Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Biro Hukum dan Organisasi adalah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian.
4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Kementerian.
5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian.
6. Unit utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang terdiri atas Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembaga www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Kantor Bahasa, Balai Bahasa, Balai Pengembangan Multimedia, Balai Pengembangan Media Radio, Balai Pengembangan Media Televisi, Balai Grafika, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lainnya. 8. Unit Organisasi adalah unit utama, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di daerah di lingkungan Kementerian. 9. Pelayanan bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum kepada unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang menghadapi masalah hukum baik pemberian nasehat, pertimbangan dan/atau pendampingan dan litigasi. 10. Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang mengarah pada proses hukum.

(1) Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada Unit Organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Menteri di bawah koordinasi Kepala Biro Hukum dan Organisasi. (3) Dalam pelayanan bantuan hukum, Biro Hukum dan Organisasi dapat menggunakan jasa pengacara negara, advokat, dan/atau ahli hukum pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal bantuan hukum dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian harus dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Organisasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk melakukan penanganan bantuan hukum dan penyampaian laporan kegiatan penanganan bantuan hukum setiap 4 (empat) bulan sekali. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Permintaan bantuan hukum oleh unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian diajukan kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi terkait. (2) Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat menggunakan jasa advokat sesuai dengan pilihan yang bersangkutan dengan persetujuan dari Menteri atau Sekretaris Jenderal Kementerian terlebih dahulu. (3) Rencana penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit organisasi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Pelayanan bantuan hukum terdiri atas: a. pemberian nasihat dan/atau pertimbangan hukum; b. pendampingan; c. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan/atau d. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi: a. mendampingi dalam pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan; b. menyiapkan data dan dokumen pendukung; c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Pembelaan dalam proses peradilan (litigasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain meliputi: a. memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan; b. memberikan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain meliputi: a. mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan; b. membantu pelaksanaan eksekusi; c. memberikan bantuan hukum lain yang menyangkut putusan pengadilan.

Menteri dapat menghentikan pelayanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam hal: a. kasus hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. pihak yang diberi bantuan hukum tidak mengajukan upaya banding dan/atau kasasi; c. pihak yang diberi bantuan hukum tidak kooperatif atau tidak menjaga nama baik Kementerian.

(1) Kesaksian oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dalam kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan setelah ada klarifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa dugaan kasus tindak pidana tersebut berindikasi korupsi. (2) Klarifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. klarifikasi yang dimintakan oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai yang bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian; b. klarifikasi yang dimintakan oleh instansi penegak hukum; dan/atau c. klarifikasi yang dimintakan oleh pihak lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya masalah hukum yang berupa perkara/sengketa di pengadilan, Biro Hukum dan Organisasi dan/atau unit organisasi yang menangani bidang hukum di lingkungan Kementerian dapat melakukan pembinaan bantuan hukum secara intensif dan berkesinambungan. (2) Pembinaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.

(1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum pada masing-masing unit organisasi yang menangani bidang hukum di lingkungan Kementerian dibebankan kepada anggaran masing-masing unit organisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan penggantian oleh negara apabila Menteri, mantan Menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai dinyatakan tidak bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewiksde). (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan jasa advokat dan/atau pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum yang menjadi tugas fungsi Biro Hukum dan Organisasi dibebankan kepada anggaran Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Mekanisme penggantian jasa advokat yang ditanggung oleh negara bagi Menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri tersendiri. (5) Biaya yang diperlukan untuk pemberian kesaksian terhadap kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai dibebankan pada anggaran Biro Hukum dan Organisasi atau unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Biaya yang diperlukan untuk pemberian pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kasus hukum perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kementerian. (7) Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya transportasi dan akomodasi dari tempat tinggal pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai sampai ke tempat tujuan.

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id