Peraturan Menteri Nomor 235-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat LK BUN adalah gabungan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara, dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama suatu periode yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
6. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id

perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga tertentu. 7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat (UAP BUN-PBL) adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan badan lainnya dari UBLnit Badan Lainnya yang sebagai bukan Satker dan Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh Unit Badan Lainnya. 8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat DJPBN adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai UAP BUN -PBLPenggabungan Badan Lainnya. 9. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Instansi Eselon II pada DJPBN, Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyusun LK BUN dan LKPP. 10. Ikhtisar Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat ILK adalah ringkasan laporan keuangan dari Unit Badan Lainnya, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi laporan keuangan, dan menjadi lampiran Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dan n Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).. 10. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai: a. Pelaporan dan penyampaian laporan keuangan di tingkat UBL; dan b. Penyusunan laporan keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan di tingkat UAP BUN-PBL. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan pengelolaan keuangankeuangannya, Unya maka Unit Badan LainnyaBL terdiri -atasdari: a. UBL Satker/bagian Satker satuan kerja; dan b. UBL Bukan Satker. (2) Berdasarkan sumber dananya, maka Unit Badan LainnyaUBL terdiri atas-dari: a. UBL yang mendapatkan dana dari APBN; b. UBL yang mendapatkan dana dari non APBN; dan c. UBL yang mendapatkan dana dari APBN dan non APBN.

(1) Unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang dapat bertindak sebagai UBL harus memenuhi karakteristik UBL sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. (2) UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum dalam Daftar UBL Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. (3) Penambahan dan/atau pengurangan unit organisasi yang tercantum dalam Daftar UBL Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (4) Daftar UBL yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

(1) UBL satker/bagian satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal UBL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapatkan dana di luar APBN yang tidak menjadi PNBP, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria sebagai pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan hibah. (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikelola dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Sistem Akuntansi Hibah.

(1) UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan bentuk organisasi serta tugas dan fungsi masing- masing Bukan Satker sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendirian UBL dimaksud.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pelaporan, Menteri Keuangan membentuk UAP BUN-PBL. (2) UAP BUN-PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun laporan keuangan tingkat UAP BUN PBL dan ILK. (3) UAP BUN-PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DJPBN c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) UBL Satker/bagian Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan Standar akuntansi pemerintahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan yang dikonsolidasikan ke unit akuntansi di atasnya sesuai dengan Bagian Anggaran masing-masing.

(1) UBL Bukan Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan sistem akuntansi yang diatur oleh masing-masing UBL dan Standar Akuntansi Pemerintah atau Standar Akuntansi Keuangan. (2) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan yang disampaikan kepada UAP BUN-PBL. (3) Dalam hal UBL Bukan Satker mendapatkan dana dari APBN juga menyusun dan menyampaikan laporan realisasi atas anggaran yang diperoleh dari APBN.

Seluruh UBL Satker/bagian Satker harus menyampaikan laporan keuangan kepada unit akuntansi di di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan kepada UAP BUN-PBL.

(1) UBL harus menyampaikan laporan keuangan kepada UAP BUN-PBL secara semesteran dan tahunan. (2) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya: a. pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk laporan keuangan semesteran; b. pertengahan bulan Februari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan. (3) Dalam hal diperlukan dan atas pertimbangan kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat MEMUTUSKAN batas waktu penyampaian laporan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh seluruh UBL, UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan dan ILK. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Neraca. (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan konsolidasi atas akun di Neraca UBL namun hanya menjadi bahan konsolidasian dalam rangka penyusunan LK BUN dan LKPP. (4) Neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disertai dengan catatan ringkas guna memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan. (5) ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran LK BUN dan LKPP. (6) Bentuk dan isi ILK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

(1) UBL harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan yang disusunnya. (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang dibuat oleh UBL Satker/bagian Satker memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) untuk UBL Bukan Satker memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan baik yang berasal dari APBN dan Non APBN telah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) untuk UBL dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pejabat dari UAP BUN-PBL hanya bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan ILK. (2) Pimpinan UBL bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan isi laporan keuangan untuk masing-masing UBL yang dipimpinnya.

(1) UBL yang tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Teguran tertulis; b. Sanksi administratif bagi UBL yang tidak mendapatkan dana dari APBN; c. Usulan pemotongan anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga induknya untuk UBL yang mendapatkan dana dari APBN.

(1) Dalam hal UBL Bukan Satker belum mengggunakan sistem akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan atau Standar Akuntansi Keuangan, UBL Bukan Satker dapat menggunakan sistem akuntansi yang dilaksanakan saat ini untuk menyusun laporan keuangan sampai dengan tahun anggaran 2012. (2) Dalam hal UAP BUN-PBL belum memiliki Bagian Anggaran, UAP BUN- PBL tetap dapat menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dalam LK BUN.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA www.djpp.kemenkumham.go.id