Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Usaha adalah suatu kegiatan menjual, membeli, menyediakan dan memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuannya.
4. Keluarga adalah suami/istri dan anak kandung.

(1) Anggota Polri dapat memiliki atau menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Polri dilarang: a. bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sendiri di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara; b. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Polri demi kepentingan pribadi; dan c. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya. (3) Kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. pemilikan modal atau saham yang jumlah dan sifat kepemilikan tidak menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan; b. keluarga anggota Polri yang menerima pekerjaan atau bekerja sebagai pegawai pada swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suami/ istri atau orangtuanya; c. tujuan serta fungsi sosial, baik sebagai pemimpin, pengurus, pengawas atau pegawai biasa, atas dasar penugasan dari pejabat yang berwenang dan diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial antara lain praktik dokter, bidan dan mengajar sebagai guru. (4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk dijalankan oleh keluarga anggota Polri. (5) Jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak: a. mengganggu tugas pokok; b. memanfaatkan jabatan atau kedudukan sebagai anggota Polri; dan c. menggunakan fasilitas dinas.

(1) Mekanisme pemberitahuan usaha: a. bagi anggota Polri yang akan menjalankan usaha:

1. wajib memberitahukan secara tertulis kepada Tim Penilai Usaha tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan dengan melampirkan dokumen terkait;
2. tim penilai usaha melakukan penelitian atas kegiatan usaha yang akan dijalankan; dan
3. tim penilai memberikan rekomendasi: a) kegiatan usaha dapat dijalankan; atau b) kegiatan usaha tidak dapat dijalankan, apabila usaha yang akan dilaksanakan termasuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). b. bagi anggota Polri yang telah menjalankan usaha:
4. wajib memberitahukan secara tertulis kepada Tim Penilai Usaha tentang kegiatan usaha yang dijalankan dengan melampirkan dokumen terkait;
5. tim penilai usaha melakukan verifikasi atas usaha yang dijalankan; dan
6. tim penilai memberikan rekomendasi:

a) kegiatan usaha tetap dijalankan; atau b) kegiatan usaha harus dihentikan, apabila usaha yang sedang dijalankan termasuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual dan/atau elektronik kepada: a. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bagi Perwira Tinggi dan anggota Polri yang berdinas di Markas Besar Polri; dan b. Kepala bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah bagi anggota Polri yang berdinas di tingkat Kepolisian Daerah.

(1) Tim Penilai Usaha dibentuk dengan: a. Keputusan Kapolri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan b. Keputusan Kapolda, untuk tingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor. (2) Tim Penilai Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh: a. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan b. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor.

Tim Penilai Usaha bertugas: a. meneliti dokumen kegiatan usaha yang dilakukan anggota Polri; b. melakukan pengecekan atas usaha yang dijalankan anggota Polri;

c. melakukan pengecekan pelaksanaan tugas pokok anggota Polri yang memiliki usaha; d. melakukan penilaian atas usaha yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. memberikan rekomendasi terhadap usaha anggota Polri.

Anggota Polri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelaporan usaha bagi anggota Polri mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah Peraturan Kapolri ini diundangkan.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA