Pasal 12

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap tahapan pencalonan Pemilu Kada.

(2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. melakukan identifikasi dan pemetaaan titik-titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan pencalonan Pemilu Kada; b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pada:

1. subyek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran.
2. wilayah pengawasan dengan tetap mempertimbangkan keterkaitan emosional dan sosiologis dengan bakal pasangan calon tertentu. c. menentukan fokus pengawasan pada tahapan pencalonan berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. mendapatkan secara optimal informasi dan data pencalonan yang dibutuhkan baik dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, maupun dari pihak-pihak terkait lainnya; e. melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan Pemilu Kada; f. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada; dan g. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.