Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman

yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman. 3. Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku Ruang Kantor dan Perlengkapan Kantor. 4. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Ombudsman. 5. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkungan Ombudsman. 6. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhannya serta memenuhi persyaratan estetika.

7. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung.
8. Perlengkapan Kantor adalah alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Kendaraan Dinas Operasional Kantor adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman.

Pengaturan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Ombudsman bertujuan untuk: a. memberikan acuan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran pengadaan Sarana dan Prasarana kantor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. memberikan pengetahuan dan bimbingan teknis kegiatan Sarana dan Prasarana kantor dan manfaat atau nilai tambah kepada pemangku kepentingan dalam upaya mencegah terjadinya segala bentuk ketidakpatuhan dan senantiasa memenuhi prinsip good governance; c. mewujudkan keseragaman Sarana dan Prasarana kantor di semua satuan kerja di lingkungan Ombudsman; d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara; e. meminimalkan terjadinya pemborosan dan/atau penyelewengan penggunaan Sarana dan Prasarana kantor; dan f. tercapainya tertib administrasi penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Ombudsman.

(1) Ruang lingkup Peraturan Ombudsman ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model/tipe Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan Ombudsman. (2) Kantor di lingkungan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kantor Ombudsman; dan b. kantor Perwakilan Ombudsman. (3) Kantor Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kantor pusat dari Ombudsman yang berkedudukan di ibu kota negara Republik INDONESIA yang bukan merupakan kantor Perwakilan Ombudsman.

Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan kantor Ombudsman terdiri atas: a. Ruang Kantor; b. Ruang Penunjang; c. Perlengkapan Kantor; dan d. kendaraan dinas.

(1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Ruang Kantor Ketua; b. Ruang Kantor Wakil Ketua; c. Ruang Kantor Anggota; d. Ruang Kantor pejabat eselon I; e. Ruang Kantor pejabat eselon II dan asisten utama; f. Ruang Kantor pejabat eselon III; g. Ruang Kantor pejabat eselon IV dan kepala keasistenan;

h. Ruang Kantor bendahara; dan i. Ruang Kantor fungsional umum dan asisten. (2) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

(1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. ruang rapat besar; b. ruang ajudikasi khusus; c. ruang rapat; d. ruang investigasi khusus; e. ruang fasilitas pengaduan masyarakat; f. ruang teleconference; g. musala; h. ruang laktasi; i. ruang tunggu; j. ruang arsip; k. toilet; l. toilet khusus penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia); m. ruang lobi; n. ruang telekomunikasi; o. perpustakaan; p. gudang barang persediaan; q. gudang barang peralatan; r. ruang pusat CCTV (Closed Circuit Television); s. ruang galeri; t. ruang pelayanan informasi dan dokumentasi; u. ruang poliklinik; v. ruang sentral telepon; w. ruang pos penjagaan keamanan; x. ruang istirahat penjaga keamanan; y. ruang kantin; z. ruang genset;

aa. ruang server; bb. ruang LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik); cc. ruang dapur/pantry; dd. ruang media center; ee. ruang pewarta; ff. ruang istirahat; gg. ruang panel listrik; dan hh. ruang merokok. (2) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan; dan b. Kendaraan Dinas Operasional Kantor. (2) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan. (3) Standar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan kantor Ombudsman dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman terdiri atas:

a. Standar Sarana dan Prasarana Kantor; dan b. Standar Sarana dan Prasarana lahan dan bangunan.

Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas: a. Ruang Kantor; b. Ruang Penunjang; c. Perlengkapan Kantor; dan d. Kendaraan Dinas Operasional Kantor.

(1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Ruang Kantor kepala perwakilan; b. Ruang Kantor bendahara; dan c. Ruang Kantor fungsional umum dan asisten. (2) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

(1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. ruang rapat besar; b. ruang rapat; c. ruang fasilitas pengaduan masyarakat; d. musala; e. ruang laktasi; f. ruang tunggu; g. ruang arsip; h. toilet; i. ruang lobi; j. ruang penyimpanan barang;

k. ruang dapur/pantry; dan l. ruang merokok. (2) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

(1) Kendaraan Dinas Operasional Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Ombudsman. (2) Standar Kendaraan Dinas Operasional Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Standar Sarana dan Prasarana lahan dan bangunan di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman sebagaimana dinaksud dalam Pasal 9 huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kantor disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2018

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA