Permenkebud No. 6 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, menteri/pimpinan lembaga menetapkan petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
- Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya yang selanjutnya disebut Dana BOP MTB adalah DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum yang selanjutnya disebut Dana BOP Museum adalah DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis permuseuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya yang selanjutnya disebut Dana BOP Taman Budaya adalah DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya.
Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
Taman Budaya adalah lembaga kebudayaan yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
Direktorat Jenderal adalah unit organisasi pimpinan tinggi madya pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi.
Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi.
Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja pada masing-masing Pembantu Penggunan Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan surat perintah membayar.
Pertemuan Para Pihak adalah pertemuan yang melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian pengampu Dana BOP MTB dalam rangka membahas perencanaan dan penganggaran Dana BOP MTB.
Rekening Museum dan/atau Taman Budaya adalah rekening atas nama Museum dan/atau Taman Budaya yang digunakan oleh Museum dan/atau Taman Budaya untuk menerima Dana BOP Museum dan Dana BOP Taman Budaya yang dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Supplier Museum dan/atau Taman Budaya adalah informasi terkait Museum dan/atau Taman Budaya yang berhak menerima pembayaran Dana BOP Museum dan Dana BOP Taman Budaya yang memuat minimal informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
Pasal 2 DAK Nonfisik BOP MTB terdiri atas: a. Dana BOP Museum; dan b. Dana BOP Taman Budaya.
BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
Pasal 3 (1) Kementerian menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana BOP MTB beserta kerangka acuan kerja kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui media yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. arah kebijakan dan prioritas Dana BOP MTB; b. perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau biaya satuan tahun anggaran berkenaan; c. target sasaran; dan d. perkiraan kebutuhan dana 3 (tiga) tahun ke depan untuk Dana BOP MTB.
Pasal 4 (1) Kementerian mengikuti Pertemuan Para Pihak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN.
(2) Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati hal paling sedikit meliputi: a. arah kebijakan jenis/subjenis; b. sasaran, indikator dan target/sasaran; c. menu dan rincian kegiatan; d. kriteria dan daftar daerah prioritas; e. instansi pengampu; f. kriteria penilaian; g. kebutuhan pendanaan jenis/subjenis Dana BOP MTB untuk 3 (tiga) tahun ke depan; dan h. pemetaan capaian keluaran (output) yang didanai dari Dana BOP MTB, transfer ke daerah yang ditentukan penggunaannya, dan belanja Kementerian. (3) Hasil kesepakatan Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Berdasarkan hasil Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian PPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.
BAB III PENGALOKASIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
Bagian Kesatu Pengusulan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
Pasal 5 Pengalokasian Dana BOP MTB dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Pasal 6 Gubernur dan/atau bupati/walikota menyampaikan usulan Dana BOP MTB setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi yang disediakan oleh Kementerian PPN.
Pasal 7 (1) Kementerian dan Kementerian PPN melakukan penilaian atas usulan Dana BOP MTB yang disampaikan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kriteria penilaian yang telah disepakati dalam Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Pertemuan Para Pihak dan dituangkan dalam berita acara. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing pihak.
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pengalokasian Dana BOP MTB per daerah.
Pasal 8 (1) Dalam hal diperlukan untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan prioritas pagu anggaran, Kementerian bersama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dapat melakukan penyesuaian hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Penyesuaian hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
Pasal 9 (1) Berdasarkan hasil penilaian atas usulan gubernur dan/atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kementerian mengikuti koordinasi Pertemuan Para Pihak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan disepakati bersama dalam berita acara pengalokasian yang paling sedikit memuat: a. kebijakan pengalokasian; b. jumlah sasaran; c. biaya satuan; d. besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup; e. hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya; f. formulasi pengalokasian; g. rencana alokasi per provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan h. kertas kerja penghitungan alokasi per provinsi dan/atau kabupaten/kota, Museum, dan Taman Budaya. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing pihak. (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyampaikan surat permintaan rincian alokasi Dana BOP MTB per provinsi dan/atau kabupaten/kota, Museum, dan Taman Budaya. (5) Kementerian menyampaikan rincian alokasi Dana BOP MTB per provinsi dan/atau kabupaten/kota, Museum, dan Taman Budaya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui media yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan paling lambat tanggal 5 September tahun anggaran sebelumnya. (6) Dalam hal tanggal 5 September sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian rincian alokasi Dana BOP MTB paling lambat pada hari kerja berikutnya. (7) Alokasi Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
Bagian Kesatu Persyaratan Calon Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum
Pasal 10
(1)
Dana BOP Museum diberikan kepada Museum yang
didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi
dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang:
a. memenuhi persyaratan sebagai penerima Dana BOP
Museum;
b. telah menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
provinsi atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Kabupaten/kota
sesuai
dengan
kewenangannya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; dan
c. mendapat nilai hasil evaluasi paling rendah baik
terhadap pelaksanaan Dana BOP Museum tahun
sebelumnya.
(2)
Dalam hal Museum yang didirikan atau dimiliki oleh
Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota belum mendapat Dana BOP Museum
tahun
sebelumnya
dikecualikan
dari
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
Pasal 11
(1)
Persyaratan
calon
penerima
Dana
BOP
Museum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
yaitu:
a. Museum didirikan atau dimiliki oleh Perangkat
Daerah
provinsi
atau
Perangkat
Daerah
kabupaten/kota
yang
membidangi
urusan
kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
b. Museum telah distandardisasi oleh Kementerian;
c. Museum memiliki sumber daya manusia pengelola
Museum;
d. Museum memiliki rencana atau daftar program atau
kegiatan paling sedikit 3 (tiga) tahun mendatang;
e. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Museum telah mengalokasikan anggaran untuk Museum dalam APBD; f. Perangkat Daerah provinsi atau Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Museum telah melakukan pembaruan data: 1. Museum pada sistem registrasi nasional Museum; dan 2. kebudayaan paling sedikit meliputi objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, dan pranata kebudayaan pada sistem pendataan kebudayaan terpadu, g. menyampaikan proposal Dana BOP Museum sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan h. menyampaikan rincian usulan penggunaan Dana BOP Museum sesuai dengan teknis penggunaan Dana BOP Museum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Rincian usulan penggunaan Dana BOP Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memuat: a. menu kegiatan; b. persentase nilai kegiatan; c. rincian kegiatan; d. komponen kegiatan; dan e. bentuk kegiatan. (3) Persentase nilai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua Persyaratan Calon Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya
Pasal 12
(1)
Dana BOP Taman Budaya diberikan kepada Taman
Budaya yang didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah
Daerah
provinsi
dan/atau
Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota yang:
a. memenuhi persyaratan sebagai penerima Dana BOP
Taman Budaya;
b. telah menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
provinsi atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
kabupaten/kota
sesuai
dengan
kewenangannya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; dan
c. mendapat nilai hasil evaluasi paling rendah baik terhadap pelaksanaan Dana BOP Taman Budaya tahun sebelumnya. (2) Dalam hal Taman Budaya yang didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum mendapat Dana BOP Taman Budaya tahun sebelumnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
Pasal 13
(1)
Persyaratan calon penerima Dana BOP Taman Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a
yaitu:
a. Taman Budaya didirikan atau dimiliki oleh Perangkat
Daerah
provinsi
atau
Perangkat
Daerah
kabupaten/kota
yang
membidangi
urusan
kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
b. Taman Budaya paling sedikit mempunyai:
- ruang pertunjukan tertutup;
- ruang pertunjukan terbuka; dan
- ruang kantor, c. mempunyai organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh:
- gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; atau
- pemimpin Perangkat Daerah, d. Taman Budaya memiliki rencana atau daftar program atau kegiatan paling sedikit 3 (tiga) tahun mendatang; e. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Taman Budaya telah mengalokasikan anggaran penyelenggaran Taman budaya dalam APBD; f. Perangkat Daerah provinsi atau Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Taman Budaya telah melakukan pembaruan data kebudayaan paling sedikit meliputi objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, dan pranata kebudayaan pada sistem pendataan kebudayaan terpadu; g. menyampaikan proposal Dana BOP Taman Budaya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan h. menyampaikan rincian usulan penggunaan Dana BOP Taman Budaya sesuai dengan teknis penggunaan Dana BOP Taman Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Rincian usulan penggunaan Dana BOP Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:
a. menu kegiatan; b. persentase nilai kegiatan; c. rincian kegiatan; d. komponen kegiatan; dan e. bentuk kegiatan. (3) Persentase nilai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga Penentuan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
Pasal 14
(1)
Kementerian melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap
pemenuhan persyaratan calon penerima Dana BOP MTB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal
13 ayat (1).
(2)
Verifikasi
dan
klarifikasi
terhadap
pemenuhan
persyaratan calon penerima Dana BOP MTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
a.
Perangkat Daerah provinsi dan/atau Perangkat
Daerah
kabupaten/kota
yang
membidangi
kebudayaan;
b.
Perangkat Daerah provinsi dan/atau Perangkat
Daerah
kabupaten/kota
yang
membidangi
perencanaan pembangunan daerah; dan
c.
Museum dan Taman Budaya calon penerima Dana
BOP MTB.
(3)
Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagamana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang memuat
rencana penggunaan dana paling sedikit meliputi:
a.
rincian kegiatan;
b.
lokasi kegiatan;
c.
keluaran kegiatan; dan
d.
kebutuhan dana.
(4)
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani oleh masing-masing pihak.
(5)
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN
melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran
terintegrasi yang disediakan oleh Kementerian PPN.
Pasal 15 (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan perubahan rencana penggunaan dana. (2) Usulan perubahan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan. (3) Kementerian melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan perubahan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara perubahan rencana penggunaan dana yang ditandatangani oleh: a. Kementerian; dan b. perwakilan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi yang disediakan oleh Kementerian PPN.
BAB V PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
Pasal 16 Rencana penggunaan Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) disampaikan oleh Kementerian kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui media dan format sesuai dengan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Pasal 17
(1)
Dalam rangka persiapan penyaluran Dana BOP MTB,
Kementerian melalui Direktorat Jenderal menyampaikan
surat penyampaian:
a. data pagu Dana BOP MTB per Museum dan/atau
Taman Budaya per provinsi/kabupaten/kota kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan; dan
b. data Supplier Museum dan/atau Taman Budaya dan
perubahannya kepada KPA BUN Penyaluran Dana
Transfer Khusus.
(2)
Data pagu Dana BOP MTB per Museum dan/atau Taman
Budaya
per
provinsi/kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam
bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen
elektronik (softcopy) melalui media yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan paling lambat tanggal 30 November tahun
anggaran sebelumnya.
(3)
Data supplier Museum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling sedikit memuat:
a. nomor pendaftaran nasional Museum;
b. nama Museum;
c. nama Rekening Museum;
d. nomor rekening;
e. kode bank;
f. nama bank;
g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
h. tipe Museum;
i. Perangkat Daerah penanggung jawab;
j. kode lokasi Museum; dan
k. kode lokasi daftar isian pelaksanaan anggaran.
(4)
Data supplier Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a. identitas Taman Budaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. nama Taman Budaya;
c. nama rekening Taman Budaya;
d. nomor rekening;
e. kode bank;
f. nama bank;
g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
h. tata kelola Taman Budaya;
i. Perangkat Daerah penanggung jawab;
j. kode lokasi Taman Budaya; dan
k. kode lokasi daftar isian pelaksanaan anggaran.
(5)
Supplier Museum dan/atau Taman Budaya per Museum
dan/atau Taman Budaya per provinsi/kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan
dalam
bentuk
dokumen
fisik
(hardcopy)
dan/atau
dokumen elektronik (softcopy) paling lambat tanggal 30
November tahun anggaran sebelumnya.
(6)
Tata cara penyampaian dan perubahan Supplier Museum
dan/atau Taman Budaya per Museum dan/atau Taman
Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai
pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.
(7)
Dalam hal tanggal 30 November tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan,
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (5) pada hari kerja berikutnya.
BAB VI PENYALURAN DANA
Bagian Kesatu Bentuk Penyaluran Dana
Pasal 18 (1) Penyaluran Dana BOP MTB dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Museum dan/atau Taman Budaya. (2) Penyaluran Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan
rekomendasi
Kementerian melalui Direktorat Jenderal.
(3)
Rekening Museum dan/atau Taman Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. atas nama Museum dan/atau Taman Budaya;
b. ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota;
c. dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. digunakan khusus untuk transaksi pengelolaan DAK Nonfisik BOP Museum atau DAK Nonfisik BOP Taman Budaya; dan e. aktif dan dapat diverifikasi.
Pasal 19 (1) Dalam hal terdapat perubahan data Supplier Museum dan/atau Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), gubernur dan/atau bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan perubahan Supplier Museum dan/atau Taman Budaya kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal dengan menggunakan media elektronik dan/atau media nonelektronik yang ditentukan Kementerian. (2) Kementerian melalui Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan perubahan Supplier Museum dan/atau Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Pasal 20 (1) Penyaluran Dana BOP MTB dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, disalurkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi rencana penggunaan dana per Museum dan/atau Taman Budaya per provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan b. tahap II, disalurkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi rencana penggunaan dana per Museum dan/atau Taman Budaya per provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan. (2) Penyaluran Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan: a. laporan realisasi penggunaan Dana BOP MTB tahun anggaran sebelumnya, untuk penyaluran tahap I; dan b. laporan realisasi penggunaan Dana BOP MTB tahap I yang menunjukkan capaian realisasi paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi rencana penggunaan dana tahap I Museum dan/atau Taman Budaya, untuk penyaluran dana tahap II. (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk Museum dan/atau Taman Budaya yang baru pertama kali menerima Dana BOP MTB.
Pasal 21 (1) Laporan realisasi penggunaan Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal secara periodik melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekapitulasi surat pengesahan belanja Dana BOP MTB dan disampaikan paling lambat: a. tanggal 1 Mei tahun anggaran berjalan, untuk laporan realisasi tahap II tahun anggaran sebelumnya; dan b. tanggal 15 September tahun anggaran berjalan, untuk laporan realisasi tahap I. (3) Museum dan/atau Taman Budaya bertanggung jawab atas kebenaran data dalam laporan realisasi penggunaan Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Contoh format laporan realisasi penggunaan dan rekapitulasi surat pengesahan belanja Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 22
(1)
Kementerian melalui Direktorat Jenderal melakukan
verifikasi terhadap laporan realisasi penggunaan Dana
BOP MTB yang disampaikan oleh Museum dan/atau
Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2)
Dalam hal tanggal 1 Mei dan 15 September sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertepatan dengan hari
libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan
realisasi dilakukan paling lambat pada hari kerja
berikutnya.
(3)
Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana BOP
MTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),
Kementerian melalui Direktorat Jenderal melakukan
perhitungan penyaluran untuk setiap Museum dan/atau
Taman Budaya per provinsi/kabupaten/kota.
(4)
Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(3),
Kementerian
melalui
Direktorat
Jenderal
menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOP MTB
kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan dengan ketentuan paling lambat:
a. tanggal 15 Mei tahun anggaran berjalan untuk
rekomendasi tahap I; dan
b. tanggal 30 September tahun anggaran berjalan untuk
rekomendasi tahap II.
(5)
Dalam hal tanggal 15 Mei dan 30 September sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau
hari
yang
diliburkan,
penyampaian
rekomendasi
penyaluran dilakukan paling lambat pada hari kerja
berikutnya.
(6)
Dalam
hal
Museum
dan/atau
Taman
Budaya
menyampaikan laporan realisasi penggunaan melampaui
batas waktu sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian,
penyampaian rekomendasi penyaluran Dana BOP MTB
dapat disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan paling lambat tanggal
15 November.
(7)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mempertimbangkan rata-rata kinerja penyerapan Dana
BOP MTB dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya.
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi Museum dan/atau Taman Budaya yang baru pertama kali menerima Dana BOP MTB. (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempertimbangkan rata-rata kinerja penyerapan Dana BOP MTB secara nasional dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya. (10) Dalam hal tanggal 15 November sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, rekomendasi diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya. (11) Dalam hal rekomendasi dari Kementerian melalui Direktorat Jenderal belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dana BOP MTB tidak disalurkan. (12) Dalam hal Dana BOP MTB tidak disalurkan atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban pada pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (13) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melalui Direktorat Jenderal menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi Dana BOP MTB per tahapan per Museum dan/atau Taman Budaya per provinsi/kabupaten/kota, per menu, dan per rincian kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (14) Laporan rekapitulasi realisasi Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui sistem informasi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (15) Laporan rekapitulasi realisasi Dana BOP MTB per tahapan per Museum dan/atau Taman Budaya per provinsi/kabupaten/kota, per menu, dan per rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan paling lambat: a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan realisasi tahap II tahun anggaran sebelumnya; dan b. tanggal 30 November tahun anggaran berjalan, untuk laporan realisasi tahap I. (16) Dalam hal tanggal 31 Juli dan 30 November sebagaimana dimaksud pada ayat (15) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan rekapitulasi dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya (17) Contoh format laporan rekapitulasi realisasi Dana BOP MTB per tahapan per Museum dan/atau Taman Budaya per provinsi/kabupaten/kota, per menu, dan per rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Penyelesaian Retur dan Pengembalian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan/atau Taman Budaya
Pasal 23
(1)
Dalam hal terdapat retur SP2D penyaluran Dana BOP
MTB, pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang kebudayaan menyampaikan
surat permintaan perbaikan data rekening kepada
Museum dan/atau Taman Budaya untuk melakukan
penyelesaian retur SP2D.
(2)
Berdasarkan surat permintaan perbaikan data rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum dan/atau
Taman
Budaya
melakukan
proses
perbaikan
data
rekening pada media elektronik dan/atau nonelektronik
yang disediakan oleh Kementerian melalui Direktorat
Jenderal.
(3)
Museum dan/atau Taman Budaya menyampaikan data
perbaikan rekening kepada pimpinan Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebudayaan dilampiri dengan asli rekening koran atau
fotokopi buku tabungan Rekening Museum dan/atau
Taman Budaya melalui media elektronik dan/atau
nonelektronik yang disediakan oleh Kementerian.
(4)
Dalam hal perbaikan rekening sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berupa perubahan bank tempat Rekening
Museum dan/atau Taman Budaya dibuka, perubahan
rekening tersebut dilampiri dengan surat penetapan
perubahan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5)
Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap
data perbaikan rekening.
(6)
Dalam hal berdasarkan verifikasi data perbaikan rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai,
pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang kebudayaan menyampaikan
surat ralat/perbaikan retur SP2D ke KPA BUN Penyaluran
Dana
Transfer
Khusus
dan
Kementerian
melalui
Direktorat Jenderal.
(7)
Penyampaian
surat
ralat/perbaikan
retur
SP2D
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk
Museum dan/atau Taman Budaya yang sudah selesai
diverifikasi tanpa perlu menunggu seluruh Museum
dan/atau Taman Budaya selesai melakukan perbaikan
data rekening.
(8)
Berdasarkan
surat
ralat/perbaikan
retur
SP2D
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(8),
KPA
BUN
Penyaluran Dana Transfer Khusus menyelesaikan retur
SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 24 (1) Museum dan/atau Taman Budaya melakukan pengembalian Dana BOP MTB yang telah diterima ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengembalian Dana BOP MTB yang telah diterima ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. kriteria pengembalian Dana BOP MTB; atau b. rekomendasi aparat pengawas terhadap Museum dan/atau Taman Budaya. (3) Kriteria pengembalian Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. tidak bersedia menerima Dana BOP MTB setelah dilakukan penyaluran Dana BOP MTB; b. tidak menggunakan Dana BOP MTB sesuai dengan rencana penggunaan Dana BOP MTB; c. tidak merealisasikan sisa Dana BOP MTB; d. terdapat sisa Dana BOP MTB yang belum digunakan atau belum direalisasikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyaluran Dana BOP MTB; dan/atau e. Dana BOP MTB tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian melalui Direktorat Jenderal. (4) Pengembalian Dana BOP MTB ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dan/atau surat keterangan pengembalian yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah. (5) Pengembalian Dana BOP MTB ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pemerintah Daerah menyampaikan surat rekapitulasi pengembalian Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya. (7) Surat rekapitulasi pengembalian Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah. (8) Berdasarkan surat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan/atau antar jenis Dana BOP MTB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (9) Contoh format surat rekapitulasi pengembalian Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga Sisa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
Pasal 25
(1)
Kementerian melalui Direktorat Jenderal melakukan
perhitungan sisa Dana BOP MTB yang ada di Rekening
Museum dan/atau Taman Budaya berdasarkan laporan
yang disampaikan oleh Museum dan/atau Taman Budaya
untuk diperhitungkan mulai rekomendasi penyaluran
tahap I pada tahun anggaran berikutnya.
(2)
Pemerintah Daerah dan Kementerian melalui Direktorat
Jenderal bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan
sisa dana yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3)
Dalam hal Museum dan/atau Taman Budaya tidak
mendapatkan alokasi Dana BOP MTB pada tahun
anggaran berikutnya dan masih terdapat sisa Dana BOP
MTB di Rekening Museum dan/atau Taman Budaya,
Museum dan/atau Taman Budaya wajib melakukan
pengembalian sisa Dana BOP MTB ke RKUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
(4)
Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai sisa dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah
wajib menyampaikan laporan realisasi Dana BOP MTB
kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari
tahun anggaran berikutnya.
(5)
Besaran sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan laporan yang disampaikan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau berita acara penghitungan
sisa dana.
(6)
Dalam hal terdapat sisa dana di RKUD:
a. untuk Dana BOP MTB yang tidak dialokasikan pada
tahun anggaran berikutnya;
b. untuk Daerah yang tidak mendapatkan alokasi Dana
BOP MTB pada tahun anggaran berikutnya,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan dapat melakukan pemotongan dana alokasi
umum, dana bagi hasil, dan/atau antar jenis dana alokasi
khusus nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(7)
Dalam hal tanggal 31 Januari sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang
diliburkan, penyampaian laporan realisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pada hari
kerja berikutnya.
(8)
Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang mempunyai
sisa Dana BOP MTB lebih besar dari alokasi rencana
penggunaan Dana BOP MTB tahun anggaran berjalan,
Pemerintah Daerah menggunakan sisa Dana BOP MTB
paling tinggi sebesar alokasi rencana penggunaan dana
Dana BOP MTB tahun anggaran berjalan.
(9) Dalam hal terdapat sisa Dana BOP MTB di RKUD sampai dengan tahun anggaran 2025, dilakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan/atau DAK Nonfisik lainnya.
BAB VII
PENGGUNAAN DANA
Pasal 26 (1) Dana BOP MTB digunakan untuk mendanai Museum dan/atau Taman Budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penggunaan Dana BOP MTB oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (3) Kementerian melalui Direktorat Jenderal melakukan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Dana BOP MTB.
BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
Pasal 27
(1)
Museum dan/atau Taman Budaya menyampaikan laporan
pelaksanaan
kegiatan
Dana
BOP
MTB
kepada
Kementerian melalui Direktorat Jenderal paling lambat 31
Januari tahun anggaran berjalan;
(2)
Laporan
pelaksanaan
kegiatan
Dana
BOP
MTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. judul;
b. nama Museum atau Taman Budaya;
c. tahun anggaran;
d. kata pengantar;
e. daftar isi;
f.
pendahuluan paling sedikit memuat:
- latar belakang kegiatan;
- tujuan kegiatan; dan
- manfaat kegiatan, g. pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:
- uraian kegiatan secara rinci;
- linimasa kegiatan;
- waktu dan tempat pelaksanaan; dan
- sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang berpartisipasi, h. kendala dan solusi; i. penutup; j. kesimpulan; dan k. lampiran yang berisi dokumentasi kegiatan berupa foto dan/atau video.
(3) Museum dan/atau Taman Budaya bertanggung jawab atas kebenaran data dalam laporan pelaksanaan kegiatan Dana BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
Pasal 28
(1)
Dalam rangka mencapai target atas pelaksanaan kegiatan
yang didanai dari Dana BOP MTB dilakukan pemantauan
dan evaluasi pengelolaan Dana BOP MTB.
(2)
Kementerian melalui Direktorat Jenderal melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap Dana BOP MTB.
(3)
Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOP
MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. realisasi rencana penggunaan dana;
b. realisasi penyaluran;
c. realisasi penyerapan Dana BOP MTB;
d. capaian keluaran (output);
e. dampak dan manfaat penggunaan Dana BOP MTB;
dan/atau
f. permasalahan pelaksanaan Dana BOP MTB di daerah
dan tindak lanjut yang diperlukan.
(4)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan melalui
a. pengisian instrumen pemantauan dan evaluasi; dan
b. kunjungan lapangan.
(5)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat menggunakan data laporan yang telah
disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau data
lainnya yang diperoleh melalui media elektronik dan/atau
nonelektronik.
(6)
Kementerian melalui Direktorat Jenderal dapat meminta
instansi pengawas internal pemerintah untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOP
MTB.
(7)
Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan Dana BOP MTB tahun berikutnya.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 436), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2026
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Œ
FADLI ZON
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
FORMAT DAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOP MTB
I. FORMAT PROPOSAL, RENCANA KERJA ANGGARAN, DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA, LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN, SURAT REKAPITULASI PENGEMBALIAN DANA BOP MTB
A. CONTOH FORMAT PROPOSAL DANA BOP MTB
KOP SURAT
PROPOSAL DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
TAHUN ….
Instansi Pelaksana
:
isi
dengan
nomenklatur
dinas
yang
membidangi urusan kebudayaan
Jenis DAK Nonfisik
:
DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman
Budaya
Sub Jenis DAK Nonfisik
:
Dana BOP Museum/Dana BOP Taman
Budaya
Menu Kegiatan
:
isi dengan Menu Kegiatan
(contoh. Program Publik)
Rincian Kegiatan
:
isi dengan Rincian Kegiatan
(contoh. Publikasi dan Pemanfaatan Koleksi
Museum, Komponen Pameran Temporer)
Target
:
isi dengan jumlah target Rincian Kegiatan
dan satuan
a. Latar Belakang
- Dasar hukum tugas fungsi/kebijakan Berisi dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Museum atau BOP Taman Budaya mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota.
- Gambaran umum Berisi gambaran tentang kondisi umum daerah terkait Kebudayaan, tingkat kunjungan Museum atau Taman Budaya (termasuk kondisi anggaran dinas, anggaran belanja program urusan kebudayaan.
- Permasalahan Berisi tentang permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan kegiatan di Museum atau Taman Budaya.
b. Tujuan Berisi tujuan penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya sesuai menu kegiatan.
c. Strategi Pencapaian Keluaran
- Metode pelaksanaan Berisi metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan Dana BOP MTB (Swakelola/Penyedia)
- Tahapan pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Dana BOP MTB dilalui dengan tahap kegiatan sebagai berikut: Menu Kegiatan : isi dengan nomenklatur menu kegiatan (Contoh: Program Publik) Rincian Kegiatan : isi dengan nomenklatur Rincian Kegiatan (Contoh: Pengembangan Talenta Seni Budaya)
Tahapan-tahapan pelaksanaan komponen sebagai berikut: Berisi penjelasan detail setiap komponen yang akan dilaksanakan dilengkapi dengan target output dan target outcome serta biaya yang dibutuhkan pada masing-masing komponen Contoh:
- Pendataan talenta seni budaya;
- Pembibitan (asah bakat);
- Pengembangan (Manajemen Talenta Nasional Lab); dan
- Presentasi karya (Manajemen Talenta Nasional Presentasi).
d. Jadwal Pelaksanaan Berisi matriks jadwal pelaksanaan setiap kegiatan Contoh:
Tahapan kegiatan Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengembangan Talenta Seni Budaya
Pendataan talenta seni budaya
dst
e. Penerima Manfaat Berisi penerima manfaat penggunaan Dana BOP MTB f. Indikasi Kebutuhan Dana Berisi dana yang dibutuhkan untuk membiayai menu kegiatan Dana BOP MTB. Serta dukungan APBD jika ada. g. Organisasi/Instansi Pelaksana Berisi organisasi/instansi pelaksana kegiatan Dana BOP MTB h. Penutup Berisi kalimat “Demikian kerangka acuan kegiatan ini di buat semoga dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan”
Tempat, tanggal Kepala Dinas yang menangani Kebudayaan
TTD
Nama NIP
B. CONTOH FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN DANA BOP MTB
DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA … Tahun Anggaran … OPD : Dinas …
Museum/ Taman Budaya :
Jumlah Anggaran : Rp …
No Uraian RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah Volume Satuan Harga Satuan
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TOTAL PAGU (dijumlahkan dari total komponen 1,2, dan 3) 1 MENU KEGIATAN (dijumlahkan dari total subkomponen di dalamnya) 1.1 (diisi Komponen kegiatan pengelolaan koleksi dan pengembangan Museum)
1.1.1 (diisi per detail belanja)
1.1.2 (diisi per detail belanja)
1.1.3 (diisi per detail belanja)
… dst
1.2 (diisi komponen kegiatan pengelolaan koleksi dan pengembangan Museum)
1.2.1 (diisi per detail belanja)
1.2.2 (diisi per detail belanja)
1.2.3 (diisi per detail belanja)
… dst
1.3 (diisi komponen kegiatan pengelolaan koleksi dan pengembangan Museum)
… dst
2 MENU KEGIATAN (dijumlahkan dari total subkomponen di dalamnya) 2.1 (diisi komponen kegiatan program publik)
2.1.1 (diisi per detail belanja)
2.1.2 (diisi per detail belanja)
2.1.3 (diisi per detail belanja)
… dst
2.2 (diisi komponen kegiatan program publik)
2.2.1 (diisi per detail belanja)
2.2.2 (diisi per detail belanja)
2.2.3 (diisi per detail belanja)
… dst
2.3 (diisi komponen kegiatan program publik)
… dst
3 MENU KEGIATAN (dijumlahkan dari total subkomponen di dalamnya) 3.1 (diisi komponen kegiatan pemeliharaan sarpras)
3.1.1 (diisi per detail belanja)
3.1.2 (diisi per detail belanja)
3.1.3 (diisi per detail belanja)
… dst
3.2 (diisi komponen kegiatan pemeliharaan sarpras)
3.2.1 (diisi per detail belanja)
3.2.2 (diisi per detail belanja)
3.2.3 (diisi per detail belanja)
… dst
3.3 (diisi komponen kegiatan pemeliharaan sarpras)
… dst
.................., .................. 20....
Kepala Dinas,
............................................................ .
NIP.
C. CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BOP MTB
LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA
DAK NONFISIK (DANA …..) (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA… (2) TAHUN ANGGARAN…. (3)
No.
Kegiatan / Periode
Pelaksanaan
Perencanaan Kegiatan
Jumlah Penerima Manfaat /
Output
Pagu
APBN
Jumlah
Satuan
(Rp)
1
2 3 4 5 I Menu Kegiatan
1 Sub Menu Kegiatan
2 Sub Menu Kegiatan
3 Sub Menu Kegiatan
dst. (dst…)
II Menu Kegiatan
1 Sub Menu Kegiatan
2 Sub Menu Kegiatan
3 Sub Menu Kegiatan
dst. (dst…)
Total
Pagu APBN
Tempat (4), Tanggal (5)
Pejabat Penandatangan (6)
(Tandatangan asli dan cap dinas) (7)
Nama ….................(8)
NIP ….....................(9)
PETUNJUK PENGISIAN
NO URAIAN
1 Diisi sesuai jenis DAK Nonfisik.
2 Diisi sesuai nama provinsi/kabupaten/kota.
3 Diisi sesuai tahun anggaran berkenaan.
Kolom 2 Diisi dengan kegiatan dalam lingkup DAK Nonfisik sebagaimana poin 1, masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas atau diisi periode pelaksanaan per bulan untuk kegiatan tertentu.
Kolom 3 Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing- masing jenis kegiatan.
Kolom 4 Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing- masing jenis kegiatan.
Kolom 5 Diisi jumlah total pagu per masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
4 Diisi tempat dibuatnya laporan.
5 Diisi tanggal dibuatnya laporan.
6 Diisi oleh jabatan penandatangan laporan.
7 Diisi tanda tangan asli dan cap dinas.
8 Diisi nama lengkap penandatangan laporan.
9 Diisi NIP penandatangan laporan.
D. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOP MTB
E. CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) DANA BOP MTB
REKAPITULASI
SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BOP
(NAMA MUSEUM/TAMAN BUDAYA)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…… TAHUN ANGGARAN……
SAMPAI DENGAN TAHAP…… TAHUN ANGGARAN……
No. SPB Nilai (Rp) Ket.
Nomor Tanggal
Jumlah
Pengembalian Sisa Dana ke RKUD
No. Pengembalian Nilai (Rp) Ket.
Nomor Tanggal
Jumlah
Tempat ..., tanggal ...
Kepala Dinas yang membidangi Kebudayaan Kepala Badan pengelola keuangan…
(tanda tangan asli dan cap)
(tanda tangan asli dan cap)
Nama ...
Nama ...
NIP ...
NIP ...
F. CONTOH FORMAT SURAT REKAPITULASI PENGEMBALIAN DANA BOP MTB
II. TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOP MTB
A. Teknis Penggunaan Dana BOP Museum.
Umum. a. Menu kegiatan harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan memiliki penerima manfaat yang jelas. b. Menu, rincian kegiatan, dan/atau komponen yang harus dihindari meliputi biaya operasional Pemerintah Daerah, antara lain honorarium pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) teknis sesuai tugas pokok dan fungsi, rapat koordinasi internal Perangkat Daerah, serta biaya lain yang berkaitan dengan operasional perkantoran. c. Komponen penggunaan anggaran dapat dipilih sesuai dengan besaran persentase dari total anggaran yang dialokasikan. d. Pilihan unsur penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil Museum, dengan tetap memperhatikan standar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Penggunaan dana tidak diperkenankan untuk pembelian atau pengadaan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pengadaan barang habis pakai. f. Penggunaan dana untuk perjalanan dinas dalam rangka program publik paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari pagu program publik. g. Penggunaan dana untuk perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan koleksi paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu pengelolaan koleksi dan pengembangan Museum. h. Perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk kegiatan di wilayah kerja provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya, serta berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan Dana BOP Museum. i. Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik diprioritaskan di Museum dan/atau memanfaatkan ruang publik budaya. j. Pelaksanaan Kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dalam bentuk paket meeting. k. Penggunaan dana untuk pembayaran jasa profesi narasumber dan moderator hanya diperkenankan bagi narasumber atau tenaga ahli ASN dan Non-ASN yang berasal dari luar lingkungan dinas yang menangani Museum atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani Museum, dengan memperhatikan asas kepatutan. l. Penggunaan dana tidak diperkenankan untuk pengadaan alat tulis kantor yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan kegiatan, seperti poster, spanduk, dan seminar kit. Pengadaan yang diperbolehkan antara lain buku materi dan alat praktik. m. Penggunaan dana tidak diperkenankan untuk pembiayaan administrasi dalam rangka pengelolaan Dana BOP Museum n. Penggunaan Dana BOP Museum hanya diperkenankan untuk komponen kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Contoh Format Penggunaan Dana BOP Museum
No Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Komponen Bentuk Kegiatan 1 01 – Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Museum 01 – Identifikasi Koleksi Museum
- Registrasi, dokumentasi, dan Inventarisasi atau reinventarisasi koleksi; a. pengayaan materi koleksi; b. pengisian dan/atau pemutakhiran data koleksi; c. pengisian dan/atau pemutakhiran data mutasi koleksi; d. pendokumentasian koleksi; dan/atau e. penggantian katalog koleksi.
- Kajian Koleksi a. pengumpulan dan pengolahan data koleksi Museum di dalam wilayah kerja provinsi dan/atau Kabupaten /kota sesuai kewenangan Museum; b. Kajian Kuratorial, Konservasi, dan Tata Pamer. c. penulisan naskah kajian; dan/atau d. seminar hasil kajian. 02 - Pemeliharaan Koleksi Museum
- Konservasi Koleksi; a. pembelian bahan dan perlengkapan konservasi koleksi, pembelian bahan dan perlengkapan fumigasi; b. pembelian bahan dan perlengkapan restorasi koleksi; c. pengayaan materi konservasi; d. pelaksanaan perawatan, fumigasi, pengawetan, dan restorasi; dan/atau e. kalibrasi atau pemeliharaan peralatan konservasi.
No Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Komponen Bentuk Kegiatan 2. Media Tata Pamer dan Ruang Simpan a. penggantian penyangga koleksi; b. penggantian pustek; c. penggantian label atau caption; d. pemeliharaan dehumidifier; e. perbaikan vitrin; dan/atau f. penggantian media atau kotak penyimpanan koleksi. 03 - Kajian Pengembangan Museum
- Kajian Pengunjung dan Program. Kajian Pengunjung dan Program. 02 - Program Publik
01 - Penguatan Program Edutainment Museum
- Belajar Bersama di Museum; Belajar Bersama di Museum;
- Lomba Edukatif Museum; dan Lomba Edukatif Museum; dan
- Workshop Edukatif Kultural Museum. Workshop Edukatif Kultural Museum. 02 - Publikasi dan Pemanfaatan Koleksi Museum
- Pameran Temporer; Pameran Temporer;
- Publikasi Museum melalui media cetak dan/atau elektronik; Publikasi Museum melalui media cetak dan/atau elektronik;
- Sosialisasi Museum dan penyebarluasan informasi koleksi; dan Sosialisasi Museum dan penyebarluasan informasi koleksi; dan
- Museum keliling. Museum keliling. 03 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Layanan Museum
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan a. pemeliharaan AC; b. penggantian lampu; c. pemeliharaan sistem alarm; d. pemeliharaan CCTV; e. perbaikan ringan mebel; atau f. pengisian ulang tabung pemadam api (APAR CO2).
- Pemeliharaan bangunan a. perbaikan ringan atap bocor, plafon, pintu, dan/atau jendela;
No Menu Kegiatan
Rincian
Kegiatan
Komponen
Bentuk Kegiatan
b. perbaikan sanitasi
Museum (kloset,
urinoir, wastafel,
keran air, dan
lainnya);
c. perbaikan saluran
pembuangan,
saluran air hujan,
dan/atau saluran
air kotor dari
sanitasi;
d. perbaikan ringan
dinding;
e. pengecatan;
f. perbaikan ringan
lantai;
g. perbaikan ringan
instalasi listrik;
dan/atau
h. pemeliharaan
taman;
i. pemeliharaan
bangunan lainnya
yang tidak
menambah aset.
B. Teknis Penggunaan Dana BOP Taman Budaya
Umum a. Menu kegiatan harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan memiliki penerima manfaat yang jelas. b. Menu, rincian kegiatan, dan/atau komponen yang harus dihindari meliputi biaya operasional Pemerintah Daerah, antara lain honorarium pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, ASN teknis sesuai tugas pokok dan fungsi, rapat koordinasi internal Perangkat Daerah, serta biaya lain yang berkaitan dengan operasional perkantoran. c. Komponen penggunaan anggaran dapat dipilih sesuai dengan besaran persentase dari total anggaran yang dialokasikan. d. Pilihan unsur penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil Taman Budaya, dengan tetap memperhatikan standar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Penggunaan dana tidak diperkenankan untuk pembelian atau pengadaan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pengadaan barang habis pakai. f. Penggunaan dana untuk perjalanan dinas paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu program publik.
g. Perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk kegiatan di wilayah kerja provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya, serta berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan Dana BOP Taman Budaya. h. Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik diprioritaskan di Taman Budaya dan/atau memanfaatkan ruang publik budaya. i. Pelaksanaan Kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dalam bentuk paket meeting. j. Penggunaan dana untuk pembayaran jasa profesi narasumber dan moderator hanya diperkenankan bagi narasumber atau tenaga ahli ASN dan Non ASN yang berasal dari luar lingkungan dinas yang menangani Taman Budaya atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani Taman Budaya dengan memperhatikan asas kepatutan. k. Penggunaan dana tidak diperkenankan untuk pengadaan alat tulis kantor yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan kegiatan, seperti poster, spanduk, dan seminar kit. Pengadaan yang diperbolehkan antara lain buku materi dan alat praktik. l. Penggunaan dana tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan Dana BOP Taman Budaya. m. Penggunaan Dana BOP Taman Budaya hanya untuk komponen kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.Contoh Format Penggunaan BOP Taman Budaya
No Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Komponen Bentuk Kegiatan 1 01 - Program Publik 01 - Pelindungan Karya Budaya
- Inventarisasi karya budaya;
- Revitalisasi dan restorasi karya budaya; dan
- Dokumentasi karya budaya.
- Inventarisasi karya budaya;
- Revitalisasi dan restorasi karya budaya; dan
No Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Komponen Bentuk Kegiatan 3. Dokumentasi karya budaya.
02 - Pemanfaatan Taman Budaya
- Penguatan program pekan kebudayaan daerah;
- Festival seni budaya;
- Seminar di bidang seni budaya; dan
- Lomba di bidang seni budaya
- Penguatan program pekan kebudayaan daerah;
- Festival seni budaya;
- Seminar di bidang seni budaya; dan
- Lomba di bidang seni budaya
03 – Pengembangan Talenta Seni Budaya
Pendataan Talenta
Pendataan talenta seni budaya Pembibitan (Asah Bakat)
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Musik
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Film
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Seni Pertunjukan dan Teater
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Seni Rupa dan Kriya
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Bahasa dan Sastra Pengembangan (MTN Lab)
Residensi/ Master Class untuk Pengembangan Karya Talenta Musik
Residensi/ Master Class untuk Pengembangan Karya Talenta Film
Pendataan talenta seni budaya
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Musik
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Film
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Seni Pertunjukan dan Teater
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Seni Rupa dan Kriya
Pelatihan/ Workshop Talenta Seni Budaya bidang Bahasa dan Sastra
Residensi/ Master Class untuk Pengembang an Karya Talenta Musik
No Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Komponen Bentuk Kegiatan 9. Residensi/ Master Class untuk Pengembangan Karya Talenta Seni Pertunjukan dan Teater 10. Residensi/ Master Class untuk Pengembangan Seni Rupa dan Kriya 11. Residensi/ Master Class untuk Pengembangan Karya Talenta Bahasa dan Sastra Presentasi Karya (MTN Presentasi) 12. Showcase/Pameran /Pergelaran/Pemen tasan untuk Presentasi Karya Talenta seni budaya 8. Residensi/ Master Class untuk Pengembang an Karya Talenta Film 9. Residensi/ Master Class untuk Pengembang an Karya Talenta Seni Pertunjukan dan Teater 10. Residensi/ Master Class untuk Pengembang an Seni Rupa dan Kriya 11. Residensi/ Master Class untuk Pengembang an Karya Talenta Bahasa dan Sastra 12. Showcase/Pa meran/ Pergelaran/P ementasan untuk Presentasi Karya Talenta seni budaya 2. 02 - Pemelihara an Sarana dan Prasarana
01 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- Pemeliharaan gedung Taman Budaya;
- Pemeliharaan halaman gedung Taman Budaya, yang berupa perawatan taman dan pembersihan halaman; dan
- Pemeliharaan
peralatan Taman
Budaya.
a. pengecatan;
b. perbaikan
atap bocor; dan/atau c. perbaikan pintu, jendela, atau perbaikan lantai d. perawatan koleksi seni dan budaya; e. perbaikan peralatan musik; f. perbaikan mebel; g. perbaikan sanitasi Taman Budaya
No Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Komponen Bentuk Kegiatan (kloset, urinoir, wastafel, keran air, dan lainnya); dan/atau h. perbaikan saluran pembuangan, saluran air hujan, atau saluran air kotor dari sanitasi. i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lainnya yang tidak menambah aset.
02 - Langganan Daya dan Jasa biaya langganan listrik, air, telepon, dan/atau internet. biaya langganan listrik, air, telepon, dan/atau internet.
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FADLI ZON
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, menteri/pimpinan lembaga
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
