PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi

pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden

Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga

Pemerintah Non Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001;

1. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan

Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun

2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah

Non Departemen, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut :

“Pasal 1

LPND terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;

2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;

3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat

PERPUSNAS;

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat

BAPPENAS;

1. Badan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat

BAPEDAL;

1. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;

2. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;

3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir dsingkat BAPETEN;

4. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;

5. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;

6. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;

7. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;

8. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat

BKKBN;

1. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat

LAPAN;

1. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat

BAKOSURTANAL;

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat

BPKP;

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan

Pengusaha Kecil Menengah disingkat BPS-KPKM;

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;

2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat

BPPT;

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;

2. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;

3. Badan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan