Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2. Mandat adalah pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Menteri kepada pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri dan surat.

4. Petikan adalah kutipan keputusan menteri.

5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon Ia dan eselon Ib, selain Staf Ahli Menteri.

6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.

7. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.

8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.

9. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.

10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.

11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

16. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti alasan penting.

17. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

18. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

19. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(1) Menteri berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian. (2) Menteri memberikan Mandat atas kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam bentuk dan susunan: a. produk hukum yaitu Keputusan Menteri; dan b. surat.

Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; c. Pejabat Administrator; dan d. Pejabat Pengawas.

(1) Sekretaris Jenderal menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; b. pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang menduduki jabatan pengawas dan PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah karena melakukan pelanggaran tindak pidana; c. pengangkatan dan pemberhentian ajudan, pengamanan dan pengawal Menteri; d. pengangkatan dan pemberhentian ajudan isteri Menteri; e. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Pribadi Menteri; f. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Pribadi Menteri; g. pengangkatan dan pemberhentian dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional; h. pengangkatan dan penyesuaian/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional tingkat madya ke bawah; i. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama; j. pengangkatan dan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;

k. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; l. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; m. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional keterampilan; n. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional keterampilan; o. pengangkatan dan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional keterampilan; p. permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan pengamanan Persandian tingkat I sampai dengan VII; q. perpindahan PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas; r. kenaikan pangkat PNS dari Pembina golongan ruang IV/a menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; s. peninjauan masa kerja untuk PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas; t. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun karena permintaan sendiri untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas; u. pengganti keputusan kepegawaian asli yang hilang untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas; v. pemberian tugas belajar; dan w. perpanjangan tugas belajar. (2) Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a. usul formasi Calon PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II; c. pernyataan pelantikan jabatan pimpinan tinggi madya; d. pernyataan menduduki jabatan pimpinan tinggi madya; e. pernyataan melaksanakan tugas jabatan pimpinan tinggi madya; f. permohonan pendayagunaan PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri; g. pengembalian PNS yang telah didayagunakan oleh Kementerian Dalam Negeri ke Instansi asal; h. persetujuan surat permohonan dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk mendayagunakan PNS Kementerian Dalam Negeri; i. usul PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama kepada PRESIDEN; j. usul PNS yang menduduki jabatan fungsional guru besar kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; k. penetapan nilai tingkat pengamanan persandian; l. pernyataan persetujuan pindah PNS dengan Pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas; m. permintaan persetujuan pindah PNS dengan Pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas; n. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kenaikan pangkat PNS menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas; o. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara peninjauan masa kerja PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas; p. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji untuk PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;

q. usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas; r. cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya di lingkungan Sekretariat Jenderal; s. cuti besar, cuti sakit di atas 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) tahun kalender, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional ahli madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; t. edaran penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS di lingkungan Instansi Daerah; u. cuti sakit di atas 1 (satu) tahun kalender bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama ke bawah, jabatan fungsional ahli madya ke bawah, jabatan fungsional keterampilan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; v. usul persetujuan pemberian cuti di luar tanggungan negara, permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dan permohonan pengaktifan kembali PNS setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara kepada kepala Badan Kepegawaian Negara; dan w. Persetujuan untuk mengikuti seleksi terbuka.

(1) Dalam hal Sekretaris Jenderal dijabat oleh Plh atau Plt, Pejabat Plh atau Plt Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. pengangkatan dan pemberhentian ajudan, pengamanan dan pengawal Menteri;

b. pengangkatan dan pemberhentian ajudan isteri Menteri; c. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Pribadi Menteri; dan d. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Pribadi Menteri. (2) Dalam hal Sekretaris Jenderal dijabat oleh Plh atau Plt, Pejabat Plh atau Plt Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat.

(1) Pimpinan Unit Kerja berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pengawas di lingkungan Unit Kerja. (2) Pimpinan Unit Kerja berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya di lingkungan Unit Kerja; b. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji untuk PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Unit Kerja; c. cuti sakit sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya di lingkungan Unit Kerja; dan d. Pertimbangan sebagai atasan langsung pada permohonan cuti PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya di lingkungan Unit Kerja.

(3) Pemberhentian, pengangkatan, dalam jabatan pengawas dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.

Dalam hal Pimpinan Unit Kerja dijabat oleh Plh atau Plt, Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri yang meliputi pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pengawas di lingkungan Unit Kerja terkait.

(1) Kepala Biro Kepegawaian berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. pengangkatan Calon PNS; b. pengangkatan PNS; c. pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; d. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; e. Petikan pengangkatan dan pemberhentian dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional; f. Petikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; g. Petikan pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;

h. Petikan pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama; i. Petikan pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; j. Petikan pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; k. Petikan pemberian tunjangan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; l. Petikan pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional keterampilan; m. Petikan pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Fungsional keterampilan; n. Petikan permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan pengamanan Persandian tingkat I sampai dengan VII; o. re-entry/pendayagunaan dan penempatan kembali paska tugas belajar; p. perpindahan PNS dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; q. kenaikan pangkat PNS dari Penata golongan ruang III/c menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a; r. peninjauan masa kerja untuk PNS yang menduduki pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a; s. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun karena permintaan sendiri untuk pangkat Penata Muda

Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; t. pengangkatan menjadi calon PNS lulusan Praja IPDN dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; u. pengangkatan menjadi PNS lulusan Praja IPDN dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; v. pengganti keputusan kepegawaian asli yang hilang untuk PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; w. Pemberian Izin Belajar; dan x. Petikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (2) Kepala Biro Kepegawaian berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. formulir nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara penetapan Nomor Induk Pegawai calon PNS; b. formulir nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara penetapan menjadi PNS yang melebihi 2 (dua) tahun; c. biodata PNS; d. penempatan calon PNS; e. formulir pra keberangkatan Tugas Belajar; f. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan Prajabatan; g. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV; h. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan teknis; i. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan fungsional; j. perintah tugas dalam rangka berbagi pengetahuan; k. pernyataan pelantikan untuk jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama dan jabatan administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; l. pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; m. pernyataan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan administrator di lingkungan Kementerian dalam Negeri; n. pernyataan pelantikan jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; o. pernyataan melaksanakan tugas jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; p. pernyataan menduduki jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; q. pernyataan melaksanakan tugas bagi PNS yang menduduki jabatan tingkat pengamanan persandian; r. berita acara pengambilan sumpah janji PNS; s. laporan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar; t. pernyataan persetujuan pindah PNS dengan Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; u. nota persetujuan pindah Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas; v. permintaan persetujuan pindah PNS dengan Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; w. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara kenaikan pangkat PNS dari Penata golongan ruang III/c menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a;

x. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara peninjauan masa kerja PNS dengan pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a; y. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji untuk PNS dengan pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Sekretariat Jenderal; z. usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a; aa. pengantar penyampaian Keputusan perpindahan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, dan pemberhentian PNS; bb. daftar penerima calon pensiun; cc. keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dan sedang; dd. Cuti tahunan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ahli muda di lingkungan Sekretariat Jenderal; ee. Cuti besar, Cuti sakit di atas 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun kalender, Cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting bagi PNS yang menduduki jabatan administrator ke bawah, Jabatan Fungsional ahli muda ke bawah dan Jabatan Fungsional keterampilan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; ff. sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat; gg. sertifikat ujian dinas; hh. sertifikat bimbingan teknis kepegawaian; ii. edaran penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri kepada Kepala Unit Kerja; jj. perjanjian tugas belajar; dan kk. rekomendasi tugas belajar.

(1) Dalam hal Kepala Biro Kepegawaian dijabat oleh Plh atau Plt, Pejabat Plh atau Plt Kepala Biro Kepegawaian berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. pengangkatan dan pemberhentian jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. petikan pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; dan c. keputusan surat izin belajar. (2) Dalam hal Kepala Biro Kepegawaian dijabat oleh Plh atau Plt, Pejabat Plh atau Plt Kepala Biro Kepegawaian berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat.

(1) Sekretaris Unit Kerja berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Petikan pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Pengawas di lingkungan Unit Kerja. (2) Sekretaris Unit Kerja berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. surat pernyataan melaksanakan tugas calon PNS di lingkungan Unit Kerjanya; b. Cuti tahunan dan Cuti sakit sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, jabatan Pengawas, jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional ahli muda ke bawah dan Jabatan Fungsional keterampilan di lingkungan Unit Kerja;

c. pernyataan pelantikan jabatan Pengawas di lingkungan Unit Kerja; d. pernyataan melaksanakan tugas jabatan Pengawas di lingkungan Unit Kerja; dan e. pernyataan menduduki jabatan Pengawas di lingkungan Unit Kerja. (3) Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Unit Kerja berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu pertimbangan sebagai atasan langsung pada permohonan Cuti kepada PNS yang menduduki Jabatan administrator, Jabatan Fungsional ahli muda dan Jabatan Fungsional keterampilan di lingkungan Unit Kerjanya. (4) Dalam hal pemberian Cuti tahunan dan Cuti sakit bagi PNS pada unit pelaksana teknis Kementerian, kewenangan yang ada pada Sekretaris Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dialihkan kepada Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang menjabat sebagai kepala Unit Pelaksana teknis PNS bersangkutan.

Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi Cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungan Unit Kerjanya.

(1) Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Petikan pengangkatan dan pemindahan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(2) Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa sertifikat praktek kerja lapangan di lingkungan Biro Kepegawaian.

Kepala Bagian Pengembangan Karier berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa surat penempatan kembali paska tugas belajar.

Dalam hal Kepala Biro Kepegawaian dijabat oleh Plh. atau Plt., Kepala Bagian Pengembangan Karier berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; c. perpindahan dari jabatan Administrator dan Pengawas ke Jabatan Fungsional; d. perpindahan dari jabatan pelaksana ke Jabatan Fungsional; e. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; f. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;

g. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional keterampilan; h. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional keterampilan; i. penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional keterampilan; j. perpindahan dari jabatan administrator, jabatan Pengawas dan jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Fungsional; k. perpindahan dari jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional pemula; l. keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; m. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama; n. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama; o. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; p. pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; q. Jabatan Fungsional tertentu Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; r. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional keterampilan; s. pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Fungsional keterampilan; dan t. permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan pengamanan Persandian tingkat I sampai dengan VII.

(1) Kepala Bagian Mutasi Pegawai berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. perpindahan PNS dengan pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah; b. kenaikan pangkat PNS menjadi Penata golongan ruang III/c ke bawah; c. peninjauan masa kerja untuk PNS yang menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah; dan d. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun karena permintaan sendiri untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah. (2) Kepala Bagian Mutasi Pegawai berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. nota persetujuan pindah Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; b. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kenaikan pangkat PNS menjadi Penata golongan ruang III/c ke bawah; c. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara peninjauan masa kerja PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah; d. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji untuk PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal; e. usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah;

f. nota persetujuan Calon PNS lulusan Praja IPDN dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan g. usul pembuatan kartu pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam hal Kepala Biro Kepegawaian dijabat oleh Plh atau Plt, Kepala Bagian Mutasi berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Petikan Keputusan Menteri dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. pengangkatan menjadi calon PNS; b. pengangkatan menjadi PNS; c. peninjauan masa kerja untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah; d. pengangkatan menjadi calon PNS lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; e. pengangkatan menjadi PNS lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; f. perpindahan PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah; g. kenaikan pangkat PNS menjadi Pembina golongan ruang IV/a ke bawah; h. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun karena permintaan sendiri untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; dan i. pengganti keputusan kepegawaian asli yang hilang untuk PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. usul pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; b. usul pengurusan Tabungan Pensiun; c. pengurusan pengembalian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; d. pemanggilan PNS untuk dimintai Keterangan Berita Acara Pemeriksaan; e. pemeriksaan kesehatan; f. usul permintaan Kartu Istri/Kartu Suami kepada kepala Badan Kepegawaian Negara; dan g. tanda terima Laporan Pajak-Pajak Pribadi.

Pejabat Administrator di lingkungan Unit Kerja berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu pertimbangan sebagai atasan langsung pada permohonan Cuti kepada PNS yang menduduki jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional ahli muda dan Jabatan Fungsional terampil di lingkungan kerjanya.

Pejabat Pengawas di lingkungan Unit Kerja berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. pertimbangan sebagai atasan langsung pada permohonan Cuti kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana; dan b. menandatangani surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh PNS Instansi Daerah di lingkungan Unit Kerjanya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 270); dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1333), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA