Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 4. Anggota Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah Prajurit Tentara Nasional INDONESIA. 5. Anggota Kepolisian Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

9. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

10. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

11. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

12. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

13. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

14. Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

15. Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

16. Laporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

17. Kajian adalah proses memeriksa, menelaah, dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran.

18. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang. (2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap: a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pertemuan; b. ajakan; c. imbauan; d. seruan; atau e. pemberian barang, kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, Pengawas Pemilu melakukan: a. identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas; b. identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri; c. koordinasi dengan Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA secara berjenjang serta KASN; dan d. kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara: a. mencatat dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah; dan

b. mengawasi dugaan pelanggaran upaya mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri; (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penanganan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berasal dari: a. Temuan; dan b. Laporan, pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu. (2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran.

Penanganan dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri. (2) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat melibatkan TNI atau

Polri secara berjenjang dan KASN. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga melanggar ketentuan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dituangkan dalam rekomendasi. (4) Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada TNI atau Polri secara berjenjang dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian. (5) Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian. (6) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, penanganan dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak ditindaklanjuti.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh instansi yang berwenang.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang jika mengalami kesulitan dalam melakukan pengkajian dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri. (2) Pendampingan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan atas permintaan tertulis Pengawas Pemilu secara berjenjang.

(3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi MEMUTUSKAN dalam rapat pleno untuk melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilu di tingkat bawah dalam penanganan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang dalam proses penanganan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri.

(1) Bawaslu dapat membentuk gugus tugas sampai tingkat kabupaten/kota dengan lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri. (2) Bawaslu dan lembaga terkait menyusun standar operasional prosedur gugus tugas dalam penanganan dugaan pelanggaran.

(1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri kepada Bawaslu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; b. laporan insidentil atau khusus; dan c. laporan akhir, hasil pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri.

(3) Laporan periodik atau insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan. (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat: a. hasil kegiatan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri; b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri; c. penilaian kegiatan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, anggota TNI, dan Anggota Polri; dan d. rekomendasi kegiatan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis.

Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri pada penyelenggaraan Pemilihan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA