Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-ku-02-02 Tahun 2012 tentang TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2. Pelayanan Jasa Hukum adalah pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan.

3. Pengelolaan PNBP adalah proses, cara, dan perbuatan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan PNBP atas Pelayanan Jasa Hukum.

4. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan Pelayanan Jasa Hukum.

5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

6. Sistem Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut Sistem Pelaporan PNBP adalah sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan pencatatan PNBP.

7. Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan/atau mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja kementerian.

8. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

9. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah unit kerja kementerian yang mengelola Pelayanan Jasa Hukum.

10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Kantor Wilayah menerima permohonan Pelayanan Jasa Hukum. (2) Setiap permohonan atas Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya Pelayanan Jasa Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Biaya Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibayarkan oleh Pemohon melalui bank persepsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2) Bukti pembayaran biaya Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Penerima pada Kantor Wilayah. (3) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Kewajiban yang timbul dalam proses pembayaran biaya Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditanggung oleh Pemohon.

(1) Bendahara Penerima pada Kantor Wilayah wajib melakukan penatausahaan atas seluruh Penerimaan yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum pada saat diterimanya bukti pembayaran. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam aplikasi pelaporan PNBP berbasis teknologi informasi. (3) Aplikasi pelaporan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain: a. uraian penerimaan; b. jenis penerimaan; c. biaya permohonan; d. nomor bukti setor; e. nama notaris/pemohon; dan f. tanggal setoran.

(4) Hasil penatausahaan penerimaan Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sistem Pelaporan PNBP yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

(1) Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan penatausahaan PNBP atas biaya Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menyetorkan ke kas negara. (2) Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum wajib melakukan Rekonsiliasi terhadap hasil penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan hasil penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerima Kantor Wilayah.

Penyetoran PNBP Pelayanan Jasa Hukum dicatat dalam aplikasi sistem akuntansi kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan bukti penyetoran PNBP.

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang menyebabkan gangguan pada Sistem Pelaporan PNBP, Kantor Wilayah maupun Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum wajib saling menyampaikan informasi secara tertulis. (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, kebakaran, kekacauan wilayah, timbul peperangan, pemberontakan, keributan, kekacauan, huru-hara di wilayah Republik INDONESIA. (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerima Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan PNBP yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam waktu paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menggunakan sebagian dari dana PNBP yang telah disetor ke kas negara. (2) Penggunaan sebagian dana dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin penggunaan PNBP dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk kegiatan yang menunjang pelayanan jasa hukum pada Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan pembagian sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) digunakan kembali oleh Kantor Wilayah; dan b. 40% (empat puluh persen) digunakan kembali oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (4) Jumlah dana yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui

(1) Dalam hal penggunaan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan usulan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya kegiatan yang menunjang Pelayanan Jasa Hukum kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk dasar perencanaan pengalokasian anggaran. (2) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum MENETAPKAN pengalokasian sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang menunjang Pelayanan Jasa Hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemantauan dan pembinaan teknis dalam hal pengelolaan, pelaporan PNBP dan penggunaan PNBP atas Pelayanan Jasa Hukum.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 04.KU.02.02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 335), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN