Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2012 tentang JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

2. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.

3. Kegiatan Paramedik Veteriner meliputi pendidikan, pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk pewan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

4. Pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan adalah pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang kegiatannya meliputi persiapan dan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner.

6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Paramedik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

7. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

8. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.

9. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang kesehatan hewan.

10. Daerah Khusus adalah daerah atau pulau diwilayah terluar/terpencil/atau wilayah NKRI yang berbatasan dengan Negara tetangga.

11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi data ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.

13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

16. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam

tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

Jabatan fungsional Paramedik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

(1) Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan pada instansi pemerintah. (2) Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tugas Pokok

Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

(1) Instansi Pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah Kementerian Pertanian. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Paramedik Veteriner; b. MENETAPKAN pedoman formasi jabatan Paramedik Veteriner; c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan Paramedik Veteriner; d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Paramedik Veteriner; e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Paramedik Veteriner; f. mensosialisasikan jabatan Paramedik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Paramedik Veteriner; h. mengembangkan sistem informasi jabatan Paramedik Veteriner; i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Paramedik Veteriner; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Paramedik Veteriner; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Paramedik Veteriner; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Paramedik Veteriner.

Unsur dan sub unsur kegiatan Paramedik Veteriner yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi: a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Tugas pokok Paramedik Veteriner, meliputi : a. Persiapan; dan b. Pelaksanaan.
3. Pengembangan profesi, meliputi: a. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; b. Pengalih bahasaan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; dan c. Membuat dan menyusun bahan informasi.
4. Penunjang tugas Paramedik Veteriner, meliputi: a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi; b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Paramedik Veteriner; c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang kesehatan hewan; d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;

e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan; f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah; g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; h. Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Medik Veteriner pada unit kerja.

(1) Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner merupakan jabatan fungsional Keterampilan. (2) Jenjang jabatan Paramedik Veteriner dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula; b. Paramedik Veteriner Pelaksana; c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan; dan d. Paramedik Veteriner Penyelia. (3) Jenjang pangkat Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, meliputi: Pengatur Muda, golongan ruang II/a; b. Paramedik Veteriner Pelaksana, meliputi:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, meliputi:
4. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
5. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; d. Paramedik Veteriner Penyelia, meliputi:
6. Penata, golongan ruang III/c; dan
7. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (4) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

(5) Penetapan jenjang jabatan Paramedik Veteriner untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (6) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Rincian kegiatan Paramedik Veteriner sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula:

1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;

2. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat laboratorium;

3. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan;

4. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;

5. Memelihara peralatan sederhana;

6. Melakukan kalibrasi alat sederhana;

7. Melakukan kalibrasi alat kompleks;

8. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan I;

9. Mengamati dan mencatat hewan yang sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;

10. Melaksanakan isolasi individual terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;

11. Memelihara dan merawat hewan yang sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;

12. Melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;

13. Menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang atas penyeliaan Dokter Hewan;

14. Memberikan identitas pada hewan/produk atas penyeliaan Dokter Hewan;

15. Memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen atas penyeliaan Dokter Hewan;

16. Mencatat pertumbuhan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan; dan

17. Melaksanakan pelayuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan. b. Paramedik Veteriner Pelaksana:

18. Menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan;

19. Menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan;

20. Memelihara peralatan kompleks;

21. Melakukan kalibrasi alat sederhana;

22. Melakukan kalibrasi alat kompleks;

23. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;

24. Melakukan pemeriksaan etiket/label dokumen persyaratan;

25. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan hewan;

26. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan produk;

27. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan I (visual) atas penyeliaan Dokter Hewan;

28. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan I (unggas) atas penyeliaan Dokter Hewan;

29. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk pakan ternak atas penyeliaan Dokter Hewan;

30. Melakukan pemeriksaan lokasi atas penyeliaan Dokter Hewan;

31. Melakukan pemeriksaan alat angkut atas penyeliaan Dokter Hewan;

32. Melakukan pemeriksaan peralatan atas penyeliaan Dokter Hewan;

33. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);

34. Membuat preparat untuk keperluan pengujian / pemeriksaan/identifikasi untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);

35. Melakukan uji kimia sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;

36. Mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen;

37. Memusnahkan Koleksi;

38. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;

39. Melaksanakan pensucihamaan alat angkut/kontainer atas penyeliaan Dokter Hewan;

40. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara spray;

41. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;

42. Melakukan penimbangan dan pencampuran terhadap pasokan pakan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;

43. Melaksanakan pengambilan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;

44. Melakukan pengolahan dan pengawetan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;

45. Melakukan inseminasi buatan atas penyeliaan Dokter Hewan;

46. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium individual atas penyeliaan Dokter Hewan;

47. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual atas penyeliaan Dokter Hewan;

48. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat normal atas penyeliaan Dokter Hewan;

49. Melaksanakan isolasi kelompok terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;

50. Membuat catatan medik (rekaman kesehatan hewan) atas penyeliaan Dokter Hewan;

51. Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan atas penyeliaan Dokter Hewan;

52. Melaksanakan pengawasan terhadap hewan/produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;

53. Melaksanakan pemanasan/perebusan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;

54. Melaksanakan pemantauan/monitoring pada pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan; dan

55. Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas dan produk asal hewan pada alat angkut dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.

c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan:

1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium;

2. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan;

3. Menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium;

4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;

5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;

6. Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan;

7. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat Kesulitan II (palpasi) atas penyeliaan Dokter Hewan;

8. Melakukan pemeriksaan kebuntingan atas penyeliaan Dokter Hewan;

9. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan II (hewan kecil) atas penyeliaan Dokter Hewan;

10. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk industri atas penyeliaan Dokter Hewan;

11. Produk Hewan untuk konsumsi manusia atas penyeliaan Dokter Hewan;

12. Melakukan pemeriksaan semen atas penyeliaan Dokter Hewan;

13. Melakukan pengambilan spesimen/sampel Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);

14. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel sederhana (tanpa pengawet);

15. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/ pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);

16. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara makroskopis;

17. Melakukan pembiakan sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;

18. Melakukan pengujian invitro atas penyeliaan Dokter Hewan;

19. Melakukan uji lapang sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;

20. Melakukan uji serologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;

21. Melakukan uji bioteknologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;

22. Melakukan uji patologi klinik sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;

23. Melakukan pembuatan preparat histopatologi umum;

24. Membuat koleksi sederhana;

25. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;

26. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara tetes;

27. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;

28. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan II;

29. Melakukan pengambilan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka peningkatan reproduksi;

30. Melakukan pengolahan dan pengawetan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan;

31. Melakukan stimulasi/perangsangan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka pengobatan/treatment;

32. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;

33. Melakukan tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi atas penyeliaan Dokter Hewan;

34. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat reposisi atas penyeliaan Dokter Hewan;

35. Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak atas penyeliaan Dokter Hewan;

36. Melakukan pemotongan kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;

37. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;

38. Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan secara manual;

39. Melakukan penentuan metode sampling (cara, jenis, dan jumlah data/sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;

40. Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan; dan

41. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat pemasukan/pengeluaran/transit/check point.

42. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;

43. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;

44. Melakukan penanganan tempat kejadian perkara;

45. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;

46. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;

47. Mencari tersangka;

48. Meminta keterangan pada sakasi, tersangka dan saksi ahli;

49. Menyusun berita acara pemeriksaan;

50. Melakukan gelar perkara;

51. Menyusun laporan hasil gelar perkara;

52. Melaporkan bap ke penuntut umum bersama-sama polri; dan

53. Menjadi saksi ahli. d. Paramedik Veteriner Penyelia:

54. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium;

55. Menyiapkan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks;

56. Melakukan kalibrasi alat sederhana;

57. Melakukan kalibrasi alat kompleks;

58. Melakukan pemeriksaan penerapan standar dokumen persyaratan;

59. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan III (satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;

60. Melakukan bedah bangkai untuk Tingkat kesulitan III (hewan besar/satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;

61. Melakukan pemeriksaan obat hewan golongan biologik, farmasetik, premik's atas penyeliaan Dokter Hewan;

62. Melakukan pemeriksaan tata letak atas penyeliaan Dokter Hewan;

63. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk pengujian, Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya);

64. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel kompleks (dengan bahan pengawet);

65. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya)

66. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara mikroskopis;

67. Melakukan uji biologik pembiakan kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;

68. Melakukan uji invivo atas penyeliaan Dokter Hewan;

69. Melakukan uji lapang kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;

70. Melakukan uji kimia kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;

71. Melakukan uji serologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;

72. Melakukan uji sentinel atas penyeliaan Dokter Hewan;

73. Melakukan uji bioteknologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;

74. Melakukan uji patologi klinik kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;

75. Melakukan pembuatan preparat histopatologi khusus;

76. Melakukan pembuatan koleksi kompleks;

77. Memelihara dan mempropagasi koleksi;

78. Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk;

79. Melaksanakan pensucihamaan produk hewan (kulit, bulu, tanduk) atas penyeliaan Dokter Hewan;

80. Melaksanakan pensucihamaan sarana dan prasarana atas penyeliaan Dokter Hewan;

81. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi suntikan atas penyeliaan Dokter Hewan;

82. Melakukan pengawasan peruntukan pakan/air minum hewan di instalasi/kandang atas penyeliaan Dokter Hewan;

83. Melakukan penimbangan dan pencampuran bahan obat hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;

84. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan III (operasi);

85. Melakukan pengambilan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;

86. Melakukan pengolahan dan pengawetan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;

87. Melakukan stimulasi/peransangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan;

88. Melakukan implementasi embrio transfer atas penyeliaan Dokter Hewan;

89. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat Caesar/Fetotomi atas penyeliaan Dokter Hewan;

90. Melaksanakan tindakan pelepasan atas penyeliaan Dokter Hewan;

91. Melakukan reposisi kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;

92. Melaksanakan pendinginan/pembekuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;

93. Melaksanakan sterilisasi/pasteurisasi/inaktivasi produk atas penyeliaan Dokter Hewan;

94. Melaksanakan pengafkiran produk atas penyeliaan Dokter Hewan;

95. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;

96. Melakukan pemusnahan hewan dan produk hewan secara mekanik/incinerator atas penyeliaan Dokter Hewan; dan

97. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat produksi/penyimpanan/peredaran.

98. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;

99. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;

100. Melakukan penanganan TKP;

101. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;

102. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;

103. Mencari tersangka;

104. Meminta keterangan pada sakasi, tersangka dan saksi ahli;

105. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

106. Melakukan gelar perkara;

107. Menyusun laporan hasil gelar perkara;

108. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama polri; dan

109. Menjadi saksi ahli. (2) Paramedik Veteriner yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. (3) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Paramedik Veteriner diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Paramedik Veteriner yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Paramedik Veteriner lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. b. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. Unsur utama; dan a. Unsur penunjang. (2) Unsur utama terdiri dari: a. Pendidikan;

b. Pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; dan c. Pengembangan profesi. (3) Unsur penunjang terdiri dari: a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi; b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner; c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; d. Perolehan penghargaan/tanda jasa; e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan; f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah; g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan h. Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Medik Veteriner pada unit kerja. (4) Rincian kegiatan Paramedik Veteriner dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner untuk: a. Paramedik Veteriner dengan pendidikan SPP/SNAKMA adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; b. Paramedik Veteriner dengan pendidikan DIPLOMA II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan c. Paramedik Veteriner dengan pendidikan DIPLOMA III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah: a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Paramedik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan oleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. (2) Paramedik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner.

(1) Paramedik Veteriner yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Paramedik Veteriner yang bertugas didaerah khusus, dapat diberikan angka kredit sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.

(3) Penambahan angka kredit sebagaimana ayat (1) dan (2) paling banyak 4 (empat) kali selama yang bersangkutan masih bertugas didaerah khusus.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Paramedik Veteriner wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Paramedik Veteriner mengusulkan secara hierarkhi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun. (3) Paramedik Veteriner yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kreditnya dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian. b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi. c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh: a. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian. b. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Provinsi bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi. c. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Kabupaten/Kota bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai Jabatan Paramedik Veteriner terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat fungsional Paramedik Veteriner dan 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian Daerah. (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

(1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian. (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian. (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian; b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Paramedik Veteriner ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina.

Usul penetapan angka kredit Paramedik Veteriner diajukan oleh: a. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian.

b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Provinsi. c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Paramedik Veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner ditetapkan Pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat, harus mengikuti dan lulus diklat dasar Paramedik Veteriner. (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang Paramedik Veteriner, diberhentikan dari jabatan Paramedik Veteriner. (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan paling kurang 2 (dua) tahun; c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan d. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(1) Paramedik Veteriner dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. telah lulus uji kompetensi; dan e. masih tersedia formasi. (2) Paramedik Veteriner dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Paramedik Veteriner yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Paramedik Veteriner yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner.

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai formasi jabatan Paramedik Veteriner dengan ketentuan, sebagai berikut: a. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Paramedik Veteriner yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); b. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah Daerah dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Paramedikk Veteriner yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-

masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

(1) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ruang lingkup: a. fungsi perlindungan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner. b. fungsi pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, serta pencegahan penyakit hewan. c. fungsi pengembangan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner. d. fungsi pengidentifikasian, diagnosa (pencegahan) hama dan penyakit hewan karantina, pengawasan keamanan hayati hewani serta pengembangan kesehatan hewan. e. fungsi pengembangan teknik metoda perkarantinaan hewan, penolakan dan pencegahan hama dan penyakit hewan karantina. (2) Formasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut: a. UPT/unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling kurang 700 (tujuh ratus) orang; b. UPT/Unit Pelayanan Teknis Badan Karantina Pertanian, paling kurang 1700 (seribu tujuh ratus) orang; c. Pemerintah Provinsi :

1. Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 5 (lima) orang.
2. UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 60 (enam puluh) orang. d. Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 3 (tiga) orang.
2. UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 80 (delapan puluh) orang. (3) Formasi Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analis beban kerja dibidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner/karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

(1) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Paramedik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Paramedik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner. (3) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat

diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. (4) Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Paramedik Veteriner paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun. (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Paramedik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat atau penurunan jabatan.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Paramedik Veteriner yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya. (2) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.

Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang memiliki ijazah S1 Peternakan/Biologi/Kimia diberikan nilai angka kredit setara dengan angka kredit Ijazah Diploma III yaitu 60 angka kredit ditambah 12,5 angka kredit pada Pengembangan Profesi.

Paramedik Veteriner yang mendapat penghargaan sebagai Paramedik Veteriner Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan: a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK), bagi Paramedik Veteriner Teladan Tingkat Nasional. b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK), bagi Paramedik Veteriner Teladan Tingkat Provinsi.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, maka Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2012 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN