Peraturan Badan Nomor 23-15-pbi-2021 Tahun 2021 tentang LAYANAN KEBANKSENTRALAN

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Nasabah Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank INDONESIA untuk memperoleh layanan kebanksentralan.

2. Front Office Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank INDONESIA yang berhubungan langsung dengan pemohon.

3. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank INDONESIA kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank INDONESIA di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

4. Layanan Jasa Kebanksentralan adalah jasa yang diberikan oleh Bank INDONESIA untuk pengelolaan rekening giro dan penyelesaian transaksi keuangan Nasabah.

5. Layanan Kepesertaan Financial Market Infrastructure Bank INDONESIA dan Sistem Pembayaran Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut Layanan Kepesertaan adalah jasa yang diberikan oleh Bank INDONESIA untuk pelaksanaan pelayanan Nasabah dan pengelolaan data kepesertaan pada financial market infrastructure Bank INDONESIA dan sistem pembayaran Bank INDONESIA.

6. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank INDONESIA yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

7. Letter of Credit yang selanjutnya disebut L/C adalah janji pasti yang tidak dapat dibatalkan sepihak (irrevocable) dan merupakan jaminan dari bank penerbit (issuing bank) untuk membayar atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.

8. Transaksi L/C adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bank INDONESIA sebagai bank penerbit (issuing bank) L/C.

9. Sub-Registry adalah Bank INDONESIA dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh penyelenggara sebagai peserta Bank INDONESIA- Scripless Securities Settlement System, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.

10. Sub-Registry Bank INDONESIA adalah satuan kerja di Bank INDONESIA yang melaksanakan fungsi sebagai Sub-Registry surat berharga negara dan/atau surat berharga negara lainnya yang disetujui oleh Bank INDONESIA.

11. Sistem Bank INDONESIA-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana

transaksi yang dilakukan secara elektronik. 12. Bank INDONESIA-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastuktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik. 13. Sistem Bank INDONESIA-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. 14. Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank INDONESIA dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. 15. Aplikasi Layanan Bank INDONESIA adalah suatu sarana elektronik secara on-line yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan. 16. Administrasi pada Aplikasi Layanan Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut Administrasi adalah fungsi pada Aplikasi Layanan Bank INDONESIA untuk menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengelolaan data Nasabah dan pengelolaan Layanan. 17. Informasi Keuangan pada Aplikasi Layanan Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut Informasi Keuangan adalah fungsi pada Aplikasi Layanan Bank INDONESIA untuk memperoleh informasi keuangan dari Layanan Jasa Kebanksentralan dan informasi pendukung transaksi keuangan lainnya. 18. Transaksi Keuangan pada Aplikasi Layanan Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut Transaksi Keuangan adalah fungsi pada Aplikasi Layanan Bank

INDONESIA untuk melakukan transaksi penambahan dan pengurangan dana pada Layanan Jasa Kebanksentralan. 19. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing-masing Nasabah. 20. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan. 21. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa. 22. Customer Information File yang selanjutnya disingkat CIF adalah kode unik yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mengonsolidasi informasi data Nasabah Bank INDONESIA terkait dengan Layanan.

(1) Bank INDONESIA menyediakan Layanan kepada Nasabah. (2) Dalam memberikan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA melakukan pengelolaan Nasabah. (3) Pengelolaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemrosesan: a. permohonan menjadi Nasabah; b. persetujuan menjadi Nasabah; c. perubahan data Nasabah; dan d. penetapan status Nasabah.

Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank INDONESIA dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; c. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank INDONESIA secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau d. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank INDONESIA.

(1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu: a. bank; b. Kementerian Keuangan Republik INDONESIA; dan c. pihak lain. (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: a. bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; b. bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan d. unit usaha syariah.

(1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf d yaitu:

a. instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik INDONESIA; b. pemerintah daerah; c. badan usaha milik negara nonbank; d. lembaga keuangan internasional; e. otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral; f. penyelenggara kliring dan/atau setelmen; g. lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi:

1. bank kustodian;
2. perusahaan efek; dan
3. pihak lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan; h. perusahaan efek; i. Otoritas Jasa Keuangan; j. Lembaga Penjamin Simpanan; k. perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; l. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi, yang memiliki jenis kepesertaan sebagai peserta langsung afiliasi; dan m. pihak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah. (2) Lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan yang melibatkan Pemerintah Republik INDONESIA atau Bank INDONESIA sebagai anggota. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik INDONESIA atau Bank INDONESIA dengan pembukaan rekening pada Bank INDONESIA.

(1) Calon Nasabah mengajukan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a kepada Bank INDONESIA melalui FO Perizinan. (2) Permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank INDONESIA. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah calon Nasabah memperoleh hak akses dari Bank INDONESIA. (4) Tata cara memperoleh hak akses dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai perizinan terpadu Bank INDONESIA melalui front office perizinan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi Nasabah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Dalam memproses permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan; c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap

dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan; dan d. penelitian terhadap kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat permohonan diterima oleh Bank INDONESIA melalui FO Perizinan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Bank INDONESIA menindaklanjuti penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau b. dokumen dinyatakan belum lengkap dan benar, Bank INDONESIA meminta calon Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen persyaratan. (4) Dalam hal calon Nasabah telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank INDONESIA menindaklanjuti penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran substantif dan kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) dokumen dinyatakan belum benar, Bank INDONESIA meminta calon Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen persyaratan. (6) Dalam proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Bank INDONESIA dapat meminta dokumen tambahan berupa dokumen baru dan/atau informasi tambahan kepada calon Nasabah.

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN jangka waktu kepada calon Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan ayat (5) serta menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6). (2) Dalam hal calon Nasabah tidak menyampaikan dokumen persyaratan dan dokumen tambahan sampai dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menolak permohonan menjadi Nasabah dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan. (3) Untuk permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Nasabah hanya dapat mengajukan permohonan setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank INDONESIA. (3) Dalam hal Bank INDONESIA memberikan persetujuan atas permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA memberikan nomor CIF kepada Nasabah. (4) Dalam hal permohonan menjadi Nasabah ditolak oleh Bank INDONESIA, pengajuan kembali permohonan menjadi Nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Calon Nasabah harus bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

(1) Calon Nasabah harus menyimpan dokumen asli dari dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank INDONESIA. (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bank INDONESIA dapat meminta calon Nasabah menyampaikan dan/atau menunjukkan dokumen asli dari dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan permohonan menjadi Nasabah, jangka waktu tertentu, dan pemberian persetujuan atau penolakan menjadi Nasabah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Nasabah harus menyampaikan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c kepada Bank INDONESIA melalui FO Perizinan. (2) Perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mendasari terjadinya perubahan data Nasabah. (3) Perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Nasabah secara nirkertas melalui

Aplikasi Layanan Bank INDONESIA. (4) Perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perubahan data identitas Nasabah yang mengakibatkan perubahan nomor CIF; dan/atau b. perubahan Pimpinan. (5) Perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan adanya: a. penggabungan, peleburan, atau pemisahan; b. pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang; atau c. hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang.

(1) Bank INDONESIA menyetujui permohonan perubahan data Nasabah setelah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar. (2) Bank INDONESIA menyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada Nasabah dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Perubahan data Nasabah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus dilaporkan oleh Nasabah kepada Bank INDONESIA melalui FO Perizinan menggunakan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung. (4) Dalam hal Nasabah tidak melakukan perubahan data Nasabah, data yang ditatausahakan oleh Bank INDONESIA dinyatakan masih berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data Nasabah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Dalam pengelolaan Nasabah berlaku 2 (dua) jenis status Nasabah yaitu: a. aktif; atau b. ditutup.

(1) Status aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan terhitung sejak Nasabah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Nasabah yang telah diberikan status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan memperoleh Layanan.

(1) Bank INDONESIA dapat mengubah status Nasabah dari aktif menjadi ditutup. (2) Perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan: a. permintaan Nasabah yang disebabkan karena:

1. perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
2. likuidasi atas permintaan pemegang saham (self-liquidation) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang; atau
3. alasan lain yang disetujui oleh Bank INDONESIA; atau

b. keputusan Bank INDONESIA, atas dasar:

1. permintaan otoritas yang berwenang; atau
2. hasil evaluasi Bank INDONESIA. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 yaitu: a. Nasabah tidak mengajukan permohonan Layanan apapun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak disetujui menjadi Nasabah; b. Nasabah tidak menggunakan Layanan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal terakhir menggunakan Layanan; dan/atau c. hasil evaluasi lainnya seperti Nasabah dikenakan sanksi oleh otoritas di dalam dan/atau otoritas di luar negeri, termasuk sanksi yang dikenakan Bank INDONESIA kepada Nasabah pada salah satu jenis Layanan. (4) Penetapan status Nasabah menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul pada setiap Layanan. (5) Bank INDONESIA menyampaikan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi;

b. verifikasi; dan/atau c. pemantauan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Nasabah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Jenis Layanan yang disediakan oleh Bank INDONESIA berupa: a. Layanan Jasa Kebanksentralan; dan b. Layanan Kepesertaan.

(1) Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas: a. layanan Rekening Giro di Bank INDONESIA; b. layanan Transaksi L/C di Bank INDONESIA; c. layanan Sub-Registry Bank INDONESIA; dan d. Layanan Jasa Kebanksentralan lainnya. (2) Layanan Rekening Giro di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Nasabah untuk 1 (satu) nomor Rekening Giro. (3) Dalam pengajuan layanan Rekening Giro di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nasabah harus menyampaikan dokumen persyaratan sesuai dengan jumlah nomor Rekening Giro yang dibuka di Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA menyediakan Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melalui: a. Sistem BI-ETP; b. BI-SSSS;

c. Sistem BI-RTGS; d. SKNBI; dan e. sistem lainnya yang diselenggarakan oleh Bank INDONESIA. (2) Data kepesertaan yang dikelola dalam Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nama peserta; b. alamat peserta; c. Pimpinan; d. Pejabat Penerima Kuasa; e. spesimen tanda tangan; dan/atau f. data kepesertaan lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Layanan Kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA melakukan pengelolaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Pengelolaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. permohonan memperoleh Layanan; b. persetujuan memperoleh Layanan; c. perubahan data Layanan; dan d. penetapan status Layanan.

(1) Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a kepada Bank INDONESIA dengan

menggunakan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan termasuk data Layanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan memperoleh Layanan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Dalam memproses permohonan memperoleh Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan; dan c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat permohonan diterima oleh Bank INDONESIA melalui FO Perizinan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Bank INDONESIA menindaklanjuti penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau b. dokumen dinyatakan belum lengkap dan benar, Bank INDONESIA meminta Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau

memperbarui dokumen persyaratan. (4) Dalam hal Nasabah telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank INDONESIA menindaklanjuti penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (5) Penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai kepesertaan dalam financial market infrastructure Bank INDONESIA, sistem pembayaran Bank INDONESIA, dan Layanan Jasa Kebanksentralan. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) dokumen dinyatakan belum benar, Bank INDONESIA meminta Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen persyaratan. (7) Dalam proses penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4), Bank INDONESIA dapat meminta dokumen tambahan berupa dokumen baru dan/atau informasi tambahan kepada Nasabah. (8) Berdasarkan hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4), Bank INDONESIA melakukan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan memperoleh Layanan.

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN jangka waktu kepada Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dan ayat (6) serta menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).

(2) Dalam hal Nasabah tidak menyampaikan dokumen persyaratan dan dokumen tambahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menolak permohonan memperoleh Layanan dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan. (3) Untuk permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nasabah hanya dapat mengajukan permohonan setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan memperoleh Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Nasabah harus bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

(1) Nasabah harus menyimpan dokumen asli dari dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang telah disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank INDONESIA. (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bank INDONESIA dapat meminta Nasabah menyampaikan dan/atau menunjukkan dokumen asli dari dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan permohonan memperoleh Layanan, jangka waktu tertentu, dan pemberian persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Nasabah harus menyampaikan perubahan data Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berupa perubahan Pejabat yang Mewakili kepada Bank INDONESIA melalui FO Perizinan. (2) Perubahan data Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mendasari terjadinya perubahan data Layanan. (3) Perubahan data Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Nasabah secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA menyetujui permohonan perubahan data Layanan setelah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar. (2) Bank INDONESIA menyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada Nasabah dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui. (3) Perubahan data Layanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus dilaporkan oleh Nasabah kepada Bank INDONESIA melalui FO Perizinan menggunakan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung. (4) Dalam hal Nasabah tidak melakukan perubahan data Layanan, data yang ditatausahakan oleh Bank

INDONESIA dinyatakan masih berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data Layanan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN status Layanan. (2) Penetapan status Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdampak terhadap perubahan status Nasabah dan/atau status Layanan lainnya. (3) Bank INDONESIA menyampaikan perubahan status Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status Layanan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi; b. verifikasi; dan/atau c. pemantauan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Layanan diatur dalam

Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Layanan Jasa Kebanksentralan berupa layanan Rekening Giro di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai rekening giro di Bank INDONESIA.

(1) Layanan Transaksi L/C di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. penerbitan L/C; b. pembayaran tagihan L/C; c. perubahan L/C; dan d. penutupan L/C. (2) Sumber pembiayaan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari: a. pinjaman luar negeri pemerintah; b. hibah luar negeri pemerintah; c. rupiah murni; dan/atau d. sumber pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik INDONESIA. (3) Layanan Transaksi L/C di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk impor barang dan/atau jasa strategis guna mendukung kepentingan nasional termasuk namun

tidak terbatas pada: a. pembangunan infrastruktur; b. pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau c. kelancaran proses operasional pemerintah.

(1) Nasabah yang dapat mengajukan layanan Transaksi L/C di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yaitu: a. instansi pemerintah pusat; b. badan usaha milik negara nonbank; atau c. pihak lain yang disetujui oleh Bank INDONESIA. (2) Layanan Transaksi L/C di Bank INDONESIA dapat digunakan oleh Nasabah untuk lebih dari 1 (satu) Transaksi L/C di Bank INDONESIA.

(1) Nasabah yang bertindak sebagai aplikan penerbitan L/C harus memastikan pemenuhan prinsip kehati- hatian bagi penyedia barang dan/atau jasa (beneficiary) yang merupakan counterpart Nasabah, bank penerus (advising bank), dan/atau bank tertunjuk (nominated bank). (2) Pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara identifikasi dan verifikasi atas profil counterpart Nasabah, bank penerus (advising bank), dan/atau bank tertunjuk (nominated bank). (3) Nasabah harus membuat surat pernyataan telah melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Transaksi L/C di Bank INDONESIA diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Nasabah yang dapat mengajukan layanan Sub-Registry Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c yaitu: a. Kementerian Keuangan Republik INDONESIA; b. pemerintah daerah; dan c. pihak lain yang disetujui oleh Bank INDONESIA. (2) Layanan Sub-Registry Bank INDONESIA dapat digunakan oleh Nasabah untuk lebih dari 1 (satu) layanan Sub-Registry Bank INDONESIA. (3) Nasabah yang mengajukan layanan Sub-Registry Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Rekening Giro di Bank INDONESIA. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan persetujuan Bank INDONESIA.

(1) Layanan Sub-Registry Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa penatausahaan surat berharga. (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. surat berharga negara; dan/atau b. surat berharga negara lainnya yang disetujui oleh Bank INDONESIA. (3) Surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah negara. (4) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh Sub-Registry Bank INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Sub-Registry Bank INDONESIA diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pemenuhan persyaratan dan dokumen persyaratan mengenai Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank INDONESIA serta ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

(1) Bank INDONESIA menyediakan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA kepada Nasabah untuk memperoleh Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Aplikasi Layanan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nasabah yang memenuhi persyaratan: a. berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. memiliki jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan c. menggunakan sarana pengamanan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Bank INDONESIA memberikan persetujuan penggunaan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA kepada Nasabah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2). (4) Nasabah yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan kantor perwakilan dari lembaga keuangan internasional yang memiliki kewenangan untuk melakukan Transaksi Keuangan. (5) Aplikasi Layanan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan fungsi: a. Administrasi; b. Informasi Keuangan; dan c. Transaksi Keuangan. (6) Fungsi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a digunakan untuk mengajukan: a. perubahan data Nasabah; b. Layanan Jasa Kebanksentralan; c. Layanan Kepesertaan; dan/atau d. perubahan data Layanan.

Prinsip keamanan data dalam penggunaan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi: a. kerahasiaan; b. otorisasi; c. akuntabilitas; d. integritas; e. keaslian; dan f. tidak dapat disangkal.

Bank INDONESIA MENETAPKAN waktu operasional penggunaan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA.

(1) Terhadap Nasabah yang telah memperoleh persetujuan penggunaan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), penyampaian data dan/atau informasi serta penyelesaian transaksi keuangan dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA. (2) Dalam hal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA karena sebab tertentu, berlaku ketentuan: a. penyampaian data dan/atau informasi yang termasuk dalam Administrasi dan Informasi Keuangan dilakukan melalui sarana yang ditetapkan Bank INDONESIA; dan/atau b. penyelesaian Transaksi Keuangan dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran dan sarana penarikan Rekening Giro.

Terhadap Nasabah yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh Aplikasi Layanan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), berlaku ketentuan: a. penyampaian data dan/atau informasi yang termasuk dalam Administrasi dan Informasi Keuangan dilakukan melalui sarana yang ditetapkan Bank INDONESIA; dan/atau b. penyelesaian Transaksi Keuangan dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran dan sarana penarikan Rekening Giro.

Selain Aplikasi Layanan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bank INDONESIA dapat menyediakan sarana host to host kepada Nasabah yang telah mendapatkan persetujuan Bank INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi Layanan Bank INDONESIA diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada Nasabah dalam menggunakan Layanan dan perangkat pengamanan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA. (2) Bank INDONESIA dapat mengecualikan biaya sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan Bank INDONESIA. (3) Bank INDONESIA dapat melakukan evaluasi terhadap jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak yang dapat dikecualikan pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besarnya biaya, pengecualian, serta tata cara pembebanan biaya diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA menyediakan informasi dan data keuangan dari Layanan Jasa Kebanksentralan dalam bentuk elektronik dan/atau salinan keras kepada Nasabah. (2) Informasi dan data keuangan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

dokumen yang sah bagi Nasabah tanpa membutuhkan tanda tangan dari pejabat Bank INDONESIA. (3) Bank INDONESIA dapat menyediakan dan menyampaikan informasi dan data keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut terkait jenis, bentuk, dan tata cara penyediaan serta penyampaian informasi dan data keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Dalam hal terdapat perbedaan informasi dan data keuangan antara Bank INDONESIA dan Nasabah, informasi dan data keuangan yang digunakan yaitu informasi dan data keuangan yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar di lokasi Bank INDONESIA selama proses pengelolaan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan pengelolaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bank INDONESIA memberitahukan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar kepada calon Nasabah atau Nasabah berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar. (2) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. gangguan atau kerusakan pada aplikasi perizinan Bank INDONESIA dan/atau Aplikasi Layanan Bank INDONESIA; dan/atau

b. kejadian kahar yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Nasabah dan/atau Layanan tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, termasuk Bank INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan dan langkah penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian Nasabah dan/atau pihak ketiga yang timbul dan/atau yang akan timbul akibat kelalaian Nasabah dan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar dalam penyediaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA ini. (2) Kelalaian Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelalaian Nasabah dalam menginformasikan perubahan data Nasabah, perubahan data Layanan, dan/atau dalam memproses Transaksi Keuangan.

(1) Pemberian Layanan kepada bank perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank INDONESIA.

(2) Bank INDONESIA menyetujui bank perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Nasabah pada saat konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait sistem pembayaran Bank INDONESIA, operasi moneter, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran berlaku efektif. (3) Konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait sistem pembayaran Bank INDONESIA, operasi moneter, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal kepada bank perantara ditandatangani.

Dalam hal dokumen persyaratan yang digunakan Nasabah dalam pengajuan permohonan memperoleh Layanan telah disampaikan pada saat pengajuan permohonan menjadi Nasabah dan/atau permohonan memperoleh Layanan lainnya dan masih berlaku, Nasabah tidak perlu menyampaikan dokumen persyaratan dimaksud kepada Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal Aplikasi Layanan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) belum dapat diimplementasikan untuk permohonan memperoleh Layanan tertentu, permohonan disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank INDONESIA kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

(1) Pihak yang telah memperoleh kepesertaan financial market infrastructure Bank INDONESIA dan sistem pembayaran Bank INDONESIA, layanan Rekening Giro, layanan Transaksi L/C, dan layanan Sub-Registry Bank INDONESIA, sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, berlaku ketentuan: a. ditetapkan menjadi Nasabah dengan status aktif; b. diberikan nomor CIF; c. tetap memperoleh Layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini; dan d. diberikan Aplikasi Layanan Bank INDONESIA sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). (2) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Nasabah dengan status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyampaikan pengkinian data Nasabah dan data Layanan kepada Bank INDONESIA paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank INDONESIA ini diundangkan. (3) Permohonan pendaftaran kepesertaan financial market infrastructure Bank INDONESIA dan sistem pembayaran Bank INDONESIA, pembukaan Rekening Giro, pembukaan Transaksi L/C, dan pembukaan rekening Sub-Registry yang telah disampaikan dan diterima oleh Bank INDONESIA sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai kepesertaan dalam financial market infrastructure Bank INDONESIA, sistem pembayaran Bank INDONESIA, rekening giro, transaksi L/C, dan layanan sub-registry Bank INDONESIA.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepesertaan dalam financial market infrastructure Bank INDONESIA, sistem pembayaran Bank INDONESIA, rekening giro, transaksi letter of credit, dan layanan sub- registry Bank INDONESIA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY