Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

3. Whistleblower adalah pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang melakukan pengaduan.

4. Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Whistleblowing System adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Verifikator adalah petugas yang melakukan komunikasi dan verifikasi data/informasi yang disampaikan oleh Whistleblower.

6. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.

7. Tim Pengawas adalah tim kerja pada LKPP yang bertugas mengawasi operasional Whistleblower System.

8. Administrator Sistem adalah petugas pada LKPP yang bertugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional aplikasi Whistleblower System.

9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain dengan nama apapun.

12. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

14. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh Whistleblower sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

15. Pelanggaran adalah indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa sejak dari perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

16. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Kepala ini berlaku bagi bagi seluruh K/L/D/I yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Whistleblower mengadukan penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan wewenang secara elektronik melalui Whistleblower System (www.wbs.lkpp.go.id). 4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengaduan diterima oleh Verifikator untuk diverifikasi kelengkapan pengaduan. (2) Verifikator melakukan verifikasi atau permintaan kelengkapan pengaduan kepada Whistleblower apabila pengaduan dianggap belum lengkap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Apabila pengaduan lengkap, verifikator membuat resume dan meneruskan resume beserta dokumen pengaduan lainnya kepada penelaah. (4) Apabila berdasarkan pertimbangan verifikator bahwa pengaduan yang diajukan Whistleblower termasuk dalam kategori Sanggahan, Sanggahan Banding atau Pengaduan dari pihak luar selain pegawai instansi yang terkait atau pengaduan yang diajukan oleh selain dari Whistleblower, maka hal dimaksud diteruskan ke K/L/D/I terkait. (5) Penelaah melakukan membuat telaahan terhadap hasil verifikasi resume pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh

dari Verifikator dalam Laporan Hasil Telaahan. dan menyampaikan hasil telaahan berupa usulan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi. (6) Penelaah menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi atau indikasi tindak pidana. 5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, penelaah menyampaikan Laporan Hasil Telaahan kepada APIP K/L/D/I. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan APIP KLDI ternyata pengaduan tersebut terdapat indikasi tindak pidana, maka APIP KLDI tersebut menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pimpinan KLDI. (3) APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, dan/atau instansi penegak hukum menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pimpinan K/L/D/I sesuai dengan kewenangannya. 6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) LKPP melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut terhadap pengaduan yang diajukan oleh Whistleblower. (2) APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, dan/atau Instansi Penegak Hukum menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan rekomendasi kepada Pimpinan K/L/D/I dan LKPP. 7. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggara Whistleblowing System terdiri dari:

1. Verifikator;

2. Penelaah; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Tim Pengawas; dan

4. Administrator Sistem.

5. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Whistleblower dalam menyampaikan pengaduan berhak mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan. (2) Whistleblower berhak untuk mendapatkan perlindungan barupa: a. Identitas dirahasiakan; b. Perlindungan dari tuntutan balik yang bersifat administratif kepegawaian yang akan merugikan pelapor seperti:

1. penurunan jabatan;
2. penurunan nilai DP3;
3. usulan pemindahan tugas; atau 4) hambatan lainnya. c. Pemindahtugasan atau mutasi bagi pelapor dalam hal timbul ancaman fisik bagi pelapor. d. Bantuan permintaan kepada Kepolisian Republik INDONESIA dalam hal kasus telah disampaikan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan. e. Bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum. f. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam hal:
4. Identitas pelapor diketahui pihak yang diadukan;
5. Pelapor mengajukan permohonan tertulis kepada APIP. (3) Whistleblower berhak untuk mendapat info tindak lanjut pengaduan melalui akun. (4) Dalam hal pengaduan benar, Whistleblower berhak menerima penghargaan. (5) Penghargaan diberikan kepada Whistleblower setelah putusan pengadilan inkracht. (6) Pimpinan K/L/D/I bertanggung jawab terhadap perlindungan Whistleblower.

9. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Whistleblowing System diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. (2) Aplikasi Whistleblowing System disediakan oleh LKPP. (3) Pengembangan dan pemeliharaan Whistleblowing System dilaksanakan oleh LKPP. (4) Prosedur operasional standar Whistleblowing System ditetapkan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. 10. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Whistleblowing System belum dapat diselenggarakan di Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, pengaduan dari Whistleblower diselenggarakan oleh LKPP. (2) Aplikasi Whistleblowing System yang ada masih tetap berlaku berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sepanjang aplikasi Whistleblowing System yang baru belum terbentuk.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2013 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id