketaatan terhadap pelaporan.
PT........................................... sudah melakukan pengukuran kualitas air limbah di outlet IPAL dan ………….. Pengukuran kualitas air limbah dan …………… tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. …………….. yang terakreditasi setiap 1 bulan sekali untuk di outlet IPAL dan melaporkannya tiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota …….., atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi ……., atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (pilih salah satu tergantung kewenangan Persetujuan Lingkungan Kawasan).Status ketaatan terhadap ketentuan teknis. a) PT........................................... sudah menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk pengukuran kualitas air limbah yaitu Laboratorium PT. ………….., akreditasi ………………... b) PT........................................... sudah membuat saluran air limbah yang kedap air. c) PT........................................... telah memasang alat ukur debit air limbah (flowmeter) dan mengukur pH, debit harian sebagaimana ketentuan dalam izin pembuangan air limbah yang dimiliki. d) Pada saat pemantauan di lokasi Outlet Air Limbah WWTP, Tim Pengawas LHK melakukan pengukuran pH dengan hasil…………….. Gambar 1
Gambar 2
Gambar 3
Gambar 4
b. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara
- Status ketaatan terhadap titik penaatan. PT........................................... memiliki ….. sumber pengemisi udara yang berasal dari ………. Pemantauan dilakukan …………….
Sumber Emisi
:
Jenis/Bentuk
:
Tekanan
Desain/Tekanan
Kerja
:
Kapasitas Uap
:
Lokasi
:
- Status ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu. PT........................................... telah mengukur sumber emisi ……… pada semester ………… dan memenuhi baku mutu emisi dengan rincian sebagai berikut: Parameter Satuan Baku Mutu Semester ………. Bulan Bulan
Baku mutu sesuai ………………………
3). Status ketaatan terhadap parameter Baku Mutu. PT........................................... telah mengukur kualitas udara emisi dengan menggunakan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu ……………. Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4
4). Status ketaatan terhadap pelaporan. PT........................................... sudah melakukan pengukuran kualitas udara emisi di ……….. Pengukuran kualitas udara emisi tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. ……………… dan sudah melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota …………., atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi …….. atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 bulan sekali. (pilih salah satu tergantung kewenangan Persetujuan Lingkungan Kawasan). 5). Status ketaatan terhadap ketentuan teknis. PT........................................... memiliki sumber pengemisi udara dari boiler dan telah dilengkapi dengan lubang pengambilan sampel udara emisi, memiliki tangga, platform untuk pengambilan sampel udara emisi, dan memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel udara emisi.
6). PT.......................................... telah melakukan pemantauan kualitas udara ambient dilokasi: 7). PT........................................... telah melakukan pemantauan Kebisingan di ………
c. Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
PT...........................................sudah memiliki Izin/Rintek/Pertek …………………………Limbah B3. (pilih salah satu sesuai kondisi sebenarnya).
PT........................................... diizinkan untuk mengumpulkan dan menyimpan limbah B3 yang dihasilkan di dalam bangunan TPS selama masa waktu yang diperkenankan.
PT. ………….telah memiliki neraca limbah B3 yang disimpan di TPS.
........................................... telah melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota …………., atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi …….. atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (pilih salah satu tergantung kewenangan Persetujuan Limgkungan Kawasan).
Sumber limbah B3 No Jenis Limbah Sumber limbah B3 Masa Simpan
Neraca limbah B3 (contoh tahun, silahkan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya)
No Jenis Limbah Kode Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan 1
2
3
- Status kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3.
Pada saat pengamatan lapangan oleh tim pengawas PPLH, ditemukan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 yang tidak sesuai, sebagai berikut:
a) …………………. b) …………………..
Gambar 1
Gambar 2
Gambar 3 Gambar 4
- Status Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga
No Aspek Ketaatan Hasil Pengawasan
Informasi lainnya dalam Pengelolaan Limbah B3: a. ........................................... b. ........................................... c. ...........................................
Status Pelaksanaan Rincian Teknis Limbah non-B3
No Aspek Ketaatan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta pengawasan penaatan lingkungan hidup ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak ........................................... :
Nama
:
Jabatan
No. Hp
:
:
Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan RKL-RPL Rinci pada lokasi PT. …………… dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.
Yang melakukan Pemantauan,
- Nama Ketua Tim Pemeriksa
: ……………………….. Tanda Tangan
: ………………………..
- Nama Anggota Tim Pemeriksa : ………………………. Tanda Tangan
: ………………………..
Pihak Perusahaan,
- Nama
: …………………………. Tanda Tangan
: ………………………....
- Nama
: …………………………. Tanda Tangan
: ………………………....
H. FORMAT REKOMENDASI HASIL PEMANTAUAN
KOP SURAT PERUSAHAN KAWASAN INDUSTRI
Nomor
: .......................................
Kepada Yth.
KLHK / Dinas LH
Prov/Kab/Kota………
di -
.....................
Lampiran
: .......................................
Perihal
: Rekomendasi Hasil Pemantauan
Dengan hormat, Berdasarkan hasil Berita Acara Pemantauan RKL-RPL Rinci PT. …………….. Nomor ............ tanggal ……………. dan setelah diadakan peninjauan, penilaian/evaluasi kebenaran dokumen, bahwa ditemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan hidup antara lain:
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………… Demikian, untuk dapat ditindaklanjuti.
................., ...................... DIREKTUR UTAMA
.................................
Tembusan:
(Nama Perusahaan)
I. FORMAT PERINGATAN TERTULIS
(KOP PERUSAHAAN)
Tanggal surat (DD MM YY)
Nomor
:
Sifat
: Penting
Perihal
: Surat Peringatan
Kepada Yth.: Direktur Utama PT. X di tempat.
Menindaklanjuti Pemantuan yang telah dilakukan terhadap kegiatan
usaha Saudara (Industri …) dan adanya pengaduan dari ... melalui Surat
Pengaduan dari … Nomor: … tanggal: …. perihal Dugaan Pencemaran Air
Sungai yang melintasi Kawasan.. dan berdasar kepada:
1.
Undang-Undang
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Perindustrian
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5.
Peraturan Menteri Perindustrian nomor x tahun 2025 tentang Tata
Cara Penyusunan Dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci
Bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Berlokasi Di
Kawasan Industri;
6.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2014 tentang Baku
Mutu Air Limbah; dan
7.
Peraturan lain yang relevan.
Diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: 1. Tinggi cerobong boiler belum sesuai ketentuan; 2. Cerobong boiler belum dilengkapi dengan lubang sampling dan sarana pendukung lainnya; 3. Belum melakukan uji emisi cerobong boiler; 4. Melakukan pembuangan limbah cari (effluent) yang belum memenuhi/melampaui baku mutu limbah cari ke lingkungan; 5. Dan seterusnya.
Terkait dengan hal-hal tersebit di atas, maka:
1.
Perusahaan harus segera melakukan perbaikan pelaksanaan RKL-RPL
Rinci sejak Surat ini diterbitkan;
2.
Segera menghentikan kegiatan sejak Surat ini diterbitkan dan
melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. (apabila terjadi pelanggaran
yang meyebabkan ancaman serius bagi lingkungan hidup);
- Pelaku Usaha harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam RKL-RPL Rinci;
- Apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban di dalam RKL-RPL Rinci, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.
Surat Peringatan ini berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Peringatan ini. Demikian surat ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Direktur Utama
(Nama perusahaan KI)
(Nama) Tembusan:
- Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian; dan
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota X;
J. FORMAT MATRIKS REVIU
MATRIKS REVIU DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI RKL-RPL RINCI
- Identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Paling sedikit tercantum : a. Nama Perusahaan b. Jenis Badan hukum c. Alamat Perusahaan d. Nomor telpon/Fax e. Email f. Status permodalan g. Bidang usaha dan/atau kegiatan h. Kode KBLI dan Nama KBLI i. SK dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) j. Nama Penanggungjawab k. Izin yang terkait dengan dokumen lingkungan hidup
- Jenis dokumen lingkungan hidup
- Deskripsi rinci usaha dan/atau kegiatan a. Penggunaan lahan b. Produksi:
- kapasitas produksi
- bahan baku dan bahan penolong
- peralatan produksi
- proses produksi
- tenaga kerja
c. penggunaan energi
d. pengunaan air
e. timbulan limbah cair dan padat (domestik, produksi)
Deskripsikan terhadap pengelolaannya
f. timbulan Limbah B3
g. bentuk pengelolaan lingkungan Hidup
h. tambahkan tabel matriks RKL-RPL Rinci
- Jenis persetujuan teknis dan/atau rincian teknis, apabila ada.
- Identifikasi kesesuaian lingkup dokumen lingkungan hidup Pelaku
Usaha terhadap dokumen Amdal kawasan
No Aspek Ya/Tidak Keterangan 1 Lokasi kegiatan berada dalam batas kawasan sesuai dokumen Amdal kawasan
2 Jenis usaha/KBLI sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Amdal kawasan
3 Skala/kapasitas produksi tidak melebihi yang dikaji dalam Amdal kawasan
4 Sistem pengelolaan limbah (cair, padat, B3) sesuai dengan yang tercantum dalam RKL- RPL kawasan
5 Kegiatan termuat dalam Dokumen Lingkungan Hidup Kawasan
6 Dst
Kesimpulan: Terlingkup/tidak terlingkup* *Catatan: Jika ada salah satu aspek yang tidak sesuai, maka kesimpulan: tidak terlingkup Amdal Kawasan
- Identifikasi perubahan usaha dan/atau kegiatan.
No Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Ya/Tidak 1 perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
2 penambahan kapasitas produksi
3 perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan
4 perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5 perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan
6 perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
7 perubahan wilayah administrasi pemerintahan
8 perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
9 sertifikat laik operasi usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan RKL-RPL Rinci yang dimiliki
10 penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan
11 terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan
- Lampiran
- Pengesahan Persetujuan Teknis Air Limbah (apabila ada)
- Pengesahan Persetujuan Teknis Emisi (apabila ada)
- Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
Keterangan:
Format di atas dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan penyusunan
untuk melengkapi penjelasan di dalam dokumen
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan
memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan
berlokasi
di
dalam
kawasan
industri
dalam
memperoleh
persetujuan
rencana
pengelolaan
lingkungan
hidup
dan
rencana
pemantauan
lingkungan hidup, perlu mengatur kembali tata cara
penyusunan dan pemberian persetujuan rencana
pengelolaan
lingkungan
hidup
dan
rencana
pemantauan lingkungan hidup rinci bagi rencana
usaha dan/atau kegiatan yang akan berlokasi di
kawasan industri;
b.
bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1
Tahun
2020
tentang
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
dan
Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan
Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan
Industri sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta ketentuan
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 63 ayat
(1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2024
tentang
Perwilayahan
Industri,
perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7115);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
