Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

2. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.

3. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.

4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.

5. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.

6. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

7. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka melaksanakan proses lelang Wilayah Kerja.

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang panas bumi.

9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

10. Bupati/walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang panas bumi.

12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha panas bumi.

13. Dinas Teknis adalah dinas teknis provinsi atau dinas teknis kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha panas bumi.

(1) Kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha dengan cara lelang melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya. (3) Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berjumlah gasal dan paling sedikit 5

(lima) orang terdiri atas wakil dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Instansi terkait, Pemerintah Daerah, dan wakil dari Instansi Daerah terkait. (2) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja wakil dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari : a. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi; b. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi; c. Badan Geologi; dan/atau d. Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

(1) Dalam hal diperlukan, Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dapat menunjuk tenaga ahli sebagai narasumber. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan akademisi, asosiasi profesi panas bumi atau praktisi.

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk melalui mekanisme evaluasi tahap kesatu dan evaluasi tahap kedua. (2) Evaluasi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi administrasi, teknis dan keuangan. (3) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap kelengkapan : a. surat permohonan IUP kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; b. identitas pemohon/akta pendirian perusahaan; c. profil perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. surat pernyataan kesanggupan membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus; dan f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan. (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli, struktur organisasi proyek dan program kerja. (5) Evaluasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap : a. pola pengusahaan total projek; b. jadwal eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan; c. rencana teknis eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan; d. perhitungan harga listrik; e. waktu penentuan komitmen pengembangan atau notice of intend development; f. rencana pengembangan lapangan uap yang meliputi perhitungan sumur produksi, sumur injeksi dan sumur yang akan dikembangkan dan rencana biaya; g. kapasitas yang akan dikembangkan; h. tahapan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan i. faktor kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan dikembangkan. (6) Evaluasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap : a. kesehatan keuangan perusahaan; b. sumber pendanaan untuk pengembangan proyek; dan c. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja; dan

d. bukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) pada Bank Pemerintah untuk kegiatan pemboran minimal 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dapat dalam bentuk :

1. rekening bersama antara badan usaha dengan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya (escrow account) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. pinjaman siap pakai (standby loan); atau
3. sertifikat fasilitas kredit berjaminan dari lembaga keuangan (underwritten credit facility). (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (8) Evaluasi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi harga uap atau harga tenaga listrik yang paling rendah yang dikaitkan dengan evaluasi teknis khususnya program kerja dan keuangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). (9) Untuk menentukan peringkat pemenang lelang Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dalam melakukan evaluasi penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengusulkan peringkat calon pemenang pelelangan Wilayah Kerja termasuk berita acara pelelangan Wilayah Kerja kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal proses lelang selesai, dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. (2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak usulan peringkat calon pemenang pelelangan Wilayah Kerja diterima dari Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sebelum diberikan IUP oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai pemenang pelelangan Wilayah Kerja wajib menyelesaikan semua kewajiban yang meliputi : a. membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan/atau b. membayar kompensasi data (awarded compensation) kepada Badan Usaha yang melakukan penugasan survei pendahuluan dan tidak menjadi pemenang pelelangan Wilayah Kerja. (2) Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan Badan Usaha peringkat berikutnya langsung ditetapkan menjadi pemenang

pelelangan Wilayah Kerja oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam hal Badan Usaha dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka : a. jaminan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja; b. dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d angka 1 dapat dicairkan atau ditutup oleh Badan Usaha yang bersangkutan berikut bunganya. (4) Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan mengenai tata cara penempatan dan pencairan kembali dana jaminan lelang dan jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

(1) IUP diberikan untuk dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kegiatan yang meliputi : a. Eksplorasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun; b. Studi kelayakan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak eskplorasi berakhir. (2) Dalam hal eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperpanjang, IUP diberikan untuk dalam jangka waktu paling lama 33 (tiga puluh tiga) tahun untuk kegiatan yang meliputi : a. Eksplorasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;

b. Studi kelayakan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak eskplorasi berakhir. (3) Jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan IUP kepada Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipenuhi. (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya : a. nama Badan Usaha; b. jenis usaha yang diberikan; c. jangka waktu berlakunya IUP; d. hak dan kewajiban pemegang IUP; e. Wilayah Kerja; dan f. tahap pengembalian Wilayah Kerja. (6) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri. (7) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi kepada

Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal IUP diberikan. (2) Rencana jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran. (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan eksplorasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan. (4) Dalam hal terdapat penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan. (5) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/ Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan. (6) Rencana kegiatan dan rencana anggaran eksplorasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A Peraturan Menteri ini. (7) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV B Peraturan Menteri ini. (8) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis melakukan evaluasi rencana eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

(9) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemegang IUP.

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pemegang IUP wajib memulai kegiatannya. (2) Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan sebesar 5% (lima persen) dari jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d ke kas negara. (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan bukti setor dari jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu eksplorasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut : a. tanda bukti setor iuran tetap eksplorasi selama 3 (tiga) tahun; b. dokumen hasil kegiatan eksplorasi lengkap selama 3 (tiga) tahun; dan c. rencana kerja dan rencana anggaran belanja selama 1 (satu) tahun perpanjangan.

(3) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Perpanjangan Eksplorasi setelah diterimanya dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya setelah menerima dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan evaluasi dalam rangka perpanjangan eksplorasi. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempertimbangkan hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk laporan triwulan dan tahunan eksplorasi sebelumnya.

(6) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. (7) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib MENETAPKAN pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan eksplorasi.

(1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya kegiatan eksplorasi, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. tanda bukti setor iuran tetap eksplorasi yang terakhir;

b. hasil kegiatan eksplorasi rinci terakhir; dan c. rencana pengembalian atau perubahan wilayah kerja. (2) Rencana kegiatan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi : a. jadwal studi kelayakan; b. rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan; dan c. rencana studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan studi kelayakan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan. (4) Penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan. (5) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/ Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan berjalan. (6) Rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A Peraturan Menteri ini. (7) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V B Peraturan Menteri ini.

(8) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis mengevaluasi semua rencana studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5). (9) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemegang IUP.

Sebelum melakukan kegiatan eksploitasi, pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil studi kelayakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya studi kelayakan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan hasil studi kelayakan sekurang-kurangnya meliputi : a. rencana pengembangan lapangan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik yang meliputi :

1. penentuan cadangan layak tambang di seluruh Wilayah Kerja;
2. penerapan teknologi yang tepat untuk eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi;
3. lokasi sumur produksi;
4. rancangan sumur produksi dan injeksi;
5. rancangan pemipaan sumur produksi;
6. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang; dan
7. sistem pembangkit tenaga listrik. b. perhitungan keekonomian harga uap atau listrik; c. rencana jangka pendek (tahunan) dan rencana jangka panjang eksploitasi; d. rencana pemberdayaan dan pengembangan masyarakat; e. rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi;

f. upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi; g. rencana pemanfaatan barang dan jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, termasuk daftar barang (masterlist) induk; h. rencana perubahan Wilayah Kerja; i. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); j. izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan/atau izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

(1) Rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sekurang-kurangnya meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran. (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya : a. lokasi titik bor pengembangan; b. kegiatan pengembangan sumur produksi; c. pembiayaan; d. penyiapan saluran pemipaan produksi; dan e. rencana pemanfaatan panas bumi. (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja jangka pendek (tahunan) eksploitasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan berjalan.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana jangka pendek (tahunan). (5) Rencana jangka pendek (tahunan) eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan. (6) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan berjalan. (7) Rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A Peraturan Menteri ini. (8) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI B Peraturan Menteri ini. (9) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis melakukan evaluasi rencana eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8). (10) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada pemegang IUP.

(1) Dalam hal pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menemukan lebih dari satu sistem panas bumi dalam suatu Wilayah Kerja, pemegang IUP wajib melaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/ Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemegang IUP yang bermaksud mengembangkan sistem panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam hal pemegang IUP tidak berminat untuk mengembangkan sistem panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sebagian wilayah kerja yang didalamnya terdapat sistem panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Wilayah Kerja yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luas Wilayah Kerja untuk eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah mendapat IUP tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektare.

(1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektare. (2) Untuk mendapat Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan panas bumi.

(1) Untuk mendapatkan Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektare, pemegang IUP harus mengajukan permohonan secara tertulis mengenai rencana luas Wilayah Kerja kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut : a. tanda bukti setor iuran tetap yang terakhir; b. hasil kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, atau eksploitasi; c. rencana perubahan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; d. laporan rencana luas wilayah kerja; dan e. laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan panas bumi. (3) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan luas Wilayah Kerja Eksploitasi yang melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektare setelah diterimanya dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan evaluasi dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektare. (5) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan pemegang IUP secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya permohonan luas Wilayah Kerja Eksploitasi yang melebihi

10.000 (sepuluh ribu) hektare kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi dari Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis wajib MENETAPKAN persetujuan atau penolakan permohonan dari Wilayah Kerja Eksploitasi yang melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektare.

(1) Pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sebelum jangka waktu IUP berakhir. (2) Dalam hal Pemegang IUP mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib menyampaikan data dan kewajiban lain yang tercantum dalam IUP.

(1) Apabila dalam jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a tidak ditemukan cadangan energi panas bumi yang dapat diproduksikan secara komersial, maka pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya setelah jangka waktu IUP berakhir.

(1) Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu Studi Kelayakan, pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap sebagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan lagi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/ Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Pemegang IUP menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan, wajib mengembalikan Wilayah Kerja Eksplorasi sehingga Wilayah Kerja yang dipertahankan untuk Eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektare. (3) Dalam hal luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi semula kurang dari 200.000 (dua ratus ribu) hektare, pemegang IUP tetap dapat mempertahankan Wilayah Kerja untuk Eksploitasi seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(1) Pemegang IUP sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan. (2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis rencana pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. bukti setor melunasi seluruh kewajiban keuangan serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penyerahan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya panas bumi; c. bukti pelaksanaan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan; dan d. bukti pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembalian Wilayah Kerja. (3) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Pengembalian Wilayah Kerja setelah menerima dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan evaluasi dalam rangka pengembalian Wilayah Kerja. (5) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi dari Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis wajib MENETAPKAN pengesahan atau penolakan pengesahan pengembalian Wilayah Kerja.

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan semua data yang dikembalikan oleh pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 kepada Menteri.

(1) Penghentian sementara pengusahaan sumber daya panas bumi dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi. (2) Pemberian penghentian sementara pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP. (3) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, tsunami, kebakaran yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan panas bumi. (4) Keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kebijakan pusat dan daerah, pemogokan, kerusuhan, keamanan, penolakan oleh masyarakat setempat, yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan panas bumi. (5) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

(1) Permohonan penghentian sementara pengusahaan sumber daya panas bumi disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh pengusahaan sumber daya panas bumi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : a. alasan penghentian sementara; b. bukti-bukti terjadinya kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi; c. surat keterangan tentang terjadinya kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi dari Instansi yang berwenang. (3) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Penghentian Sementara setelah menerima dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan evaluasi dalam rangka penghentian sementara. (5) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya atas permohonan penghentian sementara pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan tersebut.

Permohonan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara, diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya penghentian sementara dengan melampirkan laporan monitoring keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi kegiatan.

(1) Dalam hal IUP berakhir, pemegang IUP wajib: a. melunasi seluruh kewajiban keuangan serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP; c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum; d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP berakhir mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan e. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya panas bumi kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat keluar dari bekas Wilayah Kerja yang bersangkutan, maka oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.

(3) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemegang IUP dalam melakukan usaha-usaha pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/ Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dan informasi tentang kegiatan pemegang IUP serta rencana kerja usaha-usaha pengamanan. (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengevaluasi rencana kerja usaha-usaha pengamanan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan kelayakan rencana kerja usaha-usaha pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kondisi di sekitar wilayah kerjanya. (5) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib MENETAPKAN persetujuan atau penolakan rencana kerja usaha- usaha pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pemegang IUP dalam melakukan pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dan informasi benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d serta fasilitas yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menginventarisasi data dan informasi benda-benda, bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengetahui kepastian dan keberadaan benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi milik pemegang IUP serta fasilitas yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

(1) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan tidak dapat diangkat ke luar dari bekas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) maka pemegang IUP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak IUP berakhir. (2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan izin untuk memindahkan kepada pihak ketiga yang telah berkoordinasi dengan pemegang IUP.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi yang dilakukan oleh gubernur, bupati dan walikota.

(2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan: a. proses pelaksanaan penerbitan IUP; b. pelaksanaan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi; c. peningkatan tahap kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi; dan d. pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan IUP. (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d wajib disampaikan oleh pemegang IUP secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, Gubernur c.q. Dinas Teknis Provinsi, atau Bupati/Walikota c.q. Dinas Teknis Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran belanja tahunan; b. untuk kegiatan eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran belanja tahunan. (2) Penyampaian laporan bulanan, triwulan, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. laporan bulanan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya bulan kalender; b. laporan triwulan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat minggu pertama bulan April, Juli, Oktober, dan Januari;

c. laporan tahunan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya tahun takwin. (3) Direktorat Jenderal atau Dinas Teknis wajib melakukan evaluasi terhadap seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan beserta evaluasinya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap 6 (enam) bulan.

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (3), atau ayat (5), Pasal 11 ayat (1) ayat (2) atau ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), atau ayat (5), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3) atau ayat (6), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), atau Pasal 32 ayat (1). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, studi kelayakan atau eksploitasi; atau c. pencabutan IUP.

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUP yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing peringatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(1) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, studi kelayakan atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, studi kelayakan atau eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajibannya.

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, studi kelayakan atau eksploitasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA