Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2014 tentang SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.
2. Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung penanggulangan krisis kesehatan
3. Prakrisis Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, pengurangan risiko krisis kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar teknis dan analisis penanggulangan krisis kesehatan, kesiapsiagaan, dan mitigasi kesehatan.
4. Tanggap Darurat Krisis kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat bencana untuk menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan korban, prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Pascakrisis Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan, dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Pemetaan atau Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah informasi Prakrisis Kesehatan berisi tentang gambaran keadaan kondisi wilayah, sumber daya serta upaya yang dilakukan.
7. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang penanggulangan krisis kesehatanyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
8. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional/Sub Regional yang selanjutnya disingkat PPKK Regional/Sub Regional adalah unit fungsional di daerah yang ditunjuk untuk mendekatkan dan

mempercepat dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi pada kejadian bencana dan krisis kesehatan. 9. Pusat Pengendali Operasi Kesehatan yang selanjutnya disebut Pusdalopkes adalah unit teknis yang bertanggungjawab sebagai pengelola informasi kesehatan pada kejadian krisis kesehatandan bencana sekaligus befungsi sebagai pengendali koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait kesehatan. 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 12. Institusi Kesehatan adalah Lembaga Pemerintah bidang kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pengaturan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis kesehatan bertujuan untuk: a. menjamin ketersediaan informasi Krisis Kesehatan yang cepat, tepat, akurat, konsisten, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan b. menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi krisis kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan; c. memberdayakan peran serta akademisi, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan; dan d. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam lingkup Sistem Informasi Kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna melalui penguatan kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

(1) Data dan informasi pada tahap Prakrisis Kesehatan diperoleh dari Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan.

(2) Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbasis elektronik dan non elektronik. (3) Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan disusun dan disampaikan setiap tahun pada bulan Januari sampai dengan bulan April. (4) Contoh format penyusunan Profil Penanggulangan Krisis kesehatan tercantum dalam Formulir I terlampir.

(1) Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum wilayah; b. upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; c. upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan dan pemulihan yang pernah dilakukan; dan d. manajemen data dan informasi yang ada. (2) Gambaran umum wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data demografis dan geografis wilayah; b. gambaran aksesibilitas wilayah; c. data kejadian Krisis Kesehatan; dan d. data fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. program kerja atau kegiatan terkait penanggulangan Krisis kesehatan; b. rencana kontinjensi yang pernah disusun terkait penanggulangan Krisis kesehatan; c. peraturan/kebijakan terkait penanggulangan Krisis kesehatan; d. pedoman/prosedur tetap/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait penanggulangan Krisis kesehatan; e. pertemuan koordinasi terkait penanggulangan Krisis kesehatan yang pernah diselenggarakan; f. kegiatan sosialisasi terkait penanggulangan krisis kesehatan yang pernah diselenggarakan; g. kegiatan advokasi terkait penanggulangan krisis kesehatan yang pernah dilaksanakan;

h. satuan tugas kesehatan (Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Rapid Health Assesment (RHA), dan tim bantuan kesehatan) terkait penanggulangan Krisis kesehatan; i. tenaga kesehatan terlatih terkait penanggulangan Krisis kesehatan; j. data ketenagaan unit kerja pengelola program terkait penanggulangan Krisis kesehatan; k. pelatihan yang pernah diselenggarakan terkait penanggulangan Krisis kesehatan; l. sarana transportasi kesehatan yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan pada saat Krisis kesehatan; m.alat kesehatan dan sarana penunjang yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan pada saat Krisis kesehatan; n. ketersediaan obat dan logistik lain yang dimiliki dan dapat digunakan pada saat Krisis kesehatan; o. ketersediaan bahan dan alat sanitasi yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan pada saat Krisis kesehatan; dan p. ketersediaan alat pelindung diri dan identitas petugas lapangan yang dimiliki dan dapat digunakan pada saat krisis kesehatan. (4) Upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan dan pemulihan yang pernah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. mobilisasi satuan tugas kesehatan pada saat kejadian Krisis Kesehatan; b. gambaran waktu mobilisasi satuan tugas kesehatan pada saat kejadian krisis kesehatan; c. gambaran penilaian cepat kebutuhan kesehatan; d. gambaran koordinasi upaya tanggap darurat dan pemulihan pada saat krisis kesehatan; e. gambaran pelayanan kesehatan pada saat kejadian krisis kesehatan; f. gambaran pelayanan kesehatan darurat lain pada saat kejadian Krisis Kesehatan. g. gambaran bantuan kesehatan yang diterima dari luar wilayah pada saat krisis kesehatan; dan h. gambaran kegiatan pemulihan Pascakrisis Kesehatan. (5) Manajemen data dan informasi yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:

a. gambaran pengolahan data terkait penanggulangan krisis kesehatan; b. gambaran mekanisme penyampaian informasi terkait penanggulangan Krisis kesehatan; c. sarana pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan Krisis kesehatan; d. gambaran alur informasi saat tanggap darurat krisis kesehatan; e. gambaran koordinasi informasi lintas program dan lintas sektor terkait; dan f. gambaran kegiatan penyebarluasan informasi yang dilakukan terkait penanggulangan krisis kesehatan.

Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebarluaskan pada : a. PPKK; b. PPKK Regional/Subregional; c. Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; e. badan, lembaga, atau institusi terkait; dan f. masyarakat yang membutuhkan informasi terkait penanggulangan Krisis Kesehatan.

Data dan informasi pada tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan diperoleh dari: a. laporan awal Krisis Kesehatan; b. laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan; c. laporan perkembangan Krisis Kesehatan; dan d. laporan perkembangan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

(1) Laporan awal krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat: a. nama institusi; b. jenis Krisis Kesehatan;

c. waktu kejadian krisis kesehatan; d. lokasi kejadian krisis kesehatan; e. deskripsi kejadian krisis kesehatan; f. jumlah korban; g. fasilitas umum; h. kondisi fasilitas kesehatan; i. upaya penanggulangan yang telah dilakukan; j. hambatan pelayanan kesehatan; k. bantuan yang diperlukan segera; dan l. rencana tindak lanjut. (2) Laporan awal krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan segera setelah kejadian awal krisis kesehatan diketahui. (3) Contoh format laporan awal krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II, III, dan IV terlampir.

(1) Laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat: a. nama institusi; b. jenis Krisis Kesehatan; c. waktu kejadian Krisis Kesehatan; d. lokasi kejadian Krisis Kesehatan; e. deskripsi kejadian Krisis Kesehatan; f. jumlah korban; g. fasilitas kesehatan yang rusak; h. fasilitas umum; i. kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi; j. ketersediaan sumber daya; k. upaya penanggulangan yang telah dilakukan; l. bantuan yang diperlukan; dan m.rekomendasi. (2) Laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian krisis kesehatan disusun dan disampaikan segera setelah laporan awal krisis kesehatan diterima.

(3) Contoh format laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir V terlampir.

(1) Laporan perkembangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit memuat: a. nama institusi; b. jenis krisis kesehatan; c. waktu kejadian krisis kesehatan; d. waktu pelaporan; e. lokasi krisis kesehatan; f. deskripsi Krisis kesehatan g. jumlah korban keadaan terakhir; h. fasilitas kesehatan yang rusak; i. perkembangan kondisi kesehatan korban; j. upaya penanggulangan yang telah dilakukan; k. permasalahan yang ada; l. bantuan segera yang diperlukan; dan m.rencana tindak lanjut. (2) Laporan perkembangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan setiap kali terjadi perkembangan informasi penanggulangan krisis kesehatan. (3) Contoh format laporan perkembangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir VI dan VII terlampir.

(1) Laporan perkembangan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit memuat: a. nama fasilitas pelayanan kesehatan; b. jenis krisis kesehatan; c. waktu kejadian krisis kesehatan; d. waktu pelaporan e. lokasi krisis kesehatan; f. jumlah korban; g. fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak;

h. perkembangan kondisi kesehatan korban; i. permasalahan saat ini; j. bantuan segera yang diperlukan; dan k. rencana tindak lanjut. (2) Contoh format laporan perkembangan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir VIII terlampir.

(1) Data dan informasi pada tahap Pascakrisis Kesehatan berupa laporan yang memuat : a. hasil penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan Pascakrisis Kesehatan; b. kesepakatan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi Pascakrisis Kesehatan; dan c. hasil pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun. (2) Laporan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan Pascakrisis Kesehatan dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian Pasca bencana. (3) Laporan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan pascakrisis kesehatan disusun sesuai dengan ketentuan Pedoman Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Bidang Kesehatan Pasca Bencana.

(1) Pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui pengisian Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan atau formulir pelaporan. (2) Media penyampaian informasi yang dapat digunakan untuk pengumpulan data dapat berupa:

a. pos; b. faksimili; c. telpon; d. sms gateway; e. radio komunikasi; f. komunikasi radio berbasis internet; g. email; h. website; atau i. Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan online.

(1) Pengolahan data merupakan serangkaian kegiatan untuk mengolah data menjadi informasi. (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan informasi : a. besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan; b. kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan dan sanitasi dasar; c. kebutuhan dan distribusi bantuan; dan d. kebutuhan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

(1) Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan disampaikan secara berjenjang mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, PPKK Sub Regional, PPKK Regional, sampai dengan PPKK. (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat. (3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Profil Penanggulangan Krisis kesehatan kepada Kepala PPKK Regional/Sub Regional dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat.

(4) Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Profil Penanggulangan Krisis kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional

(1) Laporan awal Krisis Kesehatan dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi kesehatan dan lintas sektor terkait yang pertama kali mengetahui terjadinya Krisis kesehatan. (2) Laporan awal Krisis Kesehatan dilakukan secara berjenjang. (3) Dalam hal laporan awal Krisis Kesehatan tidak dilakukan secara berjenjang, institusi kesehatan yang menerima laporan awal krisis kesehatan melakukan hal sebagai berikut: a. konfirmasi laporan awal Krisis kesehatan; dan b. menyampaikan laporan awal Krisis Kesehatan secara berjenjang. (4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan awal Krisis kesehatankepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat. (5) Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan awal Krisis kesehatan kepada Pusat Penanggulangan Krisis kesehatanRegional/ Sub Regional dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat. (6) Kepala PPKK menyampaikan laporan awal krisis kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(1) Penilaian kebutuhan cepat kejadian krisis kesehatan dilaksanakan sesegera mungkin oleh Tim Reaksi Cepat. (2) Hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang. (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat.

(4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan kepada Kepala PPKK Regional/Sub Regional dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat. (5) Kepala PPKK menyampaikan laporan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (6) Dalam hal hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan disampaikan langsung kepada PPKK, PPKK melakukan hal sebagai berikut: a. mengonfirmasi hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan ke dinas kesehatan provinsi; dan b. menindaklanjuti secara berjenjang permintaan kebutuhan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan.

(1) Laporan perkembangan Krisis Kesehatan dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi kesehatan, dan lintas sektor terkait. (2) Laporan perkembangan Krisis Kesehatan disampaikan secara berjenjang. (3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan krisis kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat. (4) Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan perkembangan krisis kesehatan kepada Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan Regional/ Sub Regional dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat. (5) Kepala PPKK menyampaikan laporan perkembangan kejadian Krisis kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (6) Dalam hal unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya penanggulangan Krisis kesehatan, Unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersangkutan menyampaikan laporan ke PPKK.

(1) Laporan Pascakrisis Kesehatan dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi kesehatan dan lintas sektor terkait. (2) Laporan Pascakrisis Kesehatan disampaikan secara berjenjang. (3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan Pascakrisis Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat (4) Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan Pascakrisis Kesehatan kepada Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan Regional/ Sub Regional dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat (5) Kepala PPKK menyampaikan laporan pasca krisis kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (6) Dalam hal unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya Pascakrisis Kesehatan, unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersangkutan menyampaikan laporan ke PPKK.

Bagan alur penyampaian laporan awal Krisis Kesehatan, laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan, laporan perkembangan Krisis Kesehatan, laporan perkembangan pasien di klinik dan rumah sakit, laporan kegiatan lintas program, dan laporan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan Pascakrisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Informasi Krisis Kesehatan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, narasi, gambar, foto, film, slide show, dan/atau peta. (2) Informasi disebarluaskan pada institusi terkait atau pihak yang membutuhkan berupa:

a. surat; b. laporan; c. buku; d. artikel; e. leaflet; f. poster; (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan pada institusi terkait atau pihak yang membutuhkan melalui media elektronik maupun non elektronik berupa : a. pos; b. faksimili; c. telpon; d. sms gateway; e. radio komunikasi; f. komunikasi radio berbasis internet; g. email; h. website; atau i. sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan online.

(1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas untuk pengelolaan data dan informasi penanggulangan Krisis Kesehatan secara cepat, tepat dan akurat, perlu dikembangkan sistem informasi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. (2) Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan diarahkan terintegrasi, online, dan realtime. (3) Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dilakukan berdasarkan penelitian dan pengembangan, hasil monitoring dan evaluasi, dan perkembangan kebijakan.

(1) Pengelolaan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan menggunakan perangkat Sistem Informasi Penanggulangan Krisis kesehatan.

(2) Perangkat Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas elektronik dan non elektronik. (4) Penggunaan perangkat sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi serta menghormati hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perangkat keras elektronik dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan harus memiliki kemampuan: a. menerima, mengirimkan, memproses, dan mempublikasikan dokumen elektronik; b. menyimpan data; c. membuat cadangan data secara otomatis yang disimpan terpisah untuk mengantisipasi kerusakan atau insiden yang tidak diinginkan; d. mudah diperbaiki dengan cepat jika mengalami gangguan, kerusakan, atau insiden yang tidak diinginkan dalam masa pengoperasiannya; dan e. mudah adaptasi atau terhubung dengan sistem informasi lainnya yang terkait penanggulangan krisis kesehatan.

(1) Struktur organisasi Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan terdiri atas penanggung jawab dan pelaksana Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. (2) Penanggung jawab Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan terdiri atas: a. kepala dinas kesehatan kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota; b. kepala dinas kesehatan provinsi pada tingkat provinsi; c. ketua PPKK Sub Regional pada tingkat PPKK Sub Regional; d. ketua PPKK Regional pada tingkat PPKK Regional; dan e. Kepala PPKK pada tingkat pusat.

(3) Tenaga pelaksana Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga pada: a. Pusdalopkes atau unit kerja yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi; b. Sekretariat PPKK Regional/Sub Regional pada tingkat PPKK Regional/Sub Regional; dan c. Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan pada tingkat Kementerian Kesehatan (4) Tenaga pelaksana Sistem Informasi Penanggulangan Krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi paling sedikit di bidang statistik, komputer, dan/atau epidemiologi. (5) Tenaga pelaksana Sistem Informasi Penanggulangan Krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas : a. mengumpulkan dan menginput data dan informasi; b. mengkonfirmasi data dan informasi; c. mengolah data dan informasi; d. menyebarluaskan Informasi Kesehatan dan pelaporan; dan e. memelihara perangkat Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pendanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. memperoleh data dan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan sesuai kebutuhan untuk penanggulangan krisis kesehatan; dan

b. meningkatkan dan memudahan akses penyusunan dan penyampaian data dan informasi penanggulangan krisis kesehatan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui: a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis; b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau c. pemantauan dan evaluasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 064/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY