Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI INPASSING

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada

instansi pemerintah. 4. Pejabat Fungsional Sandiman adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi seorang Pejabat Fungsional Sandiman sesuai atau tidak sesuai dengan kompetensi kerja Pejabat Fungsional Sandiman. 7. Tim Penilai Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi, yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai Uji Kompetensi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing.

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman adalah PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional umum dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman keahlian atau keterampilan melalui Inpassing. (2) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama dengan pangkat paling tinggi pembina utama muda, golongan ruang IV/c. (3) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Jabatan Fungsional Sandiman pelaksana, pangkat pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c; dan b. Pejabat Fungsional Sandiman pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman madya pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b. (5) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu bagi yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(1) PNS yang menduduki jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman keterampilan melalui Inpassing harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, diploma II, atau diploma III dengan kualifikasi pendidikan:

1. ijazah sekolah menengah kejuruan untuk bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa dengan program studi keahlian teknik mesin atau teknik elektronika; atau 2) ijazah sekolah menengah kejuruan untuk bidang studi teknologi informasi dan komunikasi dengan program studi keahlian teknik komputer dan informatika atau teknik telekomunikasi;
2. ijazah diploma II dan III untuk rumpun matematika dan ilmu pengatahuan alam, subrumpun matematika dengan bidang matematika, statistik, atau ilmu komputer; atau 4) ijazah diploma II dan III untuk rumpun ilmu teknik, subrumpun teknik elektro dan informatika dengan bidang ilmu teknik elektro, teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik komputer, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, atau teknik perangkat lunak. b. pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

c. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang persandian paling kurang 2 (dua) tahun; d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. tersedia formasi untuk jenjang jabatan yang akan diduduki; f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang persandian sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki; dan g. usia paling tinggi:

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan pelaksana; dan 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan administrator dan pengawas. (2) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman keahlian melalui Inpassing harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah diploma IV Sekolah Tinggi Sandi Negara atau sarjana, pascasarjana, dan doktor sesuai dengan kualifikasi pendidikan:

2. rumpun matematika dan ilmu pengetahuan alam, subrumpun matematika dengan bidang ilmu matematika, statistik, atau ilmu komputer;

3. Rumpun ilmu teknik, subrumpun teknik elektro dan informatika dengan bidang ilmu teknik elektro, teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik komputer, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, atau teknik perangkat lunak;

4. Rumpun ilmu bahasa, subrumpun bahasa asing;

5. Rumpun ilmu ekonomi, subrumpun ilmu manajemen dengan bidang ilmu manajemen atau manajemen informatika; atau 5) Rumpun ilmu sosial humaniora, subrumpun ilmu politik dengan bidang ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu sosial dan politik, ketahanan nasional, atau kebijakan publik. b. pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang persandian paling sedikit 2 (dua) tahun; d. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang persandian sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki; f. tersedia formasi untuk jenjang jabatan yang akan diduduki; dan g. usia paling tinggi:

6. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan pelaksana;

7. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman pertama atau muda;

8. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman madya; dan 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Inpassing. (2) Angka kredit kumulatif untuk Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini. (3) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b, yang belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Sandiman dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Sandiman sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki. (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Inpassing PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

(1) PPK menyampaikan surat permohonan disertai berkas usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing kepada Kepala Lembaga Sandi Negara selaku kepala instansi pembina untuk mendapatkan rekomendasi. (2) Berkas usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, diploma II, atau diploma III untuk menduduki Jabatan Fungsional Sandiman keterampilan; atau b. fotokopi ijazah diploma IV Sekolah Tinggi Sandi Negara, sarjana, pascasarjana, atau doktor untuk menduduki Jabatan Fungsional Sandiman keahlian; c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; d. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan sandiman kecuali bagi diploma III Akademi Sandi Negara dan diploma IV Sekolah Tinggi Sandi Negara; e. surat rekomendasi atasan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas di bidang persandian paling kurang 2 (dua) tahun; f. fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; g. surat pernyataan tidak rangkap jabatan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini;

h. surat pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di bidang persandian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini; i. surat pernyataan komitmen melaksanakan kegiatan persandian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini; dan j. surat pernyataan tersedianya formasi jenjang Jabatan Fungsional Sandiman yang akan diduduki dan ditandatangani oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. (3) Kepala Lembaga Sandi Negara menugaskan Tim Penilai untuk melaksanakan penilaian berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Uji Kompetensi.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memverifikasi berkas usulan persyaratan; b. menyusun materi Uji Kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Sandiman; c. melakukan Uji Kompetensi; d. menilai hasil Uji Kompetensi; dan e. melaporkan hasil verifikasi berkas usulan persyaratan dan Uji Kompetensi. (3) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, terdiri atas:

a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan dan pengendalian persandian. (5) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan persandian. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi pembinaan persandian. (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh sekretariat. (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang Assesor Kompetensi; dan b. 2 (dua) orang pejabat struktural dan/atau Pejabat Fungsional Sandiman.

(1) Tim Penilai memverifikasi berkas usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan mempertimbangkan kelengkapan berkas dan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman. (2) Berkas usulan PNS yang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan untuk dilakukan proses Uji Kompetensi. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Lembaga Sandi Negara. (4) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kompetensi inti pada masing-masing jenjang jabatan.

(5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penilaian tes tertulis dan/atau wawancara. (6) Nilai kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu paling rendah bernilai 70 (tujuh puluh). (7) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa usulan rekomendasi. (8) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Kepala Lembaga Sandi Negara sebagai bahan untuk penetapan rekomendasi. (9) Instansi pembina akan menyampaikan surat penetapan angka kredit kepada PPK pengusul untuk diproses lebih lanjut bagi PNS yang diberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) PNS yang tidak diberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), instansi pembina akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPK pengusul bahwa yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

(1) PPK pengusul harus memperhatikan hasil rekomendasi instansi pembina dalam melakukan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing. (2) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak rekomendasi ditetapkan. (3) PNS yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman maka akan diberikan masa perpanjangan rekomendasi hingga batas waktu pelaksanaan Inpassing berakhir.

Hasil pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing dilaporkan kepada: a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini; dan b. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Sandi Negara dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini, dan surat keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing.

PNS yang mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing namun belum mengikuti dan belum lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan sandiman, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan sandiman paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018.

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA