Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

(1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivas dipimpin oleh Kepala.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas; b. pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas; c. pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas; d. pengukuran produktivitas; e. evaluasi dan penyusunan laporan produktivitas; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas terdiri atas: a. Balai Besar Peningkatan Produktivitas; b. Balai Peningkatan Produktivitas.

Balai Besar Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas; b. pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas; c. pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas; d. pengukuran produktivitas; e. evaluasi dan penyusunan laporan produktivitas; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Besar Peningkatan Produktivitas terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c.Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan barang milik negara. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas; b. penyusunan bahan promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan promosi, pelayanan informasi, pelayanan konsultasi, dan kerja sama kelembagaan peningkatan produktivitas; b. pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas, pengembangan modul pelatihan peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan instruktur produktivitas; dan c. pengukuran produktivitas.

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas, pengembangan modul pelatihan peningkatan produktivitas, pemberdayaan instruktur produktivitas, dan pengukuran produktivitas. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan promosi, pelayanan informasi, pelayanan konsultasi, dan kerja sama kelembagaan peningkatan produktivitas.

Balai Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Balai Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelayanan informasi, promosi dan konsultasi produktivitas; c. pengukuran produktivitas; d. pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas; e. pelaksanaan kerja sama kelembagaan peningkatan produktivitas; f. evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan produktivitas; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Peningkatan Produktivitas terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c.Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d.Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang peningkatan produktivitas. (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas, pelayanan informasi, promosi, dan konsultasi produktivitas, serta kerja sama kelembagaan peningkatan produktivitas.

(1) Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar atau Kepala Balai yang bersangkutan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas harus menyusun peta bisnis proses.

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Peningkatan Produktivitas secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

(1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Balai Besar Peningkatan Produktivitas berlokasi di Bekasi.

Balai Peningkatan Produktivitas berlokasi di Kendari.

(1) Nama, lokasi, eselonisasi, kedudukan, dan wilayah kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Bagan Organisasi Balai Besar dan Balai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Bidang Peningkatan Produktivitas ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2015 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY