Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi;

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan.

9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

10. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

12. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

13. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

14. Partai Politik selanjutnya disingkat Parpol adalah Partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009, dan memenuhi syarat untuk mengajukan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

15. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

16. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.

17. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat Pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

18. Pasangan calon Perseorangan adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat dukungan dari pemilih sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Tim Pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

20. Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kada, yang bersifat formal.

21. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat, pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

22. Pengawasan Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

23. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Pengawas Pemilu Kada dalam melaksanakan pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Pengawasan pencalonan peserta Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan: a. seluruh proses dan tata cara pencalonan peserta Pemilu Kada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dalam Pemilu Kada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. integritas dan netralitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan Pemilu Kada dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan Pemilu Kada Provinsi dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. (2) Pengawasan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada untuk seluruh wilayah INDONESIA. (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi untuk wilayah provinsi. (3) Panwaslu Kada Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan. (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah desa atau kelurahan.

Ruang lingkup pengawasan tahapan pencalonan meliputi: a. persyaratan pencalonan; b. tata cara pendaftaran bakal pasangan calon; c. tata cara penelitian dan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon; dan d. penetapan dan pengumuman pasangan calon.

(1) Ruang lingkup pengawasan terhadap persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. persyaratan pengajuan bakal pasangan calon; dan b. persyaratan bakal pasangan calon. (2) Ruang lingkup pengawasan terhadap tata cara pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. pengajuan bakal pasangan calon oleh parpol dan/atau gabungan parpol; dan b. pengajuan bakal pasangan calon perseorangan meliputi:

1. tata cara pendaftaran;
2. tata cara verifikasi dukungan; dan;
3. tata cara pengajuan bakal pasangan calon. (3) Ruang lingkup pengawasan terhadap tata cara penelitian dan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon. (4) Ruang lingkup pengawasan terhadap penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pengawasan terhadap: a. Proses penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kada; b. Proses pengumuman terhadap hasil penetapan pasangan calon; c. Proses pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Fokus pengawasan proses pencalonan peserta Pemilu Kada adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. ketaatan terhadap prosedur; b. kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan dokumen persyaratan; c. transparansi proses pencalonan; dan d. perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon.

(1) Pengawasan terhadap tahapan pencalonan Pemilu Kada dilaksanakan dengan menggunakan strategi: a. pencegahan pelanggaran; dan b. penindakan pelanggaran. (2) Pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran. (3) Penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Kada.

Pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada dapat dilakukan dengan cara: a. mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar proses pencalonan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan; b. mengingatkan kepada Partai Politik untuk ikut mengawasi proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. mengawasi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya; d. menyampaikan saran dan pendapat kepada KPU dan jajarannya dalam hal terdapat indikasi awal terjadi penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencalonan; dan e. kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penindakan pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap tahapan pencalonan Pemilu Kada.

(2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. melakukan identifikasi dan pemetaaan titik-titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan pencalonan Pemilu Kada; b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pada:

1. subyek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran.
2. wilayah pengawasan dengan tetap mempertimbangkan keterkaitan emosional dan sosiologis dengan bakal pasangan calon tertentu. c. menentukan fokus pengawasan pada tahapan pencalonan berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. mendapatkan secara optimal informasi dan data pencalonan yang dibutuhkan baik dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, maupun dari pihak-pihak terkait lainnya; e. melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan Pemilu Kada; f. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada; dan g. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memaksimalkan pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengawas Pemilu Kada melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada; b. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran dalam tahapan pencalonan Pemilu Kada; c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada;

d. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon, tim kampanye, dan partai politik dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tahapan pencalonan Pemilu Kada; e. membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada; f. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu dilengkapi surat tugas dan/atau tanda pengenal dengan menggunakan formulir Model C KWK-1 sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dikeluarkan oleh Ketua Panwaslu Kada sesuai tingkatan. (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Pemilu Lapangan dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan.

(1) Pengawas Pemilu Kada sebelum melakukan pengawasan wajib mempelajari kalender pengawasan tahapan pencalonan. (2) Pengawas Pemilu Kada wajib mengisi checklist sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada kepada jajaran Pengawas Pemilu di atasnya. (2) Bentuk laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam bagian lampiran peraturan ini.

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat temuan dugaan pelanggaran dan/atau bukan pelanggaran dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-2 sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan berupa temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada divisi penanganan pelanggaran disertai dengan bukti awal. (4) Penerusan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-4 sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pencalonan Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada. (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. (3) mekanisme kerjasama untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pengawasan Pencalonan untuk di daerah yang khusus menggunakan juga Peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pencalonan Pemilu Kada, peraturan ini dilengkapi dengan checklist sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN