TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: pNS 1. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

1. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

-3

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat $rB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

(1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.

(2) Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima. (41 Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak atau ditangguhkan.

4

(1) Presiden berwenang menetapkan pemberian, penolakan,

atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama. (21 PPK berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional keahlian madya.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

mendelegasikan kewenangannya kepada B/B untuk menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional keahlian muda, pejabat fungsional keahlian pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

(1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun.

(2) Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada:

5

• Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau bagi PNS yang tidak menduduki b. PPK melalui ryB jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.

(3) Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling

lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun. (41 Permohonan masa persiapan pensiun dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1 Penetapan Pemberian

Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun.

(1) Penetapan pemberian masa persiapan pensiun yang

diajukan oleh PNS dilakukan apabila:

• PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
• PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;

6

menyelesaikan c. PNS yang bersangkutan telah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya; dan

• tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan. persiapan(21 Keputusan penetapan pemberian masa pensiun dan contoh kasus pemberian masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang Peraturan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Badan ini.

(3) Sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa

PNS persiapan pensiun, PPKIPyB memastikan bahwa yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun: proses pemeriksaan pelanggaran a. tidak sedang dalam disiplin; proses peradilan karena diduga b. tidak sedang dalam melakukan tindak pidana kejahatan; dan

• telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat harus kepentingan dinas mendesak yang dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2 Penetapan Penolakan

(1) Penetapan penolakan masa persiapan pensiun yang

diajukan oleh PNS dilakukan apabila: proses a. PNS yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin; proses b. PNS yang bersangkutan sedang dalam peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;

• terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya yang tidak dapat dialihkan kepada yang pegawai lainnya sampai dengan PNS bersangkutan mencapai batas usia pensiun;

7

• terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan sampai dengan mencapai batas usia pensiun; dan/atau
• terdapat alasan lain menurut pertimbangan Presiden atau PPK. persiapan(21 Keputusan penetapan penolakan masa pensiun dan contoh kasus penolakan masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang Peraturan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Badan ini.

Paragraf 3 Penetapan Penangguhan

(1) Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang

diajukan oleh PNS dilakukan apabila:

• PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
• PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
• tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan PNS yang bersangkutan atau pekerjaan jabatan PNS yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Pegawai lainnya, tetapi terdapat harus kepentingan dinas mendesak yang dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) persiapan tahun sebelum menjalankan masa pensiun.

(2) Penetapan penangguhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan pemberian masa persiapan pensiun dibuat dalam satu keputusan.

(3) Keputusan penangguhan dan penetapan pemberian masa

persiapan pensiun serta contoh kasus penangguhan dan

8

pemberian masa persiapan pensiun tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

PNS(1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima. (21 Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, Undang- tunjang&n, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibayarkan sejak ditetapkannya keputusan pemberian masa persiapan pensiun.

(4) Selain uang masa persiapan pensiun, PNS diberikan hak

kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (s) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS tetap dengan dikenakan pemotongan iuran wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa

kerja untuk pensiun.

9

Bagian Kedua Kewajiban

(1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS wajib

memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila diperlukan. (21 Instansi Pemerintah wajib: masa a. memutakhirkan data PNS yang diberikan persiapan pensiun secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian; dan yang b. memberikan layanan kepegawaian bagi PNS sedang menjalani masa persiapan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 1 1

1Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun.

PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama yang diberhentikan dari jabatannya dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun tidak dapat mengambil masa persiapan pensiun.

masa(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PNS bebas tugas yang telah diberikan kepada berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor O4ISE/ 1980 tetap tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku. (21 Permohonan bebas tugas yang telah diusulkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku namun belum ditetapkan diproses keputusan atas permohonan tersebut, berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

tanggalPeraturan Badan ini mulai berlaku pada diundangkan.

11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indoncsia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2OI9

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2OI9

DIREKTUR .]ENDERAL

PERATU RAN PERU N DANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

RBPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO BKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 348

Salin i dengan aslinya

BA AIAN NBGARA

Dirckt ndang-undangan,

i Kurniatri

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 20L9

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Permohonan Masa Persiapan Pensiun: ........ 1) Perihal : Permohonan Masa Persiapan Pensiun Yth. Menteri I Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati / Walikota 2l 1.... ..........................3) .

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Pegawai Negeri Sipil:

• Nama ...41
• Alamat .s)
• NIP .6)
• Pangkat/ Gol. Ruang ,. 7l
• Jabatan .8)
• BUP Pensiun .e)
• Unit Organisasi , 10) dengan ini mengajukan permohonan masa persiapan pensiun selama (...... .....) bulan dari tanggal ..... bulan... tahun...... sampai dengan akhirbulan tahun....... 11)

1. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

• Fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS;
• Fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
• Surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
• Surat keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan.
• Surat keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan.

1. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....41 NrP.. .... 6)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NOMORNO URAIAN KODE

I 1) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan/penyampaian surat permohonan. 2 2l Tulislah Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota yang bersangkutan. I'embagal 3 3) Tulislah alamat kantor Menteri/ Pimpinan Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan. 4 4l Tulislah nama lengkap PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun. 5 s) Tulislah alamat lengkap PNS yang bersangkutan. 6 6) Tulislah NIP PNS yang bersangkutan. 7 7l Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir PNS yang bersangkutan. 8 8) Tulislah jabatan terakhir yang diduduki oleh PNS yang bersangkutan. 9 e) Tulislah bulan dan tahun PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. 10 10) T\rlislah unit organisasi dan instansi induk tempat PNS terakhir bekerja. 11 11) Lamanya masa persiapan pensiun, mulai dari tanggal, bulan dan tahun berapa sampai dengan akhir bulan tahun berapa. Catatan: Lamanya masa persiapan pensiun, untuk jangka waktu paling Iama 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 20T9

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Keputusan Pemberian Masa Persiapan Pensiun:

KEPUTUSAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

NOMOR ... 1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATr/WALTKOTA/KEPALA BADAN.........,21

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal , Sdr. NIP. 3) telah mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;

• bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/ keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor... Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20l7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63);
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 20L9 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama ..... (.......) bulan terhitung mulai tanggal ...... bulan... . tahun sampai dengan tanggal ...... bulan. ... tahun 4) kepada Pegawai Negeri Sipil:

• Nama
• NIP :......
• Pangkat/ Gol.ruang/TMT :......
• Unit kerja dan membebaskan dari jabatan 5) terhitung pada akhir bulan . ... . tahun ......... . 6) KEDUA Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan pemndang- undangan. KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal ...71 Menteri/ Pimp. Lembaga/ Gub/ Bup/ Walikota/ KePala Badan*),

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala BirolBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
4. Pejabat instansi lain yang berkepentingan; *) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NOMORNO URAIAN KODE

I 1) Tulislah nomor Keputusan pemberian masa persiapan pensiun. 2 2l Tulislah pejabat yang benvenang memberikan penetapan masa Persrapan pensiun. 3 3) Tulislah tanggal surat permohonan pengajuan masa persiapan pensiun serta nama dan NIP pemohon. 4 4l Tulislah waktu dan jangka waktu pemberian masa persiapan pensiun. 5 s) Tulislah nama, NIP, pangkat/golongan ruang/TMT, jabatan terakhir dan unit kerja PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun. 6 6) Tulislah TMT pembebasan dari jabatan PNS yang bersangkutan. 7 7l Tulislah tempat dan tanggal penetapan pemberian masa persiapan pensiun. 8 8) Tulislah narna dan/atau NIP pejabat yang berwenang memberikan penetapan masa persiapan pensiun.

Contoh: Kasus Penetapan Pemberian Masa Persiapan Pensiun

Seorang PNS bernama Arya Winata, S.Sos, NIP. 195908091985021001, Jabatan Analis Kepegawaian Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yang bersangkutan akan mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan Agustus 2OI9 . Pada bulan Mei 2018 yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 September 2OI8 sampai dengan 31 Agustus 2Ol9 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data kepegawaian, Sdr. Arya Winata, S.Sos tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang dalam status tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan, dan yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan jabatannya serta tidak ada kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun. Dalam hal demikian maka PPK atau pejabat lain yang diberi delegasi, menetapkan keputusan pemberian masa persiapan pensiun kepada Sdr. Arya Winata, S.Sos untuk jangka waktu paling lama I (satu) tahun terhitung mulai 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2Ol9 dan membebaskan dari jabatan Analis Kepegawaian Madya terhitung mulai 31 Agustus 2018.

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 20T9

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Keputusan Penolakan Masa Persiapan Pensiun:

KEPUTUSAN PENOLAKAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

NOMOR ....... 1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERT/prMprNAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATT/WALIKOTA/KEPALA BADAN.........,21

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal ., Sdr. NIP. 3) telah mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;

• bahwa berdasarkan surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus diselesalkanlsedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat/ sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan*);
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penolakan Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20L4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 I Tahun 20l7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63);
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 20l9 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU Menolak permohonan Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil:

• Nama
• NIP
• Pangkat/ Gol.ruang/TMT
• Jabatan
• Unit kerja KEDUA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal ... 5)

Menteri/ Pimp. Lembaga/ Gub/ Bup/ Walikota/ Kepala Badan*,

NrP. ..... 6) Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; *)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

NOMORNO URAIAN KODE

1 1) Tulislah Nomor Keputusan penolakan masa persiapan pensiun. 2 2l Tulislah pejabat yang benvenang memberikan penolakan masa persiapan pensiun. 3 3) Tulislah tanggal, nama, dan NIP Surat permohonan Pengajuan masa persiapan pensiun. 4 4l Tulislah nama, NIP, pangkat/golongan ruang/TMT, jabatan, dan unit kerja PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun. 5 s) Tulislah tempat dan tanggal penetapan penolakan masa persiapan pensiun. 6 6) T\rlislah Nama dan/atau NIP pejabat yang berwenang memberikan penolakan masa persiapan pensiun.

Contoh Kasus Penolakan Masa Persiapan Pensiun: Seorang PNS bernama dr. Reni Andriana, Sp.A NIP. 195904111983O22OO2, Jabatan Dokter Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, yang bersangkutan pada akhir bulan April 2Ol9 akan mencapai batas usia pensiun. pada bulan Desember 20 17 yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 Mei 2OI8 sampai dengan 30 April 2OI9. Dalam hal demikian, mengingat terdapat pekerjaan menyelesaikan program pemerintah tentang pelaksanaan imunisasi Rubella yang harus diselesaikan sampai dengan Juni 2OI9 yang menjadi tanggung jawab jabatannya dan tugas dimaksud tidak dapat dialihkan kepada pegawai lain, maka Walikota Depok menetapkan keputusan penolakan masa persiapan pensiun dr. Reni Andriarla, sp.A.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Keputusan Penangguhan dan Pemberian Masa Persiapan Pensiun:

KEPUTUSAN PENANGGUHAN DAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

1. NOMOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERT/ptMprNAN LEMBAGA/GUBBRNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA BADAN.........,21

Menimbang :4. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal . , Sdr. NIP. 3) telah mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;

• bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/ keterangan sebagaimana tersebut pada huruf a telah memenuhi persyaratan, namun terdapat kepentingan dinas mendesak/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sehingga perlu menetapkan penangguhan dan pemberian Masa Persiapan Pensiun; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penangguhan dan Pemberian Masa Persiapan Pensiun;

NegaraMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 20l7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 63);
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 20I9 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20I9 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU bulan. tahun sampai dengan tahun dan memberikan masa persiapan tanggal bulan tahun samPai

akhir bulan

KEDUA

: ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 7l pada tanggal ... Menteri/ PimP. Lembaga I Gub I Bup/ Walikota/ KePala Badan*,

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) *) 2. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
2. Kepala Kantor perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala BirolBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
3. Pejabat instansi lain yang berkepentingan; *) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV

NOMORNO URAIAN KODE

I 1) Tulislah nomor keputusan penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun. 2 2l Tulislah pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun. 3 3) Tulislah tanggal surat permohonan pengajuan masa persiapan pensiun, nama dan NIP pemohon. 4 4l Tulislah waktu dan jangka waktu penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun. 5 s) Tulislah nama, NIP, pangkatlgolongan ruang/TMT, jabatan terakhir dan unit kerja PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun. PNS yang 6 6) Tulislah jabatan terakhir dan TMT pembebasan dari jabatan bersangkutan. 7 7l Tulislah tempat dan tanggal penetapan penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun. 8 8) T\rlislah nama dan/atau NIP pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun.

Contoh Kasus Penangguhan dan Pemberian Masa Persiapan Pensiun: Seorang PNS bernama Dr. Putra Dcwa M.Si NIP. 1961061 1 1983O21OO2, jabatan Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Kompensasi ASN Badan Kcpegawaian Negara, pada akhir bulan .Juni 2019 akan mencapai batas usia pensiun. Pada bulan Februari 2O18 yang bersangkutan me ngajukan permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu I (satu) tahun dari 1 Juli 2Ol8 sampai dengan 30 Juni 2019. Berdasarkan data-data kepegawaian, Sdr. Dr. Putra Dewa M.Si, tidak sedang dalam status tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan, namun bcrdasarkan surat keterangan Dircktur Kompensasi ASN yang bersangkutan masih harus menyele saikan kepentingan dinas yang mendesak yaitu pcnyelesaian laporan keuangan kegiatan unit kerja, selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan September 201t3. Dalam hal demikian, maka Kepala Badan Kcpegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk mcnangguhkan dan sekaligus mcnctapkan pemberian masa pcrsiapan pcnsiun kepada Sdr. Dr. Putra Dewa M. Si. Untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai 1 Oktober 2OIB sampai dcngan 30 .Juni 2019.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA

REPUBLIK INDONESIA,

trd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salin ?._Suai dengan aslinya B Direk

Kurniatri