Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panita Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah

badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh. 6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 7. Peraturan Bawaslu adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 8. Pembentukan Peraturan Bawaslu adalah pembuatan Peraturan Bawaslu yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. 9. Program Penyusunan Peraturan Bawaslu adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bawaslu yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 10. Naskah Urgensi adalah naskah hasil analisis dan pengkajian hukum atau hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menggambarkan urgensi dari pembentukan Peraturan Bawaslu. 11. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Bawaslu.

13. Unit Pemrakarsa adalah unit eselon II di Bawaslu yang mengusulkan rancangan Peraturan Bawaslu.

Materi muatan Peraturan Bawaslu berisi: a. materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi; atau b. materi yang didasarkan pada kewenangan Bawaslu.

(1) Pembentukan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. penetapan; dan d. pengundangan. (2) Setiap pelaksanaan tahapan pembentukan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perancang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Perencanaan pembentukan Peraturan Bawaslu dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. (2) Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kebutuhan hukum Bawaslu; dan c. hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bawaslu. (3) Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar

penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1) Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi. (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi memerintahkan kepada unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk melaksanakan penyusunan Program Penyusunan Peraturan Bawaslu.

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan meminta usulan judul rancangan Peraturan Bawaslu kepada seluruh unit eselon II di Bawaslu. (2) Unit eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kebutuhan penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu menyampaikan daftar usulan judul rancangan Peraturan Bawaslu kepada pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi. (3) Daftar usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daftar usulan judul yang telah disetujui oleh pimpinan unit eselon I masing-masing. (4) Unit eselon II menjadi Unit Pemrakarsa dalam daftar usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Bawaslu mengusulkan penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu menunjuk unit eselon II di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi pengaturan rancangan Peraturan Bawaslu sebagai Unit Pemrakarsa melalui rapat pleno.

(6) Unit Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun daftar usulan judul dan menyampaikan kepada unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi. (7) Daftar usulan judul rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) paling sedikit memuat: a. usulan judul rancangan Peraturan Bawaslu; b. latar belakang dan urgensi pembentukan Peraturan Bawaslu; dan c. dasar hukum pembentukan Peraturan Bawaslu. (8) Daftar usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Berdasarkan daftar usulan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi memerintahkan unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk melakukan: a. inventarisasi daftar usulan judul; dan b. koordinasi dengan Unit Pemrakarsa.

Inventarisasi daftar usulan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan menghimpun daftar usulan judul dari Unit Pemrakarsa menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu.

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan dengan: a. meminta penjelasan dari seluruh Unit Pemrakarsa terkait dengan daftar usulan judul;

b. menyampaikan hasil analisis dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Bawaslu yang masih berlaku dari unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan/atau Unit Pemrakarsa dalam hal usulan judul merupakan perubahan atau penggantian Peraturan Bawaslu; dan/atau c. meminta kepada Unit Pemrakarsa untuk menyerahkan Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah sesuai dengan batas waktu yang disepakati. (2) Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai dengan format huruf B dan huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum menuangkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam Berita Acara Hasil Koordinasi Rancangan Peraturan Bawaslu. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. usulan judul; b. Unit Pemrakarsa; dan c. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi. (4) Pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan Anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum. (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format huruf D sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi menyusun usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu. (2) Usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat: a. judul rancangan Peraturan Bawaslu; b. dasar hukum pembentukan rancangan Peraturan Bawaslu; c. pokok substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Bawaslu; dan d. Unit Pemrakarsa. (3) Usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. (4) Usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Ketua dan Anggota Bawaslu untuk mendapat persetujuan dalam rapat pleno. (2) Usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bawaslu mengenai Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. (3) Lampiran Keputusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format huruf F sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam keadaan tertentu, unit eselon II di Bawaslu dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Bawaslu di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung; atau c. kebutuhan hukum lain yang menimbulkan urgensi untuk dilakukan penyusunan Peraturan Bawaslu. (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Bawaslu di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon II di Bawaslu mengajukan permohonan kepada pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi untuk mendapatkan izin prakarsa dari Ketua dan Anggota Bawaslu. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah. (5) Selain Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dapat disertai dengan rancangan Peraturan Bawaslu. (6) Unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi melakukan analisis terhadap permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua dan Anggota Bawaslu. (7) Dalam hal Ketua dan Anggota Bawaslu memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), unit

eselon II yang mengajukan usulan rancangan Peraturan Bawaslu ditetapkan menjadi Unit Pemrakarsa.

(1) Dalam hal usulan penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu memberikan izin prakarsa kepada unit eselon II di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi pengaturan rancangan Peraturan Bawaslu melalui rapat pleno. (2) Pemberian izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penunjukan unit eselon II di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi pengaturan rancangan Peraturan Bawaslu sebagai Unit Pemrakarsa. (3) Unit Pemrakarsa menindaklanjuti izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah kepada unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi. (4) Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan penyampaian rancangan Peraturan Bawaslu.

Dalam hal suatu Rancangan Peraturan Bawaslu telah masuk ke tahapan penyusunan namun belum selesai proses penyusunannya sampai dengan berakhirnya Program Penyusunan Peraturan Bawaslu tahun berjalan, Rancangan Peraturan Bawaslu tersebut dapat dimasukkan kembali sebagai usulan judul Rancangan Peraturan Bawaslu ke dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu tahun berikutnya.

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu dikoordinasikan oleh unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum. (2) Penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah yang diserahkan oleh Unit Pemrakarsa.

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh tim penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu meliputi: a. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu; b. Sekretaris Jenderal; c. pimpinan unit eselon I; d. unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum; e. Unit Pemrakarsa; dan f. unit organisasi di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Bawaslu. (2) Dalam melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu dapat melibatkan: a. Ketua dan/atau Anggota serta Sekretariat Bawaslu Provinsi; b. Ketua dan/atau Anggota serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; c. kementerian/lembaga negara; d. akademisi; e. pegiat Pemilu; dan/atau f. pihak terkait.

Tim penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum untuk dibahas dalam rapat pleno.

(1) Unit Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu sebelum tim penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu menyampaikan rancangan Peraturan Bawaslu disampaikan kepada Anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui nota dinas yang berisi mengenai pengajuan usulan penarikan kembali Rancangan Peraturan Bawaslu kepada unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi dengan menyertakan alasan penarikan. (3) Unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi menindaklanjuti usulan penarikan kembali Rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan analisis terhadap pengajuan usulan penarikan kembali Rancangan Peraturan Bawaslu tersebut. (4) Unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi melaporkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan penarikan dari Ketua dan Anggota Bawaslu melalui rapat pleno. (5) Rancangan Peraturan Bawaslu yang disetujui untuk dilakukan penarikan kembali berdasarkan keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihapus dari Program Penyusunan Peraturan Bawaslu atau daftar

usulan penyusunan Peraturan Bawaslu di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu.

(1) Ketua dan Anggota Bawaslu membahas substansi pengaturan rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam rapat pleno. (2) Dalam hal berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbaikan terhadap rancangan Peraturan Bawaslu, tim penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu dapat melakukan penyempurnaan terhadap: a. substansi rancangan Peraturan Bawaslu sesuai dengan keputusan rapat pleno; dan/atau b. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Dalam hal suatu rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikonsultasikan dalam forum rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. (2) Ketua Bawaslu menyampaikan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah disertai dengan rancangan Peraturan Bawaslu.

Dalam hal berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdapat perbaikan terhadap rancangan Peraturan Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu memerintahkan tim penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu untuk melakukan penyempurnaan.

(1) Rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 21 disampaikan kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis dengan melampirkan: a. Naskah Urgensi; dan b. rancangan Peraturan Bawaslu. (3) Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan pengharmonisasian rancangan Peraturan Bawaslu.

(1) Pimpinan unit eselon I yang menyelanggarakan urusan di bidang administrasi melaporkan perkembangan pelaksanaan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal. (2) Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat masukan, pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi memerintahkan unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan koordinasi dengan Unit Pemrakarsa dan/atau unit organisasi di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Bawaslu. (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dibahas dalam rapat pengharmonisasian.

Pelaksanaan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah dinyatakan selesai pengharmonsiasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 dituangkan dalam naskah asli Peraturan Bawaslu. (2) Naskah asli Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Penyiapan naskah asli dan proses penetapan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan ketentuan: a. naskah asli rancangan Peraturan Bawaslu disiapkan sebanyak 3 (tiga) rangkap serta dibubuhi nomor, tahun, dan tanggal penetapan; b. 1 (satu) rangkap naskah asli Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibubuhi paraf Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal di setiap lembar; c. Ketua Bawaslu MENETAPKAN Peraturan Bawaslu dengan membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu; dan d. dalam hal suatu Peraturan Bawaslu terdapat lampiran, Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan di halaman akhir lampiran pada naskah asli Peraturan Bawaslu.

(1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bawaslu harus diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Proses pengundangan Peraturan Bawaslu dan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(1) Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuatkan salinan dan dilakukan autentikasi oleh pimpinan unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum serta dilaporkan kepada pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi. (2) Salinan dan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format huruf H sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Salinan dari Peraturan Bawaslu yang telah diautentikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disebarluaskan

melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu dan/atau media lain.

(1) Dalam hal Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penerjemahan. (2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi. (3) Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menghimpun masukan secara tertulis dan/atau lisan dari masyarakat terhadap rancangan Peraturan Bawaslu dan/atau Peraturan Bawaslu. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pihak yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan Bawaslu dan/atau Peraturan Bawaslu. (3) Kegiatan menghimpun masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. uji publik rancangan Peraturan Bawaslu; b. diseminasi rancangan Peraturan Bawaslu; c. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; d. pertemuan tatap muka, seminar, dan/atau diskusi di bidang Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

e. kegiatan lain yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Dalam hal diperlukan penguatan substansi dalam rancangan Peraturan Bawaslu, Bawaslu dapat meminta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan uji publik dan/atau diseminasi rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dan huruf b. (2) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi terhadap masukan dalam kegaiatan uji publik dan/atau diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bawaslu.

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikoordinasikan oleh Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum. (2) Unit kesekretariatan yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum memberikan dukungan administratif dan teknis operasional terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkatannya.

(1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Bawaslu dalam Peraturan Badan ini dapat dipantau melalui sistem informasi pembentukan Peraturan Bawaslu. (2) Sistem informasi pembentukan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:

a. mempermudah proses administrasi dalam pembentukan Peraturan Bawaslu; b. melakukan pemantauan dan penelusuran terhadap setiap proses dan dokumen yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan suatu tahapan pembentukan Peraturan Bawaslu; dan/atau c. melakukan tindakan lain untuk mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan tahapan pembentukan Peraturan Bawaslu.

Pedoman mengenai teknis sistem informasi pembentukan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.

(1) Analisis dan evaluasi dilaksanakan unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Bawaslu. (2) Dalam melakukan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dapat berkoordinasi dengan: a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; b. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau c. seluruh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain analisis dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, analisis dan evaluasi

Peraturan Bawaslu dapat dilakukan dengan memutakhirkan dan menyinkronkan basis data Peraturan Bawaslu berdasarkan: a. tahun pembuatan; b. dasar hukum pembentukan Peraturan Bawaslu; dan c. status Peraturan Bawaslu.

(1) Unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melaporkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 kepada Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi. (2) Laporan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam Program Penyusunan Peraturan Bawaslu tahun berikutnya.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Keputusan Bawaslu Nomor 0012/HK.00/K1/01/2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Program Penyusunan Peraturan Bawaslu berdasarkan Peraturan Badan ini; dan b. tahapan pembentukan rancangan Peraturan Bawaslu dan naskah kajian yang telah disampaikan oleh Unit Pemrakarsa kepada unit eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum berdasarkan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dilanjutkan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO