PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi

pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden

Nomor 178 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden nomor 166 tentang Kedudukan, tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen, senagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

42 Tahun 2001;

1. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan

Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 17 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA

PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH

DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17

TAHUN 2001

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000

tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 17 Tahun 2001, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

“Pasal 1

LPND terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;

2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;

3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat

PERPUNAS;

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat

BAPPENAS;

1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;

2. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;

3. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;

4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;

5. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;

6. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;

7. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;

8. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;

9. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat

BKKBN;

1. Lembaga Penerbangan Antarariksa Nasional LAPAN;

16.Badan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

16.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat

BAKOSURTANAL;

1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha

Kecil dan Menengah disingkat BPS-KPKM;

1. embaga Ilmu Penegtahuan Indonesia disingkat LIPI;

2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;

4. Badan Pertanahan nasional disingkat BPN;

5. Badan Pengawas Obat dan makanan disingkat BPOM;

6. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;

7. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANAS;

8. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan disingkat BKPK;

9. Badan Kependudukan Nasional disingkat BAKNAS.”

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut:

“Pasal 22

BIN terdiri dari:

• Kepala;

• Sekretariat …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri;

• Deputi Bidang Penyelidikan Dalam negeri;

• Deputi Bidang Pengolahan;

• Deputi Bidang Pengamanan;

• Deputi Bidang Penggalangan;

• Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri;

• Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi;

• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;

• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.”

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut :

“Pasal 23

(1) Kepala mempunyai tugas:

• memimpin BIN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

• menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai

dengan tugas BIN;

• menetapkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang

menjadi tanggung jawabnya.

• membuna dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan

organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber

daya di lingkungan BIN.

(3) Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan luar

negeri.

(4) Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan

dalam negeri.

(5) Deputi Bidang Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pengolahan.

(6) Deputi Bidang Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pengamanan.

(7) Deputi Bidang Penggalangan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang penggalangan.

(8) Staf Ahli Bidang Politik Dalam negeri mempunyai tugas memberi

telaahan mengenai masalah politik dalam negeri.

(9) Staf Ahli Bidang Politik Luar negeri mempunyai tugas memberi

telaahan mengenai masalah politik luar negeri.

(10) Staf …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(10) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberi telaahan

mengenai masalah ekonomi.

(11) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberi

telaahan mengenai masalah sosial budaya.

(12) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas

memberi telaahan mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

1. Ketentuan Bagian Kedua Puluh tiga, Pasal 45 dan Pasal 46 dihapus.

2. Diantara Pasal 48 A.2 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) Bagian baru,

sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kedua Puluh Enam

Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 48 B.1

LEMHANAS terdiri dari:

• Kepala atau dapat disebut Gubernur LEMHANAS;

• Sekretariat Utama;

• Deputi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Deputi Bidang Pengkajian;

• Deputi Bidang Pendidikan;

• Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Pasal 48 B.2

(1) Kepala mempunyai tugas:

• memimpin LEMHANAS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

• menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai

dengan tugas LEMHANAS;

• menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas

LEMHANAS yang menjadi tanggung jawabnya;

• membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan

organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, pengendalian administratif dan sumber

daya di lingkungan LEMHANAS.

(3) Deputi Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pengkajian masalah-masalah

strategik mengenai aspek kehidupan bangsa baik yang bersifat

nasional maupun internasional.

(4) Deputi Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pendidikan strategik dan

pelaksanaan pemantapan kader-kader pemimpin tingkat nasional.

(5) Deputi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan

pengembangan ketahanan nasional.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 48 C.1

BKPK terdiri dari:

• Kepala;

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Keuangan;

• Deputi Bidang Ekonomi;

• Deputi Bidang Sosial;

• Inspektorat Utama.

Pasal 48 C.2

(1) Kepala mempunyai tugas:

• memimpin BKPK sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

• menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai

dengan tugas BKPK;

• menetapkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKPK yang

menjadi tanggung jawabnya;

• membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan

organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber

daya di lingkungan BKPK.

(3) Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan l\kebijakan dan koordinasi program penanggulangan

kemiskinan nasional dengan sektor keuangan.

(4) Deputi Bidang ekonomi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan dan koordinasi program penanggulangan

kemiskinan dengan sektor ekonomi.

(5) Deputi Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan

nasional dengan sektor sosial.

(6) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

fungsional di lingkungan BKPK.

Bagian Kedua Puluh Delapan

Badan Kependudukan Nasional

Pasal 48 D.1

BAKNAS terdiri dari:

• Kepala…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Kepala;

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Perencanaan Kependudukan;

• Deputi Bidang Dinamika Kependudukan;

• Deputi Bidang Sistem Informasi dan Administrasi

Kependudukan.

Pasal 48 D.2

(1) Kepala mempunyai tugas:

• memimpin BAKNAS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

• menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai

dengan tugas BAKNAS’

• menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAKNAS

yang menjadi tanggung jawabnya;

• membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan

organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber

daya di lingkungan BAKNAS.

(3) Deputi Bidang Perencanaan Kependudukan mempunyia tugas

melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan kependudukan.

(4) Deputi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Deputi Bidang Dinamika Kependudukan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan perkembangan

kependudukan.

(5) Deputi Bidang Sistem Informasi dan Adinistrasi Kependudukan

mempunyia tugas melaksanakan perumusan kebijakn sistem

informasi dan administrasi kependudukan.”

1. Ketentuan pasal 50 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut:

“Pasal 50

(1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(2) Kepala BIN, Kepala LIPI, Kepala BPPT, dan Kepala

LEMHANAS dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),

mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas

memimpin LPND.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudibyo