Pasal 3

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Ketua KADI. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi sebagai berikut: a. identitas pemohon memuat sekurang-kurangnya:

1. nama perusahaan;
2. alamat kantor;
3. alamat pabrik;
4. nomor telepon kantor;
5. nomor telepon pabrik;
6. nomor faksimile; dan
7. nama dan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi (contact person). b. nama dan alamat eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui, secara lengkap dan benar; dan c. uraian lengkap barang impor yang dituduh sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi dan nomor pos tarif 10 (sepuluh) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus menyampaikan data dan/atau informasi secara tertulis mengenai: a. total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri lainnya; b. volume dan nilai impor barang yang dituduh dumping dan/atau Subsidi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir; c. tuduhan dumping dan/atau Subsidi yang mencakup Nilai Normal, Harga Ekspor, besaran Marjin Dumping dan/atau Subsidi Neto; d. Kerugian; dan e. hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan/atau barang impor yang mengandung Subsidi dengan Kerugian. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pihak yang mewakili pemohon, permohonan tersebut harus disertakan dengan surat kuasa atas nama pemohon yang diwakili.

www.djpp.kemenkumham.go.id