Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS

Pasal 44B

(1) Kepala BPN mempunyai tugas :

  • memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

  • menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;

  • menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung

jawabnya;

  • membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan,

epngendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPN.

PRESIDEN

(3) Deputi …

(3) Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan.

(4) Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang informasi pertanahan.

(5) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang tata laksana pertanahan.

(6) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan

pemberdayaan masyarakat.

(7) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

BPN."

  1. Dalam BAB IV. KETENTUAN LAIN-LAIN, sebelum Pasal 50 ditambah 1 (satu) Pasal baru, yaitu

Pasal 49A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

Kepala BPN dijabat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

  1. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN dibantu oleh

seorang Wakil Kepala.

(2) Kepala BIN, Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala BPN, dan Kepala LEMHANAS dapat

dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas

PRESIDEN

membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND.

Pasal II …

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Mei 2001

INDONESIA

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan,

dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang

Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

  1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 42 Tahun 2001;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PP 43/2001 — Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001 tentang TARIF...
Referensi Silang (6)
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
PP 25/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000...
KEPPRES 178/2000 — SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
KEPPRES 43/2001 — PERUBAHAN ATAS
KEPPRES 166/2000 — Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan...
KEPPRES 42/2001 — Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 Tentang...