Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014 DI LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA tahun 1945.

4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu.

6. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di Luar Negeri.

8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

9. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri

10. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilu.

13. Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

14. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu.

15. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

16. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

17. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

18. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

19. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR di luar negeri.

20. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.

21. Pemantau Pemilu Luar Negeri meliputi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di INDONESIA, serta perorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU yang melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR di luar Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

22. Drop Box adalah pelayanan pengumpulan Surat Suara yang dilakukan oleh Petugas PPLN dengan cara mendatangi tempat Pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

23. Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa dalam proses penyampaian materi kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas di tampilkan kepada umum; c. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; d. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; e. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Peserta Pemilu lain; f. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; g. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; h. meningkatkan kesadaran hukum; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan j. komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dengan masyarakat. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan kampanye yang dilakukan tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah disiapkan oleh Penyelenggara Pemilu. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. hemat anggaran/efisien.

(1) Pelaksanaan pengawasan Pemilu Anggota DPR di luar negeri berpedoman pada Peraturan ini dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara setempat. (2) Bawaslu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan Pengawasan sesuai tugas dan fungsinya yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan Pemungutan Suara DPR di Luar Negeri diselenggarakan pada rentang waktu tanggal 30 Maret sampai dengan 6 April 2014. (2) Bawaslu melakukan konfirmasi dan mendapatkan jawaban dari KPU mengenai tempat, hari, dan tanggal pemungutan suara paling lambat 16 Maret 2014.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri harus memastikan proses pemungutan suara diikuti oleh Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara di TPSLN dengan melakukan pengecekan Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN, dan Pemilih yang menggunakan Paspor dan Identitas Lain. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyusun laporan berdasarkan data dan informasi di lapangan mengenai Pemilih yang menggunakan hak pilih di masing-masing TPSLN.

(1) Pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara bagi warga negara Republik INDONESIA di luar negeri dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri. (2) Bawaslu melakukan bimbingan dan supervisi kepada PPLN untuk mengoptimalkan proses pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di Luar Negeri. (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu dapat membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pemilu Luar Negeri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib meminta, mencatat, dan memiliki data pemilih yang akan memberikan suaranya melalui pos. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib meminta, mencatat, dan memiliki data pemilih yang memberikan suaranya melalui dropbox.

Pengawasan pelaksanaan Pemilu di Luar Negeri dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminasi, akuntabilitas, objektifitas, aksesibilitas, cermat, akurat, dan melayani pemilih.

Pengawasan proses pelaksanaan Pemilu di luar negeri bertujuan untuk: a. memastikan proses pelaksanaan Pemilu di luar negeri berlangsung secara jujur dan adil; b. memastikan kesiapan penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu di luar negeri; c. memastikan proses kompetisi antar peserta pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil; d. memastikan pemilih dalam memberikan hak suaranya dilayani dengan baik oleh Penyelenggara Pemilu; e. menjamin penggunaan hak pilih diberikan secara jujur; dan f. mencegah terjadinya pengurangan dan/atau penggelembungan perolehan suara peserta Pemilu.

Pengawasan proses penetapan hasil Pemilu dilaksanakan oleh: a. Bawaslu pada proses penetapan hasil Pemilu DPR secara nasional yang dilakukan oleh KPU; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pengawas Pemilu Luar Negeri pada proses pelaksanaan Pemilu di luar negeri yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri

(1) Ruang lingkup pengawasan yang diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini meliputi: a. Pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR di luar negeri; b. Pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; c. Pengawasan kegiatan pemungutan suara di luar negeri; d. Pengawasan kegiatan penghitungan suara di luar negeri; e. Pengawasan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu di luar negeri. (2) Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Luar Negeri berpedoman pada tata cara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam Negeri.

(1) Pengawasan pelaksanaan kampanye pemilihan umum di luar negeri difokuskan pada: a. materi kampanye yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR; b. media penyampaian informasi yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR; c. penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara oleh pejabat negara/pejabat pemerintah dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di luar negeri; dan d. perlakuan adil penyelenggara pemilu dalam memberikan kesempatan kampanye kepada partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawasan pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri difokuskan pada: a. distribusi dan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; b. distribusi dan ketersediaan perlengkapan rekapitulasi hasil perolehan suara; c. ketersediaan surat suara pada kegiatan pelayanan pengumpulan surat suara melalui drop box; dan d. pengiriman dan pengembalian surat melalui pos. (3) Pengawasan pelaksanaan kegiatan pemungutan suara difokuskan pada: a. jumlah warga negara INDONESIA yang menggunakan hak pilihnya di luar negeri; b. mobilisisasi warga negara INDONESIA atau bukan warga negara INDONESIA di luar negeri untuk memberikan suara; c. pemilih tidak terdaftar dalam DPTLN yang memberikan suaranya dalam pemilu yang dilaksanakan di luar negeri; dan d. pemberian suara melalui drop box dan pos. (4) Pengawasan pelaksanaan kegiatan penghitungan suara difokuskan pada: a. pencegahan terhadap penggelembungan suara; b. pengisian dan pencatatan formulir hasil penghitungan suara; c. penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu; d. penyelesaian keberatan pada saat proses penghitungan suara; (5) Pengawasan pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara di luar negeri difokuskan pada : a. akurasi dan kecermatan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suaran di luar negeri; dan b. kegiatan pencocokan data perolehan suara dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara di luar negeri.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pencegahan kepada pelaksana, peserta dan petugas kampanye yang melakukan kegiatan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menghina seseorang, agama, suku, rasa, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan k. memobilisasi warga negara INDONESIA yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah keikutsertaan dalam kampanye pemilu di luar negeri kepada: a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. ketua, wakil ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank INDONESIA; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; dan/atau f. anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara republik INDONESIA.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksanaan kampanye melalui pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dilakukan melalui media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran lainnya di luar negeri harus diawasi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Materi kampanye melalui pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dilakukan melalui media massa cetak, online, elektronik, dan lembaga penyiaran lainnya di luar negeri materi kampanye harus mematuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu dan tidak melanggar larangan kampanye.

Bawaslu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan para Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPR yang menjadi calon Anggota DPR yang berkunjung ke luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dicegah untuk melakukan kampanye Pemilu di luar negeri apabila kedatangannya di luar negeri menggunakan fasilitas dan uang negara.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri tiba di Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi dan memastikan proses distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ke KPPSLN telah selesai dilakukan sebelum waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. (3) Dalam hal Pengawas Pemilu Luar Negeri setelah melakukan pengecekan perlengkapan penyelenggaraan pemilu ternyata belum diterima oleh PPLN pada waktu yang telah ditentukan, Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatatnya di dalam Berita Acara. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam kesempatan pertama kali setelah menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diharuskan segera menyampaikan ke Bawaslu. (5) Bawaslu segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPU untuk segera melengkapi segala perlengkapan penyelenggaraan pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, segala perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan perlengkapan pemungutan dan penhitungan suara harus dipastikan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri sudah lengkap dan siap untuk digunakan.

(1) Pengawas Pemilu Luar harus mencatat, meminta, dan memiliki data surat suara yang dikirimkan melalui pos. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri harus mencatat, meminta dan memiliki data surat suara yang disiapkan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam drop box. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengecek kesiapan dan jumlah surat suara yang disiapkan. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatat seluruh surat suara yang digunakan oleh pemilih melalui pos atau drop box.

