Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

4. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

6. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

7. Penduduk adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA di luar negeri.

8. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

9. Hari adalah hari berdasarkan kalender.

10. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan kata BAB II, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN adalah sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. mampu secara jasmani dan rohani; h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 3. Ketentuan Pasal 13 dihapus. 4. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 13 Masa tugas PPLN dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. 5. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Masa tugas KPPSLN dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara. 6. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi Pasal 15, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tugas ketua PPLN adalah : a. memimpin kegiatan PPLN; b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPLN; c. mengawasi kegiatan KPPSLN; d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk kepada KPU; f. melaporkan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala kepada KPU; g. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPLN; h. untuk mempercepat penghitungan suara, mengirimkan hasil berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan www.djpp.kemenkumham.go.id

rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui faksimile atau surat elektronik, atau pos elektronik kepada KPU; dan i. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU antara lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2014. (2) Apabila ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota. (3) Tugas anggota PPLN adalah: a. membantu ketua PPLN dalam melaksanakan tugas; b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPLN; c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN sebagai bahan pertimbangan. (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN. 7. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dalam rapat PPLN. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPLN. (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat. (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Ketentuan Pasal 18 diubah menjadi Pasal 17, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1) Rapat PPLN diselenggarakan atas kesepakatan anggota. (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi Pasal 18, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Setiap anggota PPLN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat. 10. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dalam rapat PPLN tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPLN mengambil keputusan dari suara terbanyak. 11. Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi Pasal 20, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tugas Sekretariat PPLN adalah : a. membantu pelaksanaan tugas PPLN; b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPLN; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPLN; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN. (2) Dalam melaksanakan tugas kepala Sekretariat PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN. 12. Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) Staf Sekretariat PPLN urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR di luar negeri. (2) Staf Sekretariat PPLN urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, PPLN dan pertanggungjawaban keuangan dan logistik Pemilu. (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPLN bertanggung jawab kepada kepala Sekretariat PPLN. 13. Ketentuan Pasal 23 diubah menjadi Pasal 22, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tugas ketua KPPSLN dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah: a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN; b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; c. menandatangani surat pemberitahuan/ panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap; dan d. memimpin kegiatan penyiapan TPSLN. (2) Tugas ketua KPPSLN dalam pemungutan suara di TPSLN adalah: a. memimpin kegiatan KPPSLN; b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara; c. mengatur para pemilih memasuki TPSLN; d. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat; e. mengambil sumpah/janji para anggota KPPSLN dan saksi yang hadir; f. membuat berita acara dan menandatangani surat suara tambahan sebanyak 2%, bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPSLN; g. menandatangani surat suara; dan h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 14.00 waktu setempat. (3) Tugas KPPSLN dalam rapat penghitungan suara di TPSLN adalah: a. menyilakan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara; b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan selesai di TPSLN serta dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan warga masyarakat; dan c. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau pimpinan dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

sebutan lainnya partai politik tingkat pusat peserta Pemilu yang hadir. (4) Selambat-lambatnya satu hari setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN, ketua KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN kepada PPLN dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPSLN. (5) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPSLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN. 14. Ketentuan Pasal 24 diubah menjadi Pasal 23, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tugas anggota KPPSLN adalah : a. membantu ketua KPPSLN dalam melaksanakan tugas; b. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPSLN dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan d. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPSLN. (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPSLN bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN. 15. Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi Pasal 24, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Petugas keamanan TPSLN bertugas membantu KPPSLN untuk menangani ketertiban dan keamanan di TPSLN atas petunjuk ketua KPPSLN. (2) Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN. 16. Ketentuan Pasal 26 diubah menjadi Pasal 25, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas PPLN dan KPPSLN dibebankan pada anggaran KPU dari APBN dan bantuan/fasilitas dari Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bantuan/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 17. Ketentuan Pasal 27 diubah menjadi Pasal 26, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id