Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. 6. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 7. Penduduk adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA di luar negeri. 8. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Dalam pelaksanaannya tugas PPLN dan KPPSLN, berpedoman pada asas- asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas. PERSYARATAN ANGGOTA PPLN DAN KPPSLN

Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN adalah sebagai berikut : a. warga negara Republik INDONESIA; b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN; g. mampu secara jasmani dan rohani; h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) meliputi: a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku; b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945; d. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat; f. surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(1) Untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR di daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan Kotamadya Jakarta Selatan, di luar negeri dibentuk PPLN disetiap Perwakilan Republik INDONESIA. (2) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU. (3) PPLN membentuk KPPSLN.

(1) PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. (2) KPPSLN berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN adalah: a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. membentuk KPPSLN; c. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat INDONESIA di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta MENETAPKAN daftar pemilih tetap; d. menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik INDONESIA kepada KPU; e. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU; f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya dan hasil pemungutan suara melalui pos; g. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya; h. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU; i. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara; j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat INDONESIA di luar negeri; l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG.

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN adalah: a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN; b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN; e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara; f. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara; g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi, peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; h. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN; i. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Keanggotaan PPLN sebanyak 5 (lima) orang berasal dari wakil masyarakat INDONESIA, yang terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. (2) Ketua PPLN dipilih dari dan oleh anggota PPLN. (3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik INDONESIA sesuai dengan wilayah kerjanya. (4) PPLN dibantu oleh Sekretariat PPLN.

(1) Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), terdiri dari 2 (dua) orang yang dipilih dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri. (2) 2 (dua) orang Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. 1 (satu) orang untuk mengelola urusan teknis penyelenggaraan; dan b. 1 (satu) orang untuk mengelola urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu; www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) 1 (satu) orang staf Sekretariat yang bertugas sebagai urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merangkap sebagai Kepala Sekretariat.

(1) Anggota KPPSLN sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 6 (enam) orang anggota. (2) Ketua KPPSLN dipilih dari dan oleh anggota KPPSLN. (3) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), 2 (dua) orang dipilih dari personel Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri untuk penanganan keamanan dan ketertiban di TPSLN.

Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN adalah sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN; g. sehat jasmani dan rohani; h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa INDONESIA; dan i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Masa tugas PPLN dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Masa tugas KPPSLN dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

(1) Tugas ketua PPLN adalah: a. memimpin kegiatan PPLN; b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPLN; c. mengawasi kegiatan KPPSLN; d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk kepada KPU; f. melaporkan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala kepada KPU; g. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPLN; h. untuk mempercepat penghitungan suara, mengirimkan hasil berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui faksimile atau surat elektronik, atau pos elektronik kepada KPU; dan i. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU antara lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2014. (2) Apabila ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota. (3) Tugas anggota PPLN adalah: a. membantu ketua PPLN dalam melaksanakan tugas; b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPLN; c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN sebagai bahan pertimbangan. (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPLN bertanggungjawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.

(1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan dalam rapat PPLN. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPLN. (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat. (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPLN sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(1) Rapat PPLN diselenggarakan atas kesepakatan anggota. (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap anggota PPLN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

(1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dalam rapat PPLN tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPLN mengambil keputusan dari suara terbanyak.

(1) Tugas Sekretariat PPLN adalah: a. membantu pelaksanaan tugas PPLN; b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPLN; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPLN; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN. (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Staf sekretariat PPLN urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR di luar negeri. (2) Staf sekretariat PPLN urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, PPLN dan pertanggungjawaban keuangan dan logistik Pemilu. (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPLN bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat PPLN.

(1) Tugas ketua KPPSLN dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah: a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN; b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap ; dan d. memimpin kegiatan penyiapan TPSLN; (2) Tugas ketua KPPSLN dalam pemungutan suara di TPSLN adalah: a. memimpin kegiatan KPPSLN; b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara; c. mengatur para pemilih memasuki TPSLN; d. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat; e. mengambil sumpah/janji para anggota KPPSLN dan saksi yang hadir; f. membuat berita acara dan menandatangani surat suara tambahan sebanyak 2 % (dua persen), bersama-sama sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPSLN; g. menandatangani surat suara; dan h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 14.00 waktu setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tugas ketua KPPSLN dalam rapat penghitungan suara di TPSLN adalah: a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara; b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan selesai di TPSLN serta dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan warga masyarakat; dan c. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat pusat peserta Pemilu yang hadir. (4) Selambat-lambatnya satu hari setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN, ketua KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN kepada PPLN dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPSLN. (5) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPSLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.

(1) Tugas anggota KPPSLN adalah: a. membantu ketua KPPSLN dalam melaksanakan tugas; b. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPSLN dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan d. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPSLN. (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPSLN bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN.

(1) Petugas keamanan TPSLN bertugas membantu KPPSLN untuk menangani ketertiban dan keamanan di TPSLN atas petunjuk ketua KPPSLN. (2) Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas PPLN dan KPPSLN dibebankan pada anggaran KPU dari APBN dan bantuan/fasilitas dari Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri. (2) Bantuan/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id