Pemberitahuan Ketua KPPSLN kepada Pemilih terkait dengan hari, tanggal, waktu pelaksanaan pemungutan suara, dan nama TPSLN harus dipastikan oleh Panitia Pengawas Luar Negeri dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan TPSLN tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri berkoordinasi dengan KPPSLN untuk memastikan bahwa pembuatan TPSLN telah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, serta dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyandang cacat, dan adanya jaminan kepada setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyusun hasil penilaian kelayakan TPSLN, yang terdiri atas : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. apabila di ruang terbuka, Pemilih dan Saksi mendapatkan perlindungan dari panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; b. apabila di ruang tertutup, luas TPSLN harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding ketika memberikan suara di bilik pemberian suara; c. menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda; d. penerangan yang cukup di TPSLN; dan e. kelengkapan sarana dan prasarana. (4) Dalam hal hasil penilaian TPSLN dianggap tidak layak, maka Pengawas Pemilu segera melakukan koordinasi dengan Ketua KPPSLN untuk mendapatkan tempat yang layak dan meminta untuk menyiapkan seluruh alat kelengkapan sarana dan prasarana pemungutan suara. (5) Penyiapan dan pengaturan tata letak tempat duduk dan perlengkapan pemungutan suara harus dipastikan tidak mengganggu jalannya proses pemungutan suara.

(1) Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi proses distribusi alat kelengkapan, dukungan perlengkapan pemungutan, dan penghitungan suara. (2) Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan adanya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya di TPSLN. (3) Alat perlengkapan dan alat kelengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPSLN dari PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (4) Hasil pengawasan proses distribusi, pengecekan alat kelengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan, dan penghitungan suara dicatat oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri di dalam formulir pengawasan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Sebelum rapat pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan ikut hadir untuk mengawasi kegiatan : a. pengecekan TPSLN dan perlengkapannya; b. pemasangan salinan DPTLN, DPTbLN, dan DPKLN di tempat yang sudah ditentukan; c. penempatan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya; dan d. pengaturan dan pembagian tempat duduk untuk Pemilih.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilangsungkan pada waktu yang telah ditetapkan. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Pemilih dan saksi telah ada di TPSLN sebelum rapat pemungutan suara dimulai. (3) Dalam hal penundaan dilakukan untuk menunggu saksi dan pemilih hadir di TPSLN, Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa alokasi waktu yang disediakan cukup dan rasional. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa seluruh saksi partai politik yang hadir menerima: a. salinan DPTLN; b. salinan DPTbLN; c. salinan DPKLN; d. salinan A.T. Khusus KPU-LN; dan e. Model C-LN Pemungutan. (5) Dalam hal terdapat partai politik yang tidak menghadirkan saksi pada rapat pemungutan suara, Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat memberikan informasi mengenai mekanisme untuk mendapatkan formulir C-LN Pemungutan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memegang dan wajib mengetahui agenda rapat Pemungutan Suara. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan agenda rapat Pemungutan suara dilaksanakan seluruhnya oleh KPPSLN.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan KPPSLN telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai tata cara pemberian suara. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan pemberian kesempatan kepada Pemilih untuk memberikan suaranya sesuai dengan urutan kehadiran pemilih dan mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri meminta dan memberikan pertimbangan kepada KPPSLN untuk mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil, ibu menyusui atau orang tua untuk memberikan suara. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Surat Suara yang diterima oleh Pemilih dalam keadaan baik atau tidak rusak. (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Surat Suara Pengganti yang rusak dan Surat Suara yang keliru dicoblos diberikan hanya 1 (satu) kali dan mengingatkan KPPSLN untuk mencatatnya dalam Model C-LN Pemungutan.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memperhatikan dan mengingatkan kepada KPPSLN untuk mencatat secara baik dan benar Pemilih yang menggunakan hak pilih hanya dengan menggunakan paspor atau identitas lain ke dalam formulir. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdaftar dalam DPT, DPTbLN, dan DPKLN. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan KPPSLN memberikan kesempatan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPSLN berakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan surat suara yang akan digunakan masih tersedia. (5) Apabila tidak tersedia surat suara, Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya di TPSLN lain yang masih dalam satu wilayah kerja PPLN sesuai alamat tempat tinggal Pemilih.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Pemilih yang menuju bilik suara dapat memberikan suaranya secara aman dan terjaga kerahasiaannya. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan setiap Pemilih yang telah memberikan suara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang disediakan di TPSLN.

(1) Mengawasi dan membantu Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain agar mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan pendamping pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai atas permintaan Pemilih yang bersangkutan dan pendamping tidak membocorkan dan menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan kotak suara dijaga, disegel, dan dalam kondisi utuh setelah Pemungutan Suara di TPSLN. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi penyerahan kotak suara dari KPPSLN kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menjaga Kotak Suara selama disimpan di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA. (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus selama penjagaan Kotak Suara, Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatatnya di dalam formulir pengawasan.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan secara khusus dan melekat dalam penerimaan suara melalui pos dan/atau pengambilan suara melalui Drop Box. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawas Pemilu Luar Negeri harus memiliki data mengenai Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN yang memberikan suara melalui Pos atau Drop Box paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Pengawas Pemilu luar negeri mencatat identitas secara lengkap Pemilih yang memberikan suara melalui Pos atau Drop Box. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatat seluruh surat suara yang dikirimkan melalui ps kepada Pemilih yang memberikan suara melalui pos atau Drop Box. (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatat seluruh surat suara yang telah dicoblos yang dikirimkan melalui Pos atau yang diserahkan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri melalui Drop Box. (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan surat suara yang direkapitulasi adalah surat suara yang diterima sebelum kegiatan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN selesai. (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri harus melarang untuk dilakukannya rekapitulasi terhadap Surat Suara yang diterima oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri setelah kegiatan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN selesai.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri hadir di TPSLN paling lambat 1 (satu) jam sebelum dilaksanakannya Penghitungan Suara di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA. (2) Setelah di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA, Pengawas Pemilu Luar Negeri mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri harus memastikan bahwa tata letak pengaturan sarana dan prasarana diatur secara baik yang memudahkan penggunaan dan proses penghitungan suara dapat diikuti dengan jelas oleh semua yang hadir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri harus melakukan pengecekan secara langsung bahwa KPPSLN dalam mencatat dan/atau mengisi formulir dilakukan secara cermat dan teliti. (2) Pengawasan pencatatan dan/atau pengisian dilakukan terhadap: a. jumlah pemilih terdaftar dalam salinan DPTLN yang memberikan suara; b. jumlah pemilih terdaftar dalam DPTbLN yang memberikan suara; c. jumlah pemilih terdaftar dalam DPKLN yang memberikan suara; d. jumlah pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor dan/atau Identitas Lain (DPKtbLN); e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan; f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos; dan g. jumlah surat suara cadangan yang tidak terpakai. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri harus memastikan adanya kesesuaian antara jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPLN. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri harus memastikan surat suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos telah diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPSLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/pulpen. (5) Memastikan Surat Suara cadangan dicatatkan di dalam formulir.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan KPPSLN melakukan penghitungan dengan cara: a. menyatakan rapat pelaksanaan penghitungan suara dimulai; b. menghitungan jumlah kotak suara berdasarkan jumlah kotak suara yang dipergunakan pada saat pemungutan suara; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; d. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPSLN; e. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan; f. mencatat hasil penelitian surat suara yang diumumkan; dan g. MENETAPKAN jumlah Surat Suara yang telah diumumkan dengan disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memperhatikan dengan cara seksama ketika Ketua KPPSLN melakukan penelitian dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan surat suara. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengingatkan kepada petugas KPPSLN agar dalam mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dilakukan dengan suara jelas dan terdengar, serta memperlihatkan setiap surat suara yang dicoblos di hadapan saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dihitung dan dicatat secara cermat dan teliti. (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri mendokumentasikan formulir model C1- LN plano.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan setiap Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara menerima formulir model C-LN Penghitungan dan model C1-LN dan lampiran model C1-LN. (2) Dalam hal Partai Politik tidak menghadirkan saksi pada rapat Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Luar Negeri meminta kepada PPLN untuk menyiapkan dan menyerahkan pada kesempatan berikutnya ketika diminta oleh Partai Politik. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan PPLN bersedia memberikan berbagai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Saksi Peserta Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan dan mengingatkan KPPSLN untuk mengumumkan formulir model C1-LN dan lampiran model C1- LN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawas Pemilu Luar Negeri mendokumentasikan kegiatan KPPSLN dalam melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Setelah rapat Penghitungan Suara di kantor PPLN, Pengawas Pemilu Luar Negeri mengecek keutuhan kotak suara dan memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel. (2) Pada saat proses penyerahan kotak suara dari KPPSLN kepada PPLN, Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib mengawasi dan mencatat laporan yang disampaikan pada saat proses penyerahan kotak suara.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyaksikan kegiatan pembukaan kotak suara. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri ikut melihat secara cermat dan teliti kegiatan pencocokan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri ikut menyaksikan secara cermat dan teliti pernyataan sah atau tidak sah pencoblosan Surat Suara. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib mendokumentasikan dengan foto atau video formulir D1-LN pos ukuran plano.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri agar surat suara yang disediakan di dalam Drop Box sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPTLN dan/atau data jumlah pemilih yang akan memberikan suara melalui Drop Box. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Pemilih yang telah memberitahukan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri akan memberikan suara melalui Drop Box mendapatkan Surat Suara.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menyaksikan pembukaan dan proses mengeluarkan isi Drop Box. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri ikut menyaksikan secara cermat dan teliti pernyataan sah atau tidak sah pencoblosan surat suara. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib mendokumentasikan dengan foto atau video formulir D1-LN pos ukuran plano.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyiapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengawasan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di wilayah kerjanya. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyiapkan catatan khusus terkait keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengecek kesiapan alat perlengkapan dan berbagai formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengecekan terhadap Kotak Suara yang diserahkan oleh KPPSLN kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri. (2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dalam keadaan tersegel. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pengawas Pemilu Luar Negeri membuat catatan khusus apabila kotak suara ditemukan dalam keadaan tidak tersegel. (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sesuai dengan tata cara yang telah disusun oleh KPU. (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan dan mengingatkan kepada PPLN agar saksi dari Partai Politik sebelum menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara harus menyerahkan surat mandat terlebih dahulu. (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menyaksikan dan mendokumentasikan pengumuman PPLN terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR di tempat terbuka. (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menyimpan dan selanjutnya mengirimkan kepada Bawaslu Republik INDONESIA dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan rincian hasil penghitungan suara yang sebelumnya diserahkan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri. (8) Bawaslu melaksanakan pengawasan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Luar Negeri berpedoman pada tata cara pengawasan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam negeri.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyusun laporan hasil pengawasan pemilu di luar negeri sesuai dengan wilayah kerjanya. (2) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di Pengawas Pemilu Luar Negeri.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima setiap laporan dan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri. (2) Laporan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif dan memerlukan tindakan hukum segera, Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat menyelesaikannya di tempat terjadinya pelanggaran. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan kajian terhadap setiap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan rekomendasi terhadap temuan atau laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan hasil kajian yang berisi rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada Bawaslu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU. (3) Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan kepada Bawaslu. (2) Laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri dilampiri dengan kronologi peristiwa dan hasil kajian sementara terhadap pelanggaran. (3) Bawaslu meneruskan dugaan pelangaran pidana Pemilu di luar negeri kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara lain mencegah agar tidak terjadi proses mobilisasi Warga Negara INDONESIA untuk memilih pada pelaksanaan Pemilu di luar negeri. (2) Untuk mencegah terjadinya proses mobilisasi Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat melibatkan pihak berwenang yang melakukan penjagaan di daerah perbatasan. (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri meminta data perlintasan warga pada rentang waktu pelaksanaan Pemilu di luar negeri hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu di luar negeri, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formulir yang digunakan untuk melakukan pengawasan Pemilu di luar negeri diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Bawaslu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id