Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
2. Polisi Pamong Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
4. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Diklat Dasar Pol PP, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Pol PP.
5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut STTPP, adalah Surat tanda lulus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Tujuan Diklat Dasar Pol PP: a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja; b. meningkatkan profesionalisme polisi pamong praja dalam malaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan

c. menyediakan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja.

Diklat Dasar Pol PP terdiri atas: a. Pola 300 jam pelajaran; b. Pola 150 jam pelajaran; c. Pola 100 jam pelajaran; d. Pola 50 jam pelajaran; dan e. Pola 30 jam pelajaran.

Diklat Dasar Pol PP pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus diikuti oleh PNS yang akan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP.

Diklat Dasar Pol PP pola 150 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP.

Diklat Dasar Pol PP pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon IV di Sat Pol PP.

Diklat Dasar Pol PP pola 50 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon III di Sat Pol PP.

Diklat Dasar Pol PP pola 30 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon II di Sat Pol PP.

Diklat Dasar Pol PP pola 150 jam pelajaran, pola 100 jam pelajaran, pola 50 jam pelajaran, dan pola 30 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun pada anggaran berikutnya setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Garis-Garis Besar Program Pembelajaran Diklat Dasar Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyelenggaraan Diklat Dasar Pol PP dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi. (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan Diklat Dasar Pol PP setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Materi Diklat Dasar Pol PP, meliputi: a. pengetahuan dasar kepamongprajaan; b. keterampilan dasar kepamongprajaan; dan c. sikap dan perilaku kepamongprajaan.

Fasilitator/narasumber Diklat Dasar Pol PP, terdiri atas: a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya; b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Metode pembelajaran Diklat Dasar Pol PP, meliputi: a. ceramah; b. diskusi; c. simulasi; d. praktek; e. olah praja; dan f. studi banding.

(1) Untuk mengetahui daya guna dan hasil guna serta pengembangan program, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. peserta; b. materi pembelajaran; c. fasilitator/narasumber; d. metode pembelajaran; e. pelaksana; dan f. fasilitas pendukung. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi persyaratan untuk penetapan lulus atau tidak lulus. (4) Peserta yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai 70 (tujuh puluh) atau lebih dinyatakan lulus. (5) Peserta yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai kurang dari 70 (tujuh puluh) dinyatakan tidak lulus.

(1) Peserta Diklat Dasar Pol PP yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberikan STTPP. (2) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

(3) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atas nama Gubernur.

Peserta Diklat Dasar Pol PP yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) diberikan kesempatan mengikuti Diklat Dasar Pol PP sebanyak 1 (satu) kali.

(1) Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca diklat terhadap alumni Diklat Dasar Pol PP di Provinsi. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penempatan alumni. (3) Evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kinerja alumni dan kesesuaian materi diklat dengan pelaksanaan tugas. (4) Pemantauan dan evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh tim. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur: a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri; b. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri; dan c. Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Dalam Negeri. (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca diklat terhadap alumni Diklat Dasar Pol PP di Kabupaten/Kota. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penempatan alumni dan kinerja. (3) Evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kinerja alumni dan kesesuaian materi diklat dengan pelaksanaan tugas. (4) Pemantauan dan evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh tim.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah Provinsi; b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Sat Pol PP Provinsi; dan c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi. (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pendanaan pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Biaya pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Biaya pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR