Peraturan Menteri Nomor 76-m-dag-per-12-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PENGENAAN TINDAKAN ANTIDUMPING DAN TINDAKAN IMBALAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping.

2. Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor.

3. Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung Subsidi.

4. Subsidi adalah: a. setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; dan/atau b. setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga, yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan, yang dapat memberikan manfaat bagi penerima Subsidi.

5. Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor. www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Kerugian, dalam hal Tindakan Antidumping adalah: a. Kerugian materiel yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri; b. Ancaman terjadinya kerugian materiel terhadap Industri Dalam Negeri; atau c. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

7. Kerugian, dalam hal Tindakan Imbalan, adalah: a. kerugian materiel yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri; b. pembatalan atau pengurangan dari keuntungan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh dari konsesi tarif yang diperoleh dari negara yang memberikan Subsidi; atau c. ancaman yang serius terjadinya kerugian materiel terhadap Industri Dalam Negeri.

8. Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Barang Sejenis, tidak termasuk: a. produsen dalam negeri Barang Sejenis yang berafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi; dan b. importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi.

9. Pihak Yang Berkepentingan adalah eksportir, eksportir produsen, pemerintah negara pengekspor, pemohon atau Industri Dalam Negeri, importir, yang terlibat dalam penyelidikan Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, tindakan penyesuaian, dan Peninjauan Kembali.

10. Komite Antidumping INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KADI, adalah komite yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Antidumping dan/atau Tindakan Imbalan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian hanya dapat diajukan oleh produsen dalam negeri Barang Sejenis dan/atau asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mewakili Industri Dalam Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Ketua KADI. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi sebagai berikut: a. identitas pemohon memuat sekurang-kurangnya:

1. nama perusahaan;
2. alamat kantor;
3. alamat pabrik;
4. nomor telepon kantor;
5. nomor telepon pabrik;
6. nomor faksimile; dan
7. nama dan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi (contact person). b. nama dan alamat eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui, secara lengkap dan benar; dan c. uraian lengkap barang impor yang dituduh sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi dan nomor pos tarif 10 (sepuluh) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus menyampaikan data dan/atau informasi secara tertulis mengenai: a. total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri lainnya; b. volume dan nilai impor barang yang dituduh dumping dan/atau Subsidi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir; c. tuduhan dumping dan/atau Subsidi yang mencakup Nilai Normal, Harga Ekspor, besaran Marjin Dumping dan/atau Subsidi Neto; d. Kerugian; dan e. hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan/atau barang impor yang mengandung Subsidi dengan Kerugian. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pihak yang mewakili pemohon, permohonan tersebut harus disertakan dengan surat kuasa atas nama pemohon yang diwakili.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila: a. produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau b. produksi dari pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.

Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon dan yang mendukung permohonan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri.

(1) Penyelidikan dalam rangka Tindakan Antidumping tidak dapat dilakukan terhadap eksportir, eksportir produsen, atau negara pengekspor tertentu apabila KADI menemukan: a. besarnya Marjin Dumping kurang dari 2% (dua persen) dari Harga Ekspor; dan/atau b. volume impor Barang Dumping dari:

1. satu negara kurang dari 3% (tiga persen); dan
2. beberapa negara sebagaimana dimaksud pada huruf b.1 secara kumulatif 7% (tujuh persen) atau kurang, dari total impor Barang Sejenis. (2) Penyelidikan dalam rangka Tindakan Imbalan tidak dapat dilakukan atau segera harus dihentikan terhadap eksportir, eksportir produsen, atau negara pengekspor tertentu apabila KADI menemukan: a. jumlah Subsidi kurang dari 1% ad valorem; atau b. volume impor barang yang mengandung Subsidi yang secara nyata ataupun potensial sedemikian kecil sehingga dapat diabaikan.

Dalam hal data dan persyaratan yang diajukan kurang lengkap, pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima secara lengkap, KADI: a. melakukan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan; dan b. memberikan keputusan:

1. menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; atau
2. menerima dan MENETAPKAN dimulainya penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

KADI dapat menyelenggarakan dengar pendapat dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berkepentingan untuk menyampaikan bukti dan/atau informasi yang terkait dengan penyelidikan barang impor yang dituduh dumping dan/atau barang yang mengandung Subsidi.

Dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diselenggarakan berdasarkan sifatnya, yaitu: a. bersifat umum, untuk menyampaikan atau membahas bukti dan/atau informasi yang menurut sifatnya tidak rahasia, dihadiri oleh para Pihak Yang Berkepentingan; b. bersifat terbatas, untuk menyampaikan atau membahas bukti dan/atau informasi yang menurut sifatnya rahasia, dihadiri oleh pemohon; atau c. bersifat khusus, untuk menyampaikan atau membahas bukti dan/atau informasi yang menurut sifatnya rahasia dan/atau tidak rahasia, dihadiri oleh pemerintah negara pengekspor.

(1) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diselenggarakan atas permohonan Pihak Yang Berkepentingan atau atas inisiatif KADI. (2) Dengar pendapat atas permohonan Pihak Yang Berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan secara tertulis kepada KADI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Permintaan dengar pendapat oleh Pihak Yang Berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hanya dapat diajukan: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak batas akhir tanggal pengembalian permintaan penjelasan; atau b. paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal laporan pendahuluan hasil penyelidikan.

(1) KADI menyampaikan surat jawaban diterimanya permintaan dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya usulan permintaan dengar pendapat. (2) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal surat KADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak Yang Berkepentingan yang akan menghadiri dengar pendapat terlebih dahulu menyampaikan nama, jabatan, perusahaan, dan/atau kuasa hukum yang mewakili, kepada Ketua KADI paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum penyelenggaraan dengar pendapat.

Dengar pendapat diselenggarakan dalam bahasa INDONESIA.

Bukti dan informasi yang disampaikan secara lisan dalam dengar pendapat harus disampaikan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dengar pendapat diselenggarakan.

(1) Eksportir dan/atau eksportir produsen atau KADI dapat menyampaikan tawaran untuk melakukan tindakan penyesuaian. (2) Dalam hal Tindakan Antidumping, tindakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyesuaian Harga Ekspor atau penghentian ekspor Barang Dumping. (3) Dalam hal Tindakan Imbalan, tindakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyesuaian harga ekspor, penghapusan atau pembatasan barang mengandung Subsidi. (4) Tawaran tindakan penyesuaian oleh eksportir dan/atau eksportir produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Ketua KADI. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Tawaran tindakan penyesuaian disampaikan oleh eksportir dan/atau eksportir produsen kepada KADI atau KADI kepada eksportir dan/atau eksportir produsen paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal: a. pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara dan/atau Bea Masuk Imbalan Sementara; atau b. laporan pendahuluan hasil penyelidikan, dalam hal tidak ada pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara dan/atau Bea Masuk Imbalan Sementara. (6) Penyampaian tawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti: a. nama eksportir dan/atau eksportir produsen; b. Barang Yang Diselidiki; c. harga ekspor yang ditawarkan; d. cara pembayaran; e. persyaratan perdagangan; dan f. informasi lain yang dianggap perlu.

(1) KADI dapat menyetujui atau menolak tawaran tindakan penyesuaian dari eksportir dan/atau eksportir produsen. (2) Dalam hal KADI menyetujui tawaran tindakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara KADI dengan eksportir dan/atau eksportir produsen. (3) Dalam hal tawaran tindakan penyesuaian disetujui dan selama tindakan penyesuaian diberlakukan, eksportir dan/atau eksportir produsen menyampaikan pelaksanaan tindakan penyesuaian kepada KADI secara berkala dan bersedia untuk diverifikasi atas pelaksanaan tindakan penyesuaian. (4) Dalam hal KADI menyetujui tawaran tindakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KADI dapat melakukan penundaan atau penghentian penyelidikan terhadap eksportir dan/atau eksportir produsen yang menyampaikan tawaran tindakan penyesuaian. (5) Pelanggaran terhadap nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh eksportir dan/atau eksportir produsen, dikenakan Tindakan Sementara atau KADI melanjutkan proses penyelidkan dalam rangka pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan sesuai dengan informasi yang tersedia. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Dalam hal KADI menolak tawaran tindakan penyesuaian dari eksportir dan/atau eksportir produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KADI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada eksportir dan/atau eksportir produsen. (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tanggal penyampaian tawaran diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(1) Permohonan peninjauan kembali pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan diajukan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA kepada Ketua KADI. (2) Pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan dapat ditinjau kembali berdasarkan: a. permohonan dari eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, dan/atau importir yang kooperatif dalam proses penyelidikan; b. permohonan dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang tidak melakukan ekspor Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi sebelum pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan dan tidak berafiliasi dengan eksportir dan/atau eksportir produsen yang dikenakan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan. (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh KADI atas inisiatif sendiri. (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. interim review, dalam hal perlu dikaji mengenai kemungkinan Kerugian masih tetap berlanjut dan/atau Kerugian akan berulang kembali jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan dihentikan; b. sunset review, dalam hal pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan akan berakhir.

(1) Permohonan untuk interim review dapat diajukan oleh: a. eksportir, eksportir produsen, dan/atau importir untuk melakukan penghentian pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan; b. eksportir, eksportir produsen, importir, pemohon atau Industri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a untuk melakukan perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

c. eksportir dan/atau eksportir produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b untuk tidak dikenakan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan inisiatif KADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) hanya dapat diajukan paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya penetapan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Permohonan interim review oleh eksportir, eksportir produsen, importir dan/atau pemohon atau Industri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. identitas eksportir, eksportir produsen, importir dan/atau pemohon atau Industri Dalam Negeri sekurang-kurangnya memuat;

1. nama perusahaan;
2. alamat kantor;
3. alamat pabrik;
4. nomor telepon kantor;
5. nomor telepon pabrik;
6. nomor faksimile; dan
7. nama dan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi (contact person). b. uraian lengkap barang impor yang dituduh sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi dan nomor pos tarif 10 (sepuluh) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan c. bukti dan informasi bahwa eksportir, dan/atau eksportir produsen tidak melakukan dumping dan/atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mengenai;
8. transaksi penjualan dalam negeri;
9. transaksi penjualan ekspor ke INDONESIA;
10. Nilai Normal; dan
11. harga ekspor ke INDONESIA. d. bukti dan informasi bahwa terjadi perubahan besaran marjin dumping dan/atau Subsidi Neto dan Kerugian masih tetap berlanjut dan/atau akan berulang kembali, untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Permohonan interim review oleh pemohon atau Industri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. identitas eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri dan/atau importir sekurang-kurangnya memuat;

1. nama perusahaan;
2. alamat kantor;
3. alamat pabrik;
4. nomor telepon kantor;
5. nomor telepon pabrik;
6. nomor faksimile; dan
7. nama dan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi (contact person). b. uraian lengkap barang impor yang dituduh sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi dan nomor pos tarif 10 (sepuluh) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan c. bukti dan informasi bahwa terjadi perubahan besaran marjin dumping dan/atau Subsidi Neto dan Kerugian masih tetap berlanjut dan/atau akan berulang kembali, untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (5) Permohonan interim review oleh eksportir dan/atau eksportir produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang- kurangnya memuat: a. identitas eksportir, eksportir produsen, dan/atau sekurang- kurangnya memuat;
8. nama perusahaan;
9. alamat kantor;
10. alamat pabrik;
11. nomor telepon kantor;
12. nomor telepon pabrik;
13. nomor faksimile; dan
14. nama dan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi (contact person). b. uraian lengkap barang impor yang dituduh sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi dan nomor pos tarif 10 (sepuluh) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bukti dan informasi bahwa eksportir, dan/atau eksportir produsen melakukan ekspor ke INDONESIA dan tidak melakukan dumping dan/atau subsidi, pada masa pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mengenai;

1. transaksi penjualan dalam negeri;
2. transaksi penjualan ekspor ke INDONESIA;
3. Nilai Normal; dan
4. harga ekspor ke INDONESIA. d. bukti dan informasi tidak melakukan ekspor ke INDONESIA pada saat periode investigasi; dan e. bukti dan informasi tidak berafiliasi dengan eksportir dan/atau eksportir produsen yang dikenakan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan. (6) Ketentuan mengenai permohonan penyelidikan interim review yang diajukan oleh Industri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Bab II Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelidikan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal KADI menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), KADI melakukan penyelidikan interim review mengenai kemungkinan: a. dumping dan/atau Subsidi dan Kerugian masih tetap akan berlanjut; dan/atau b. dumping dan/atau Subsidi dan Kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan dihentikan. (2) Penyelidikan interim review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengumuman dimulainya penyelidikan. (3) Pelaksanaan penyelidikan interim review tidak menghentikan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Apabila hasil penyelidikan interim review membuktikan bahwa Kerugian tidak berlanjut dan/atau Kerugian tidak berulang kembali, KADI merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Apabila hasil penyelidikan interim review membuktikan bahwa Kerugian masih tetap berlanjut atau Kerugian akan berulang kembali, KADI merekomendasikan kepada Menteri untuk: a. menolak permohonan penghentian pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan kepada eksportir, eksportir produsen, dan/atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a; b. menolak permohonan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan kepada eksportir dan/atau eksportir produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b; dan/atau c. menerima permohonan perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan yang dikenakan, dalam hal interim review diajukan oleh pemohon atau Industri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.

(1) Permohonan untuk sunset review dapat diajukan oleh pemohon atau Industri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a untuk meminta perpanjangan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan dengan: a. disertai perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan; atau b. tidak disertai perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan inisiatif KADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) hanya dapat diajukan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum berakhirnya pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan. (3) Permohonan sunset review oleh pemohon atau Industri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. identitas pemohon atau Industri Dalam Negeri, eksportir, eksportir produsen, dan/atau importir sekurang-kurangnya memuat;

1. nama perusahaan;

2. alamat kantor;

3. alamat pabrik;

4. nomor telepon kantor;

5. nomor telepon pabrik; www.djpp.kemenkumham.go.id

6. nomor faksimile; dan

7. nama dan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi (contact person). b. uraian lengkap barang impor yang dituduh sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi dan nomor pos tarif 10 (sepuluh) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan c. bukti dan informasi bahwa terjadi perubahan besaran marjin dumping dan/atau Subsidi Neto dan Kerugian masih tetap berlanjut dan/atau akan berulang kembali, untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Ketentuan mengenai permohonan penyelidikan sunset review yang diajukan oleh pemohon atau Industri Dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Bab II Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelidikan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal KADI menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), KADI melakukan penyelidikan sunset review mengenai kemungkinan bahwa: a. dumping dan/atau Subsidi dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau b. dumping dan/atau Subsidi dan Kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan. (2) Penyelidikan sunset review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengumuman dimulainya penyelidikan sunset review. (3) Pelaksanaan penyelidikan sunset review tidak menghentikan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Apabila hasil penyelidikan membuktikan bahwa Kerugian masih tetap berlanjut dan/atau Kerugian akan berulang kembali, KADI merekomendasikan kepada Menteri untuk memperpanjang pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan dengan: a. disertai perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan; atau b. tidak disertai perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/kep/7/2001, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id