Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL RESCUER DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Rescuer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
2. Rescuer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
3. Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini disebut Search And Rescue yang selanjutnya disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainya.
4. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rescuer yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Rescuer.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Rescuer dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran atau hasil penelitian atau pengkajian atau observasi atau evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok dalam rangka inovasi di bidang pencarian dan pertolongan.
7. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Rescuer. www.djpp.kemenkumham.go.id

Jabatan Fungsional Rescuer termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

(1) Jabatan Fungsional Rescuer berkedudukan sebagai pelaksana teknis pencarian dan pertolongan pada instansi Pemerintah. (2) Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Rescuer yaitu melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan.

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Rescuer yaitu Badan SAR Nasional. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Rescuer; b. MENETAPKAN pedoman formasi Jabatan Fungsional Rescuer; c. MENETAPKAN standar kompetensi Jabatan Fungsional Rescuer; d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis Rescuer; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Rescuer; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer; g. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Rescuer, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya; h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Rescuer; i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Rescuer; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Rescuer; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Rescuer; l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Rescuer: dan m. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional Rescuer. (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Rescuer secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Rescuer dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Rescuer Pelaksana Pemula; b. Rescuer Pelaksana; c. Rescuer Pelaksana Lanjutan; dan d. Rescuer Penyelia. (2) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Rescuer Pelaksana Pemula: Pengatur Muda, golongan ruang II/a. b. Rescuer Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Rescuer Pelaksana Lanjutan:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. d. Rescuer Penyelia:
2. Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Rescuer berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Rescuer yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. pencarian dan pertolongan; dan c. pengembangan profesi. (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Rescuer dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. pendidikan dan pelatihan prajabatan. (4) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. persiapan; b. kesiapsiagaan SAR; c. penyelenggaraan operasi SAR; dan d. evaluasi dan laporan. (5) Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pembuatan karya tulis di bidang pencarian dan pertolongan; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pencarian dan pertolongan; dan c. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pencarian dan pertolongan. (6) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pengajar/pelatih di bidang pencarian dan pertolongan; b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pencarian dan pertolongan; c. keanggotaan dalam Tim Penilai; d. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; dan e. perolehan penghargaan/Tanda Jasa. (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Rescuer sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Rescuer Pelaksana Pemula:

1. menginventarisasi potensi SAR;

2. menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR rutin;

3. melaksanakan siaga SAR rutin;

4. melakukan pengecekan peralatan SAR;

5. melaksanakan siaga SAR khusus; www.djpp.kemenkumham.go.id

6. menyiapkan peralatan SAR air;

7. menyiapkan peralatan vertical/high risk rescue;

8. melakukan penyiapan Peralatan Ekstrikasi;

9. melakukan penyiapan peralatan evakuasi;

10. melakukan penyiapan rapid land SAR;

11. melakukan pemeliharaan peralatan SAR air berupa alat bantu apung dan marka;

12. melakukan latihan fisik;

13. mengikuti tes fisik;

14. melakukan keterampilan SAR teori sebagai peserta;

15. melakukan keterampilan SAR praktek/aplikasi sebagai peserta;

16. melaksanakan latihan kering sebagai pelaku;

17. melaksanakan latihan basah/manuver sebagai pelaku;

18. menerima dan mencatat berita musibah/ bencana;

19. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;

20. menyiapkan perlengkapan perorangan;

21. menyiapkan perlengkapan beregu;

22. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan;

23. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah pelayaran;

24. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana;

25. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah lainnya;

26. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;

27. melaksanakan pencarian meliputi brifing dan pembagian tugas anggota, menerima penugasan;

28. melaksanakan pencarian secara visual di daerah pencarian;

29. memasang penanda/marker;

30. melaksanakan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban) sebagai pemeriksa keadaan korban;

31. melaksanakan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban) sebagai pemberi bantuan logistik;

32. melakukan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban) sebagai pengirim peralatan yang dibutuhkan; www.djpp.kemenkumham.go.id

33. melaksanakan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban) sebagai pemasang tanda/marker posisi ditemukannya korban;

34. melaksanakan evakuasi korban sebagai penyiap peralatan evakuasi;

35. melaksanakan evakuasi korban sebagai pelaksana pengangkatan/penurunan korban;

36. melaksanaan evakuasi korban sebagai pembuat akses peralatan evakuasi;

37. melakukan evakuasi korban sebagai penyiap pelaksanaan evakuasi ke posko SAR; dan

38. melaksanaan dokumentasi operasi SAR sebagai penyiap peralatan dokumentasi b. Rescuer Pelaksana:

39. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan SAR air;

40. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan SAR vertical/highrisk rescue;

41. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan ekstrikasi;

42. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan evakuasi;

43. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan rapid land SAR;

44. menyusun peta kerawanan;

45. melakukan observasi daerah rawan musibah;

46. melaksanakan siaga SAR rutin;

47. menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR khusus;

48. melaksanakan siaga SAR khusus;

49. melaksanakan pengecekan peralatan SAR;

50. melakukan pemeliharaan peralatan SAR air;

51. melakukan pemeliharaan peralatan ekstrikasi;

52. melakukan pemeliharaan peralatan rapid land SAR;

53. melakukan latihan fisik;

54. mengikuti test fisik;

55. melaksanakan keterampilan SAR teori sebagai asisten;

56. melakukan praktek/aplikasi sebagai asisten;

57. melaksanakan latihan kering sebagai anggota; www.djpp.kemenkumham.go.id

58. melaksanakan latihan basah/manuver sebagai anggota;

59. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;

60. menyiapkan perlengkapan perorangan;

61. menyiapkan peralatan SAR;

62. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan;

63. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah pelayaran;

64. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana;

65. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada musibah lainnya;

66. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;

67. memasang peralatan komunikasi;

68. membuat jaringan komunikasi untuk operasi SAR;

69. membuat bagan/struktur organisasi operasi SAR;

70. membuat data korban secara detail;

71. membuat data unsur SAR dan pergerakan unsur SAR;

72. membuat data dukungan logistik;

73. membuat jurnal kegiatan;

74. menyiapkan perlengkapan dan peralatan operasi SAR;

75. melaksanakan pencarian;

76. memasang penanda/marker;

77. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan utama SAR;

78. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan penunjang SAR;

79. menyiapkan dan memasang batas pengaman daerah kerja;

80. melakukan pencarian dengan peralatan elektronik;

81. melakukan penanganan korban sesuai kondisi;

82. memasang tanda/marker posisi ditemukan korban;

83. membuat metode pengangkatan dan penurunan;

84. melaksanakan dan pengawalan korban ke posko/ rumah sakit;

85. melakukan pemantauan terhadap kondisi korban selama evakuasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

86. melakukan evakuasi korban sesuai dengan situasi dan kondisi korban;

87. melakukan pengambilan dokumentasi; dan

88. mengirimkan hasil dokumentasi. c. Rescuer Pelaksana Lanjutan:

89. meyusun kegiatan pelatihan SAR bagi potensi SAR;

90. menyusun kegiatan latihan SAR untuk skala kecil/ terbatas;

91. melakukan evaluasi peta kerawanan;

92. melakukan pemutakhiran peta kerawanan;

93. menyusun peta kekuatan potensi SAR;

94. melakukan evaluasi peta kekuatan Potensi SAR;

95. melaksanakan siaga SAR rutin;

96. melaksanakan pengecekan peralatan SAR;

97. melaksanakan siaga SAR khusus;

98. melakukan koordinasi dengan instansi/ organisasi berpotensi SAR di lapangan;

99. melakukan pemerliharaan peralatan SAR air;

100. Melakukan pemeliharaan peralatan vertical/ high risk rescue;

101. melakukan latihan fisik;

102. mengikuti test fisik;

103. mengikuti pembelajaran teori sebagai koordinator kegiatan;

104. melakukan praktek aplikasi sebagai koordinator kegiatan;

105. melaksanakan latihan kering sebagai komando latihan (Kolat);

106. melaksanakan latihan basah/manuver sebagai kolat (komando latihan);

107. menyusun rencana operasi;

108. mengikuti briefing dalam rangka persipan pelaksanaan operasi SAR;

109. menyiapkan peralatan perorangan;

110. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan;

111. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah pelayaran;

112. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana; www.djpp.kemenkumham.go.id

113. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada musibah lainnya;

114. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;

115. melakukan pemasangan peta operasi SAR beserta daerah pencarian;

116. membuat pos aju;

117. melapor kesiapan posko SAR;

118. melaksanakan pencarian;

119. menerima penugasan melakukan sterilisasi daerah pencarian, keamanan dan keselamatan tim;

120. melaporkan situasi dan kondisi secara berkala;

121. melakukan penanganan dan perawatan korban;

122. menyerahkan korban;

123. melakukan penyimpanan hasil dokumentasi pelaksanaan operasi SAR;

124. melakukan pendataan korban;

125. membuat laporan hasil kegiatan pendokumentasian pelaksanaan operasi SAR;

126. melakukan pengecekan kelengkapan peralatan SAR yang telah digunakan;

127. menyusun resume hasil kegiatan siaga; dan

128. melakukan evaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan. d. Rescuer Penyelia:

129. menyusun kegiatan latihan SAR untuk skala sedang;

130. menyusun kegiatan latihan SAR untuk skala penuh;

131. menyusun kegiatan pemeliharaan kemampuan Rescuer;

132. menyusun rencana aksi SAR;

133. melakukan pemutakhiran rencana aksi SAR;

134. melaksanakan siaga SAR rutin;

135. melaksanakan siaga SAR khusus;

136. membuat laporan kesiapan peralatan SAR siaga rutin;

137. melaksanakan pemantauan kegiatan khusus;

138. membuat laporan kesiapan peralatan SAR siaga khusus; www.djpp.kemenkumham.go.id

139. melakukan latihan fisik;

140. mengikuti tes fisik;

141. memberikan briefing kepada anggota dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;

142. mempersiapkan perlengkapan perorangan;

143. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah Penerbangan;

144. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah Pelayaran;

145. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana;

146. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada musibah lainnya;

147. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat/instansi/tim yang ada dilapangan untuk pendirian posko SAR;

148. memberikan briefing kepada anggota dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;

149. melaksanakan pencarian sebagai komandan;

150. membuat laporan harian;

151. membuat laporan mengenai posisi penemuan, kondisi dan keadaan korban;

152. memberi arahan selama proses evakuasi;

153. membuat laporan keadaan dan situasi korban, medan, cuaca dan personil;

154. melaksanakan debriefing;

155. membuat laporan hasil kegiatan operasi SAR;

156. menyusun resume hasil kegiatan operasi SAR; dan

157. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi SAR. (2) Rescuer yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rescuer Pelaksana Pemula sampai dengan Rescuer Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Rescuer diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Rescuer yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Rescuer yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Rescuer yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Rescuer yang melaksanakan tugas Rescuer satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Rescuer yang melaksanakan tugas Rescuer satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada awal tahun, setiap Rescuer wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Rescuer yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Rescuer, untuk: a. Rescuer dengan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Rescuer dengan pendidikan Diploma II (DII) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Rescuer dengan pendidikan Diploma III (DIII) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Rescuer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (2) Rescuer yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/ pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang berasal dari kegiatan pencarian dan pertolongan. (3) Rescuer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pencarian dan pertolongan.

(1) Rescuer yang secara bersama-sama membuat karya tulis di bidang pencarian dan pertolongan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Rescuer wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Rescuer mengusulkan secara hirarkhi DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Rescuer yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Sekretaris Utama bagi Rescuer Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Rescuer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah. b. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR bagi Rescuer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Rescuer Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai bagi Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pencarian dan pertolongan, unsur kepegawaian, dan Rescuer. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Rescuer. (6) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Rescuer yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Rescuer; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Rescuer, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Rescuer. (8) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Sekretaris Utama, untuk Tim Penilai Pusat; dan b. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR, untuk Tim Penilai Unit Kerja.

(1) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Rescuer.

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh: a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Utama, untuk angka kredit Rescuer Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Rescuer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah; dan b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR untuk angka kredit Rescuer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Rescuer Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Rescuer sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Rescuer yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Rescuer ditetapkan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Rescuer harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat; b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Rescuer; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Rescuer setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Rescuer. (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Rescuer, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Rescuer. (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Rescuer.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Rescuer dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang pencarian dan pertolongan paling kurang 2 (dua) tahun; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan d. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Rescuer yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Rescuer.

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Rescuer dilaksanakan sesuai dengan formasi. (2) Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Rescuer didasarkan pada analisis beban kerja dengan indikator antara lain: a. pengaturan waktu kerja (sistem kerja); b. luas wilayah tanggung jawab; c. peta kerawanan musibah; dan d. kepadatan penduduk. (3) Formasi Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Kantor Pusat paling sedikit 36 (tiga puluh enam) orang dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) orang; dan b. Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional paling sedikit 108 (seratus delapan) orang dan paling banyak 252 (dua ratus lima puluh dua) orang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rescuer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Rescuer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Rescuer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pencarian dan pertolongan. (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Rescuer dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Rescuer; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Rescuer yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Rescuer setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan. (2) Rescuer yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Rescuer apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rescuer yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Rescuer paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Rescuer yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Rescuer, apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara. (5) Rescuer yang dibebaskan sementara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Rescuer, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Rescuer diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; c. tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional Rescuer sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); atau d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Rescuer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 29, dan Pasal 30 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Rescuer yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Rescuer, dengan ketentuan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat; b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III hanya berlaku selama masa penyesuaian (inpassing). (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus mempertimbangkan formasi jabatan.

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Rescuer dapat www.djpp.kemenkumham.go.id

dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id