Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2020 tentang PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. 6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain. 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan. 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan. 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan. 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 12. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan. 13. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tujuan. 14. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. 15. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. 16. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat. 17. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan setiap KPU Kabupaten/Kota. 18. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan per KPU Kabupaten/Kota. 19. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik. 20. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU

Kabupaten/Kota, dan dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten/Kota ke TPS, sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman. 21. Hari adalah hari kalender.

Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan meliputi: a. Pengamanan di Percetakan; dan b. Pengamanan di KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan. (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh: a. KPU Provinsi untuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk Surat Suara Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (3) Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara. (4) Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Percetakan wajib melaporkan kepada tim Pengamanan Surat Suara. (5) Tim Pengamanan Surat Suara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

a. KPU Provinsi untuk kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada: a. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara. (2) Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (3) Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara; c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan; d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;

e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota; f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan; g. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan h. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada:

1. KPU Provinsi melalui Sekretaris KPU Provinsi; atau
2. KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Proses Pengepakan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas. (2) Pengepakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan; b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan; c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks; d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan strapping band menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tujuan

pengiriman, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks; e. setiap boks disusun terpisah per kabupaten/kota dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman; f. bahan pengepakan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan g. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak Surat Suara.

(1) Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengepakan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara. (2) Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. areal gudang bebas banjir; b. instalasi listrik cukup memadai; c. pintu gerbang yang aman; d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik; e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik; f. tersedia palet/ganjal barang; g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi; h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang; j. tersedianya alat pemindahan barang; dan k. tersedia televisi sirkuit tertutup/closed circuit television;

Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.

(1) Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/ klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan; c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian; d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama; e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata; f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan; h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan i. memiliki pertanggungan asuransi.

(2) Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk: a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan; b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman per hari kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan; c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan; dan d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka Pengamanan Surat Suara. (2) Pengawalan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan ke daerah tujuan, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota selaku pihak yang menerima.

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

b. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat tujuan; c. memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dalam pedoman teknis ditetapkan dengan Keputusan KPU

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat; dan b. untuk Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat. (2) Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh: a. Percetakan; b. KPU Provinsi;

c. Bawaslu Provinsi; dan d. Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat. (3) Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh: a. Percetakan; b. KPU Kabupaten/Kota; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat. (4) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan. (2) Pengamanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan dalam: a. penerimaan; b. penyortiran dan pelipatan; c. penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan; dan d. pendistribusian.

(1) Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten/Kota tujuan, melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan b. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:

1. membuka kemasan/peti/koli satu per satu;
2. memeriksa dan menghitung isi kemasan/peti/ koli;
3. mencatat isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka;
4. mencocokkan isi kemasan/peti/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
5. melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang. (2) Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara. (2) KPU Kabupaten/Kota menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Kabupaten/Kota dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan: a. kemampuan membaca dan menulis; b. usia; c. jumlah barang; d. jumlah personel; dan e. alokasi waktu kerja yang tersedia. (4) KPU Kabupaten/Kota selama melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan: a. Surat Suara yang baik:

1. hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. tidak terdapat cacat cetak berupa: a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau b) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin web; dan

3. tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara; dan b. Surat Suara yang rusak merupakan Surat Suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Setelah dilakukan Penyortiran Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelipatan Surat Suara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelipatan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Penghitungan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya. (2) Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, penerima barang di KPU Kabupaten/Kota harus segera menyampaikan laporan kepada: a. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (3) Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak

kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kekurangan Surat Suara. (4) Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten/Kota harus segera menyampaikan laporan kepada: a. Sekretaris KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (5) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang ditetapkan, KPU Kabupaten/Kota menuangkan ke dalam berita acara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) serta format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengepakan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten/Kota, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh:

1. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
2. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; b. menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS; c. melakukan pengecekan Surat Suara yang akan dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;

d. mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan dilipat dengan karet gelang atau pengikat; e. memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan; f. memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam kantong plastik besar, yang berisi:

1. sampul yang berisi formulir berita acara;
2. sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
3. sampul kosong untuk KPPS;
4. tinta;
5. karet pengikat Surat Suara;
6. alat untuk mencoblos pilihan;
7. segel;
8. kantong plastik;
9. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
10. alat bantu tunanetra; g. memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam kotak suara yang bermutu baik; h. menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan i. menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan segel pada kotak suara. (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut: a. bahan Pengepakan harus bermutu baik; b. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Surat Suara; c. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan

d. menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota secara lengkap dan tidak disingkat.

(1) Surat Suara yang telah dikemas harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara. (2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bebas banjir; b. instalasi listrik cukup memadai; c. pintu gerbang yang aman; d. dinding, lantai, dan atap tempat Penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang; e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik; f. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi; g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang. (3) Penyimpanan kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik; b. diberi stiker kotak suara; dan c. ditumpuk per kecamatan dan diberi nama kecamatan.

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara,

perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS. (2) Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh: a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim secara bersamaan.

KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS, sebagai berikut: a. menyusun rencana Pendistribusian; b. MENETAPKAN pembagian wilayah Pendistribusian; c. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut, dan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan dengan PPK, PPS dan KPPS.

(1) Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan

pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya. (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/ sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan; c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian; d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama; e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata; f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; g. belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan; h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan i. memiliki pertanggungan asuransi.

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawalan pendistribusian Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

(2) Pengawalan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diserahkan kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima.

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh:

1. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
2. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; b. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS; c. memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara. (2) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KPU Kabupaten/Kota. (4) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan.

(1) KPU Provinsi MENETAPKAN pedoman teknis Pengamanan Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. (2) KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN pedoman teknis Pengamanan Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pedoman teknis Pengamanan Surat Suara ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Selain berpedoman pada Peraturan Komisi ini, pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(1) Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Komisi ini. (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Komisi ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA