Peraturan Menteri Nomor 02-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

3. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah bangunan gedung hunian sederhana tunggal/kelompok dalam satu kesatuan lingkungan administratif/tematik yang memenuhi persyaratan Rencana Kerja Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat.

4. Rencana Kerja Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKH2M adalah dokumen rencana pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung hijau pada H2M.

5. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.

6. Tahap Pemrograman adalah tahap proses perencanaan awal bangunan gedung hijau untuk MENETAPKAN tujuan, strategi, langkah yang harus dilakukan, jadwal, kebutuhan sumber daya terutama pendanaan dan keterlibatan pemangku kepentingan guna menjamin terpenuhinya kinerja bangunan gedung hijau yang diinginkan.

7. Tahap Perencanaan Teknis adalah tahap proses pembuatan rencana teknis bangunan gedung hijau dan kelengkapannya, meliputi tahap prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja, rencana anggaran biaya, perhitungan-perhitungan dan spesifikasi teknis.

8. Tahap adalah tahap rangkaian kegiatan pelaksanaan untuk mewujudkan fisik bangunan gedung hijau yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan teknis.

9. Tahap Pemanfaatan adalah tahap kegiatan memanfaatkan bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan perawatan dan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau.

10. Tahap Pembongkaran adalah tahap kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau.

11. Penyelenggara Bangunan Gedung Hijau adalah Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga ahli bangunan gedung hijau.

12. Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat TABGH adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung hijau dalam rangka perizinan, pemenuhan kelaikan fungsi, dan sertifikasi bangunan gedung hijau.

13. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus diterbitkan oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.

14. Pengubahsuaian (retrofitting) adalah upaya penyesuaian kinerja bangunan gedung yang telah dimanfaatkan agar memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau.

15. Audit Energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi kepada pengguna sumber energi dan pengguna energi dalam rangka konservasi energi.

16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

18. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam melakukan penyelenggaraan bangunan gedung hijau. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya bangunan gedung hijau yang berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis bangunan gedung hijau yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, serta sumber daya lainnya.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. prinsip bangunan gedung hijau; b. bangunan gedung yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau; c. persyaratan bangunan gedung hijau; d. penyelenggaraan bangunan gedung hijau; e. sertifikasi; f. pemberian insentif pada penyelenggaraan bangunan gedung hijau;

g. pembinaan; dan h. peran masyarakat.

Prinsip bangunan gedung hijau meliputi: a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak; b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce); c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik; d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse); e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle); f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian; g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana; h. orientasi kepada siklus hidup; i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan; j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.

(1) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah dimanfaatkan. (2) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau dibagi menjadi kategori wajib (mandatory), disarankan (recommended), dan sukarela (voluntary). (3) Bangunan gedung yang wajib (mandatory) mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi: a. bangunan gedung kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus dan memiliki ketinggian bangunan gedung tinggi atau sedang;

b. bangunan gedung kelas 6, 7, 8, 9a dan 9b dengan ketinggian bangunan gedung sampai dengan 2 lantai dan luas total lantai lebih dari 5.000 m2; c. bangunan gedung yang mengonsumsi energi, air dan sumber daya lainnya dengan jumlah yang sangat besar dan memiliki potensi penghematan cukup signifikan; dan/atau d. bangunan gedung yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta berdasarkan urgensi dan kondisi serta penerapan kebijakan penghematan energi air dan sumber daya lainnya di daerah. (4) Bangunan gedung yang disarankan (recommended) mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi: a. bangunan gedung hunian kelas 1, 2, dan 3 dengan kompleksitas tidak sederhana dan ketinggian bangunan gedung hunian tinggi atau sedang, termasuk bangunan gedung hunian yang memiliki besmen; b. bangunan gedung kelas 8, 9a, dan 9b dengan kompleksitas sederhana dan dengan ketinggian sampai dengan 2 lantai tetapi memiliki luas total lantai 500 m2 sampai 5.000 m2; c. bangunan gedung hijau untuk hunian dengan kompleksitas tidak sederhana yang persyaratan teknisnya diatur tersendiri; d. bangunan gedung yang mengonsumsi energi, air dan sumber daya lainnya dengan jumlah yang cukup besar dan memiliki potensi penghematan; dan/atau e. bangunan gedung yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau Gubernur DKI Jakarta berdasarkan urgensi dan kondisi serta penerapan kebijakan penghematan energi air dan sumber daya lainnya di daerah. (5) Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap. (6) Bangunan gedung yang sukarela (voluntary) mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi: a. bangunan gedung kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan kompleksitas sederhana; b. bangunan gedung kelas 1, 2, dan 3 dengan kompleksitas sederhana;

c. H2M dengan kompleksitas sederhana diatur tersendiri sesuai dengan RKH2M; dan/atau d. bangunan gedung yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau Gubernur DKI Jakarta berdasarkan urgensi dan kondisi serta penerapan kebijakan penghematan energi air dan sumber daya lainnya di daerah. (7) Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap. (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

(1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung. (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bangunan gedung hijau juga harus memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau; (4) Persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas persyaratan pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan yaitu: a. persyaratan tahap pemrograman; b. persyaratan tahap perencanaan teknis; c. persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi; d. persyaratan tahap pemanfaatan; dan e. persyaratan tahap pembongkaran.

(1) Persyaratan bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. kesesuaian tapak; b. penentuan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan tingkat kebutuhan; d. metode penyelenggaraan bangunan gedung hijau; dan e. kelayakan bangunan gedung hijau. (2) Pemilihan tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menghindari pembangunan bangunan gedung hijau pada tapak yang tidak semestinya dan mengurangi dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan. (3) Penentuan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sudah ditetapkan dalam rencana umum atau master plan pembangunan bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemilik bangunan gedung. (4) Penetapan tingkat pencapaian kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk MENETAPKAN target pencapaian kinerja yang terukur dan realistis/wajar sebagai bangunan gedung hijau. (5) Penetapan metode penyelenggaraan proyek (project delivery system) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d harus disesuaikan dengan jenis proyek dan kemampuan sumber daya yang tersedia. (6) Pengkajian kelayakan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan kembali terpenuhinya kesesuaian persyaratan pemrograman terhadap rencana pembangunan bangunan gedung hijau.

(1) Persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas: a. pengelolaan tapak;

b. efisiensi penggunaan energi; c. efisiensi penggunaan air; d. kualitas udara dalam ruang; e. penggunaan material ramah lingkungan; f. pengelolaan sampah; dan g. pengelolaan air limbah. (2) Pengelolaan tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas persyaratan: a. orientasi bangunan gedung; b. pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/sirkulasi; c. pengelolaan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); d. ruang terbuka hijau (RTH) privat; e. penyediaan jalur pedestrian; f. pengelolaan tapak besmen; g. penyediaan lahan parkir; h. sistem pencahayaan ruang luar; dan i. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum. (3) Efisiensi penggunaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas persyaratan: a. selubung bangunan; b. sistem ventilasi; c. sistem pengondisian udara; d. sistem pencahayaan; e. sistem transportasi dalam gedung; dan f. sistem kelistrikan. (4) Efisiensi penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas persyaratan: a. sumber air; b. pemakaian air; dan c. penggunaan peralatan saniter hemat air (water fixtures). (5) Kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas persyaratan:

a. pelarangan merokok; b. pengendalian karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO); dan c. pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant). (6) Material ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas persyaratan: a. pengendalian penggunaan material berbahaya; dan b. penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling). (7) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas persyaratan: a. penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle); b. penerapan sistem penanganan sampah; dan c. penerapan sistem pencatatan timbulan sampah. (8) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas persyaratan: a. penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota; dan b. daur ulang air yang berasal dari limbah cair (grey water).

(1) Persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c terdiri atas: a. proses konstruksi hijau; b. praktik perilaku hijau; dan c. rantai pasok hijau. (2) Proses konstruksi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penerapan metode pelaksanaan konstruksi hijau; b. pengoptimalan penggunaan peralatan; c. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi; d. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi; dan e. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi.

(3) Praktik perilaku hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); dan b. penerapan perilaku ramah lingkungan. (4) Rantai pasok hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi: a. penggunaan material konstruksi; b. pemilihan pemasok dan/atau sub-kontraktor; dan c. konservasi energi.

(1) Persyaratan tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d berupa penerapan manajemen pemanfaatan yang terdiri atas: a. organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau; b. standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan; dan c. penyusunan panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna.

(1) Pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan melalui pendekatan dekonstruksi. (2) Pendekatan dekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurai komponen bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah konstruksi dan meningkatkan nilai guna material. (3) Persyaratan tahap pembongkaran bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e berupa kesesuaian dengan rencana teknis pembongkaran yang terdiri atas: a. prosedur pembongkaran, termasuk dokumentasi keseluruhan material konstruksi bangunan, struktur dan/atau bagian bangunan yang akan dibongkar, dan material dan/atau limbah yang akan dipergunakan kembali; dan

b. upaya pemulihan tapak lingkungan, yang terdiri atas upaya pemulihan tapak bangunan dan upaya pengelolaan limbah konstruksi, serta upaya peningkatan kualitas tapak secara keseluruhan.

(1) Bangunan gedung hijau diselenggarakan oleh: a. Pemerintah Pusat atau pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta pada bangunan gedung hijau milik negara; b. pemilik bangunan gedung hijau yang berbadan hukum atau perseorangan; c. pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung hijau yang berbadan hukum atau perseorangan; dan d. penyedia jasa yang kompeten di bidang bangunan gedung. (2) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau meliputi tahap: a. pemrograman; b. perencanaan teknis; c. pelaksanaan konstruksi; d. pemanfaatan; dan e. pembongkaran. (3) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. (4) Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bangunan gedung hijau juga harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung hijau.

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau dilakukan, baik pada bangunan gedung hijau yang telah dimanfaatkan maupun bangunan gedung hijau baru.

(2) Bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti: a. prinsip adaptasi; dan b. penerapan adaptasi. (3) Prinsip adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan persyaratan bangunan gedung hijau yang diterapkan pada bangunan gedung yang telah dimanfaatkan. (4) Prinsip adaptasi pada bangunan gedung yang telah dimanfaatkan meliputi: a. pemenuhan kelaikan fungsi dan persyaratan bangunan gedung; b. pertimbangan biaya operasional pemanfaatan dan perhitungan tingkat pengembalian biaya yang diterima atas penghematan; dan c. pencapaian target kinerja yang terukur secara signifikan sebagai bangunan gedung hijau. (5) Penerapan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah metode yang efektif digunakan untuk menerapkan prinsip adaptasi pada bangunan gedung yang telah dimanfaatkan. (6) Penerapan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada: a. bangunan gedung yang telah dimanfaatkan, tetapi tidak mengalami perubahan/penambahan fungsi dan tanpa penambahan bagian baru; b. bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dengan perubahan/ penambahan fungsi yang dapat mengakibatkan penambahan bagian baru; dan c. bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. (7) Penerapan adaptasi bangunan gedung hijau pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan secara bertahap dan/atau parsial sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau melalui pengubahsuaian (retrofitting). (8) Penerapan adaptasi bangunan gedung hijau pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditujukan pada: a. bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dilakukan secara bertahap dan/atau parsial sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau melalui pengubahsuaian (retrofitting); dan b. bangunan gedung tambahan mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau.

(9) Penerapan adaptasi bangunan gedung hijau pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan secara bertahap dan/atau parsial sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau melalui pengubahsuaian (retrofitting) dan persyaratan pelestarian.

(1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf d harus menyediakan tenaga ahli bidang bangunan gedung hijau. (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

(1) Pemrograman bangunan gedung hijau harus dilakukan sejak awal dengan mempertimbangkan ketersediaan dan keberlanjutan pemenuhan sumber daya. (2) Pelaksanaan tahap pemrograman bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan pemrograman bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Tahap pemrograman bangunan gedung hijau terdiri atas: a. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau; b. Penetapan konsepsi awal dan metodologi penyelenggaraan bangunan gedung hijau; c. Penyusunan kajian kelaikan penyelenggaraan bangunan gedung hijau termasuk dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan; d. Penetapan kriteria penyedia jasa yang kompeten; e. Penyusunan dokumen pemrograman bangunan gedung hijau; f. pelaksanaan pemrograman pada seluruh tahapan; g. pengelolaan risiko; dan h. penyusunan laporan akhir tahap pemrograman bangunan gedung hijau. (4) Keluaran pada tahap pemrograman bangunan gedung hijau berupa laporan akhir tahap pemrograman yang memuat dokumentasi tahap pemrograman, rekomendasi dan kriteria teknis digunakan sebagai acuan pada seluruh tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.

(1) Perencanaan teknis bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa perencana yang kompeten di bidang perencanaan bangunan gedung hijau. (2) Pelaksanaan perencanaan teknis bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau meliputi kegiatan: a. pelaksanaan identifikasi pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan teknis; b. pelaksanaan komunikasi antara pihak yang terkait tentang tujuan, lingkup, dan target penyelenggaraan bangunan gedung hijau; c. penetapan kriteria rancangan teknis bangunan gedung hijau; d. penyusunan dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau yang terintegrasi; e. pelaksanaan kaji ulang terhadap hasil perencanaan teknis; dan f. penyusunan laporan akhir tahap perencanaan teknis. (4) Dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; c. rencana mekanikal dan elektrikal; d. rencana tata ruang luar; e. rencana tata ruang-dalam/interior; f. spesifikasi teknis; g. rencana anggaran biaya; h. perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; i. perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi; j. perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air; k. perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan; l. perhitungan teknis efisiensi sumber daya lainnya; dan

m. perkiraan siklus hidup bangunan sebagai bangunan gedung hijau. (5) Keluaran pada tahap perencanaan teknis berupa laporan akhir tahap perencanaan teknis yang memuat dokumentasi tahap perencanaan dan seluruh dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau.

(1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau dilakukan dengan pendekatan konstruksi hijau dan memperhatikan keterpaduan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa yang kompeten di bidangnya. (3) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (4) Tahap pelaksanaan konstruksi meliputi kegiatan: a. penyusunan dokumen rencana pelaksanaan konstruksi dan dokumen gambar kerja pelaksanaan (shop drawings); b. pengajuan perizinan; c. pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau; d. koordinasi dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi, dan sertifikasi bangunan gedung hijau; e. penyusunan manual operasional dan pemanfaatan sebagai bangunan gedung hijau; dan f. penyusunan laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi. (5) Keluaran pelaksanaan konstruksi terdiri atas: a. bangunan gedung hijau; b. laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau yang memuat gambar terbangun (as built drawings), dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi dan pedoman peng-operasian dan pemeliharaan; c. dokumen perizinan; dan d. dokumen permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hijau.

(1) Pemanfaatan bangunan gedung hijau dilakukan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung hijau melalui divisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan bangunan dan pemeriksaan berkala, atau penyedia jasa yang kompeten di bidangnya. (2) Pelaksanaan pemanfaatan bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Pemanfaatan bangunan gedung hijau dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan bangunan agar tetap terjaga kinerjanya sebagai bangunan gedung hijau yang terdiri atas: a. penyusunan rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan; b. pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna/penghuni bangunan gedung hijau; c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan; d. pengelolaan rangkaian kegiatan pemanfaatan, termasuk pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja; e. pelaksanaan audit kinerja; dan f. penyusunan laporan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaaan berkala, dan perawatan. (4) Keluaran pada tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau terdiri atas: a. dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan beserta laporannya secara periodik; b. panduan praktis penggunaan bagi pemilik dan pengguna; c. dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan; dan d. bangunan gedung hijau yang telah dilakukan pemeliharaan pemeriksaan berkala dan perawatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.

(1) Pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa yang kompeten di bidangnya. (2) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pembongkaran bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (3) Tahap pembongkaran bangunan gedung hijau terdiri atas kegiatan: a. identifikasi komponen bangunan yang dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali dan/atau dimusnahkan; b. penyusunan dokumen rencana teknis pembongkaran; c. pengajuan permohonan persetujuan pembongkaran kepada instansi teknis terkait; d. pelaksanaan kegiatan pembongkaran; e. penanganan atas pengaduan masyarakat; f. pemilihan dan pemisahan komponen bangunan yang dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali, dan/atau dimusnahkan; g. pelaksanaan dokumentasi pada setiap tahapan pembongkaran; dan h. penyusunan laporan kegiatan pembongkaran. (4) Keluaran pada tahap pembongkaran bangunan gedung hijau berupa laporan pembongkaran bangunan gedung hijau yang memuat dokumentasi keseluruhan tahap pembongkaran.

(1) H2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c diselenggarakan secara kolektif atas inisiatif masyarakat. (2) Penyelenggaraan H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan pendampingan dari Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dengan memenuhi indikator kinerja. (3) Penyelenggaraan H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan dokumen RKH2M; b. pelaksanaan konstruksi;

c. pemanfaatan; dan d. pembongkaran. (4) Penyelenggaraan H2M dituangkan dalam dokumen RKH2M pada awal kegiatan sebagai bagian dari rencana aksi implementasi bangunan gedung hijau di kabupaten/kota atau di Provinsi DKI Jakarta.

(1) Indikator kinerja H2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat berupa: a. pengurangan konsumsi energi rata-rata 25%; b. pengurangan konsumsi air rata-rata 10%; c. pengelolaan sampah secara mandiri; d. penggunaan material bangunan lokal dan ramah lingkungan; dan e. pengoptimalan fungsi ruang terbuka hijau pekarangan. (2) Indikator kinerja H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode dan teknologi yang mengedepankan kelaikan fungsi, keterjangkauan, dan kinerja terukur. (3) Penyelenggaraan H2M dituangkan dalam dokumen RKH2M. (4) RKH2M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun pada tahapan awal kegiatan penyelenggaraan H2M.

(1) Sertifikasi bangunan gedung hijau diberikan dalam rangka tertib pembangunan dan mendorong penyelenggaraan bangunan gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, dan sumber daya lainnya. (2) Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan berdasarkan kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan peringkat: a. bangunan gedung hijau utama; b. bangunan gedung hijau madya; dan c. bangunan gedung hijau pratama. (3) Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan pada pemilik/pengelola bangunan gedung yang telah memiliki SLF untuk bangunan gedung baru atau SLF perpanjangan untuk bangunan gedung yang telah

dimanfaatkan dan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau sesuai dengan kriteria peringkat yang ditetapkan. (4) Sertifikat bangunan gedung hijau pada bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dapat diberikan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung bersamaan dengan pemberian SLF. (5) Sertifikat bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sertifikat perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran. (6) Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan dalam bentuk sertifikat dan plakat. (7) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditempelkan di dinding atau tempat umum pada bangunan gedung hijau. (8) Masa berlaku sertifikat bangunan gedung hijau adalah 5 (lima) tahun. (9) Sertifikat bangunan gedung hijau diterbitkan oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta, dan bangunan gedung hijau fungsi khusus oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari TABGH.

(1) Pemberian sertifikat bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat dilaksanakan setelah melalui proses penilaian kinerja pada tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran. (2) Pemberian sertifikat bangunan gedung hijau tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan IMB. (3) Pemberian sertifikat bangunan gedung hijau tahap pelaksanan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan SLF. (4) Pemberian sertifikat bangunan gedung hijau tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan perpanjangan SLF. (5) Pemberian sertifikat bangunan gedung hijau tahap pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan persetujuan atas rencana teknis pembongkaran.

(1) Penilaian kinerja bangunan gedung hijau pada tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat meliputi kesesuaian pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, efisiensi

penggunaan air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sampah. (2) Penilaian kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi kesesuaian proses konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau. (3) Penilaian kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) meliputi kesesuaian penerapan manajemen pemanfaatan bangunan gedung. (4) Kesesuaian penerapan manajemen pemanfaatan bangunan gedung hijau dilakukan dengan membandingkan kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pemanfaatan dengan penetapan kinerja tahap pemrograman, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi. (5) Penilaian kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat meliputi kesesuaian kegiatan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja bangunan gedung hijau penerbitan sertifikat dan plakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

(1) TABGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9) merupakan pengembangan dari tim ahli bangunan gedung yang telah ada atau dibentuk baru sesuai ketentuan peraturan perundangan. (2) TABGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9) terdiri atas: a. tim ahli bangunan gedung; b. unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli, perguruan tinggi, tokoh/pemuka masyarakat yang kompeten di bidang bangunan gedung hijau; dan c. unsur instansi pemerintah yang meliputi SKPD yang tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang kompeten dibidang bangunan gedung hijau. (3) Pembentukan dan masa penugasan TABGH mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tim Ahli Bangunan Gedung.

(1) Pelaporan sebagai kewajiban pemilik/pengelola bangunan dan penyedia jasa dilakukan pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran. (2) Pelaporan pada tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap pemrograman memuat rekomendasi serta kriteria teknis yang terdiri atas: a. pemilihan tapak; b. pemilihan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau; c. penetapan tingkat pencapaian kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan kebutuhan; d. penetapan metode penyelenggaraan proyek (project delivery system); dan e. pengkajian kelayakan bangunan gedung hijau; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dokumentasi keseluruhan tahap pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Laporan akhir tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan menjadi kerangka acuan kerja tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau. (4) Pelaporan pada tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap perencanaan teknis yang memuat dokumentasi tahap perencanaan teknis dan seluruh dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau. (5) Laporan tahap perencanaan teknis menjadi tolok ukur awal kinerja bangunan gedung hijau yang memuat: a. pengelolaan tapak; b. efisiensi penggunaan energi; c. efisiensi penggunaan air; d. kualitas udara dalam ruang; e. penggunaan material ramah lingkungan; f. pengelolaan sampah; g. pengelolaan air limbah; dan h. sumber daya lain yang signifikan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dokumentasi keseluruhan tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (6) Laporan akhir tahap pemrograman dan laporan akhir tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) disampaikan kepada SKPD di bidang bangunan gedung dalam rangka proses penerbitan IMB dan proses penilaian kinerja guna memperoleh sertifikat bangunan gedung hijau. (7) Pelaporan pada tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi yang meliputi pelaksanaan konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, rantai pasok hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan gambar terbangun (as built drawings), dokumentasi seluruh tahap pelaksanaan konstruksi, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan, dokumen perizinan, dokumen permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (8) Laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada SKPD di bidang bangunan gedung dalam rangka penerbitan SLF dan proses penilaian kinerja guna memperoleh sertifikat bangunan gedung hijau. (9) Pelaporan pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap pemanfaatan yang meliputi penerapan manajemen pemanfaatan dan rekaman kinerja bangunan gedung hijau yang meliputi organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau, standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan dan panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni dan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala dan perawatan secara periodik serta dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (10) Laporan akhir tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada SKPD di bidang bangunan gedung setiap 12 (dua belas) bulan sekali. (11) Laporan akhir tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai: a. pertimbangan dalam penerbitan sertifikat laik fungsi periode berikutnya; b. evaluasi peringkat sertifikat bangunan gedung hijau yang telah diberikan; dan c. dasar pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dalam MENETAPKAN kebijakan bangunan gedung hijau selanjutnya;

(12) Pelaporan pada tahap pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap pembongkaran yang memuat kesesuaian dengan rencana teknis pembongkaran yang terdiri atas prosedur pembongkaran dan upaya pemulihan tapak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dokumentasi seluruh tahap pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (13) Laporan akhir tahap pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada SKPD di bidang bangunan gedung dalam rangka pendataan bangunan gedung.

(1) Pendataan bangunan gedung hijau dilakukan dalam rangka tertib administrasi pembangunan dan pemanfaatan. (2) Pendataan bangunan gedung hijau dilakukan oleh SKPD di bidang bangunan gedung bersamaan dengan proses sertifikasi bangunan gedung hijau, baik pada bangunan yang telah dimanfaatkan maupun bangunan gedung hijau baru. (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui jumlah bangunan gedung hijau beserta peringkat sertifikat, serta kinerja penghematan energi, penghematan air, dan sumber daya lainnya. (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam sistem informasi bangunan gedung hijau yang disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan Menteri dan gubernur, (6) Untuk Provinsi DKI Jakarta, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri. (7) Pendataan bangunan gedung hijau merupakan bagian dari pendataan bangunan gedung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pendataan Bangunan Gedung.

(1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau dapat memperoleh insentif dari pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta.

(2) Pemberian insentif dilakukan untuk mendorong penyelenggaraan bangunan gedung hijau oleh pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung. (3) Pemberian insentif dapat diberikan kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan retribusi perizinan dan keringanan jasa pelayanan; b. kompensasi berupa;

1. kemudahan perizinan; dan/atau
2. tambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). c. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berupa advis teknis dan/atau bantuan jasa tenaga ahli bangunan gedung hijau yang bersifat pilot project; d. penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan; dan/atau e. insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi. (4) Pemberian insentif dapat diberikan kepada masyarakat atau komunitas yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan H2M berupa: a. keringanan retribusi perizinan dan keringanan jasa pelayanan; b. dukungan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas lingkungan; c. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berupa advis teknis dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dan/atau tim ahli bangunan gedung hijau; d. penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan; dan/atau e. insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi dalam rangka memperkenalkan praktek terbaik (best practices) penyelenggaraan bangunan gedung hijau ke masyarakat luas, laman internet, dan forum terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung hijau. (5) Pemberian insentif bangunan gedung hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau merupakan bagian dari pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta. (2) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan: a. pengaturan; b. pemberdayaan; dan c. pengawasan.

Peran masyarakat dalam implementasi peraturan bangunan gedung hijau, antara lain: a. mengusulkan pendampingan penyelenggaraan H2M secara tertulis kepada Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dilengkapi dengan data pendukung. b. berpartisipasi aktif dalam implementasi peraturan bangunan gedung hijau pada tahap perencanaan teknis, tahap pembangunan, tahap pemanfaatan, dan tahap pembongkaran; c. berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi terkait dengan peraturan bangunan gedung hijau; dan d. melakukan penilaian mandiri H2M dengan pendampingan dari Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan gedung hijau tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau di kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung hijau melalui mekanisme perizinan dan/atau penerbitan Sertifikat Laik Fungsi. (3) Pengaturan bangunan gedung hijau di kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota atau peraturan gubernur. (4) Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan bangunan gedung hijau dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY