Peraturan Badan Nomor 18-21-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan.

3. Lembaga Keuangan Non-Bank adalah lembaga keuangan yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

4. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank adalah perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan pembiayaan, yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit.

5. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perkoperasian.

6. Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non-Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain: a. kantor pusat; b. kantor cabang; c. unit syariah; d. kantor cabang bank asing; dan e. kantor cabang pembantu bank asing, yang menyampaikan Laporan Debitur.

7. Debitur adalah perorangan, perusahaan, atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.

8. Informasi Debitur adalah informasi dalam Sistem Informasi Debitur yang antara lain berupa data Debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.

9. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan adalah lembaga pengelola informasi perkreditan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan.

10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank INDONESIA menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

11. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank_Indonesia.

12. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Pelapor baik dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam

bentuk Kredit, Surat Berharga, Penempatan, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Tagihan Lainnya, dan Transaksi Rekening Administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 13. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan/atau c. pengambilalihan atau pembelian Kredit dari pihak lain. 14. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 15. Penempatan adalah penanaman dana Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. 16. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pelapor dalam bentuk saham pada bank dan/atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options)

atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya. 17. Penyertaan Modal Sementara adalah Penyertaan Modal oleh Pelapor dalam perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan Kredit (debt to equity swap), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan Debitur. 18. Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor kepada pihak lain antara lain berupa Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif. 19. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain berupa penerbitan jaminan, letter of credit (LC), standby letter of credit (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara online. (2) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui: a. kantor Pelapor yang bersangkutan; atau b. kantor pusat atau kantor cabang lainnya dari Pelapor dimaksud, dengan tetap menggunakan sandi kantor Pelapor yang bersangkutan.

(3) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara offline. (4) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara offline sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank INDONESIA dengan dilampiri dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan dimaksud. (5) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara offline apabila menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara offline melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara online dan offline sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank INDONESIA untuk memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kepada Kantor Pusat Bank INDONESIA. (2) Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah INDONESIA maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor. (3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (6), wajib disampaikan kepada: a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengawasan Informasi Perkreditan Nasional Jl._M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank INDONESIA; atau b. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank INDONESIA setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank INDONESIA.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur terdiri atas: a. Pelapor; b. Debitur; c. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan; atau d. pihak lain.

5. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelapor wajib menyampaikan informasi kepada Debitur terkait pelaporan Penyediaan Dana ke dalam Sistem Informasi Debitur. (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sarana antara lain formulir, surat elektronik (e-mail), dan pesan singkat (short messages service).

(1) Dalam hal Pelapor menerima pengaduan Debitur terkait Informasi Debitur dalam Sistem Informasi Debitur, Pelapor wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. (2) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Debitur. (3) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan Debitur, Pelapor wajib menginformasikan hasil penyelesaian pengaduan dimaksud kepada Debitur secara tertulis dan/atau menggunakan sarana teknologi informasi sesuai permintaan Debitur. (4) Pelapor wajib mengadministrasikan seluruh pengaduan yang diterima. (5) Pelapor wajib melaporkan pengaduan Debitur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan Debitur kepada Bank INDONESIA secara triwulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan yang disampaikan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Tim Layanan Informasi

Perkreditan dan Penanganan Pengaduan, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350. (6) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam: a. menyampaikan Laporan Debitur; b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; dan c. mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur. (2) Pelapor wajib membuat user-id petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan, dan menerima informasi Debitur. (3) Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank INDONESIA paling lambat 2 (dua) bulan sejak Bank INDONESIA memberikan user-id dan password web Sistem Informasi Debitur. (4) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib menghapus user-id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan perubahan daftar dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan. (5) Daftar pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Departemen Pengelolaan dan

Kepatuhan Laporan c.q. Tim Layanan Informasi Perkreditan dan Penanganan Pengaduan, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Bank Umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor Pelapor; dan b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara offline yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor; dan

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara offline atas dasar temuan Bank INDONESIA; dan/atau b. Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara offline yang disampaikan melampaui akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. (3) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur secara offline melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor; dan b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor. (4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara offline melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor Pelapor; dan

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.

9. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pelapor yang menolak permintaan Debitur yang ingin memperoleh Informasi Debitur atas nama Debitur yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi teguran tertulis.

10. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelapor yang tidak menyampaikan informasi kepada Debitur terkait pelaporan Penyediaan Dana ke dalam Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (1), dikenakan sanksi teguran tertulis. (2) Pelapor yang tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B, dikenakan sanksi teguran tertulis.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sampai

dengan Pasal 32 mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pengenaan sanksi bagi Pelapor baru hasil merger atau konsolidasi mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diberikannya user-id dan password Web Sistem Informasi Debitur. (3) Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku sejak diberikannya akses Web Sistem Informasi Debitur

Pasal II

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY