Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PANEL AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. PRESIDEN adalah kepala pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945.
5. Masyarakat adalah lembaga, organisasi, dan/atau perseorangan yang dapat mengusulkan calon anggota panel ahli.
6. Panel Ahli Calon Hakim Konstitusi selanjutnya disebut Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN.
7. Sekretariat Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panel Ahli.
8. Biro adalah biro yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dukungan teknis administrasi rekrutmen hakim.
9. Hari adalah hari kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Panel Ahli bersifat adhoc dan berkedudukan di Ibukota Negara pada Komisi Yudisial. (2) Panel Ahli dibentuk dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial.

Panel Ahli bertugas melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Panel Ahli berwenang: a. menerima usulan calon hakim konstitusi dari lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi kepada PRESIDEN untuk ditetapkan; b. menerima dukungan dan masukan dari masyarakat tentang calon hakim konstitusi; c. MENETAPKAN jadwal dan tata tertib uji kelayakan dan kepatutan; d. menilai dan MENETAPKAN hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi; dan e. menyampaikan nama-nama calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan PRESIDEN.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Panel Ahli wajib: a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai Panel Ahli; dan c. menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(1) Panel Ahli berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari: a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR; c. 1 (satu) orang diusulkan oleh PRESIDEN; dan d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum. (2) Susunan keanggotaan Panel Ahli terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. 5 (lima) orang Anggota. (3) Ketua dan Sekretaris Panel Ahli, dipilih dari dan oleh Anggota Panel Ahli.

(1) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c menyampaikan usulan anggota Panel Ahli kepada Komisi Yudisial paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi. (2) Komisi Yudisial menyampaikan permintaan usulan anggota Panel Ahli kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN yang tidak menerima surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya usulan anggota Panel Ahli dari Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN. (3) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN yang tidak menerima surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan usulan anggota Panel Ahli kepada Komisi Yudisial paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat permintaan usulan anggota Panel Ahli dari Komisi Yudisial.

(1) Komisi Yudisial memilih 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dengan persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela; d. memiliki kredibilitas dan integritas; e. menguasai ilmu hukum dan memahami UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. berpendidikan paling rendah magister; g. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan h. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk. (2) Pemilihan 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pengumuman penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli; b. penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat; dan c. penetapan anggota Panel Ahli. (3) Pengumuman penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya usulan anggota Panel Ahli dari Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN yang menerima surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi. (4) Penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli. (5) Usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis kepada Komisi Yudisial dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi; b. foto copy Ijazah Magister; c. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun; d. surat kesediaan melaksanakan tugas sebagai anggota panel ahli; e. foto copy KTP; dan f. foto copy NPWP. (6) Dalam hal tidak ada dan/atau kurang dari 4 (empat) orang usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada www.djpp.kemenkumham.go.id

ayat (4) dan (5), anggota Komisi Yudisial dapat mengusulkan anggota Panel Ahli. (7) Penetapan 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial berdasarkan usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat dan/atau anggota Komisi Yudisial. (8) Rapat Pleno Komisi Yudisial penetapan 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli.

(1) Komisi Yudisial mengangkat 3 (tiga) orang anggota Panel Ahli yang diusulkan Mahakamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN serta 4 (empat) orang calon anggota Panel Ahli yang dipilih Komisi Yudisial menjadi anggota Panel Ahli. (2) Pengangkatan anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak Rapat Pleno penetapan 4 (empat) orang anggota Panel Ahli yang dipilih Komisi Yudisial.

(1) Anggota Panel Ahli diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan. (2) Dalam hal anggota Panel Ahli berhalangan tetap pada masa kerjanya, Panel Ahli mengajukan permintaan anggota Panel Ahli pengganti kepada lembaga yang mengusulkan anggota Panel Ahli yang berhalangan tetap. (3) Lembaga yang mengusulkan anggota Panel Ahli yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan anggota Panel Ahli pengganti paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya permintaan anggota Panel Ahli pengganti. (4) Masa kerja Panel Ahli Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan masa kerja Panel Ahli yang digantikan.

(1) Pengambilan keputusan Panel Ahli dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan dengan suara terbanyak. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Panel Ahli dibantu oleh Sekretariat Panel Ahli yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. (2) Sekretariat Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Biro dan bertanggung jawab kepada Panel Ahli. (3) Sekretariat Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panel Ahli. (4) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Panel Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Panel Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Yudisial.

Panel Ahli diberikan hak keuangan yang diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2013 KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id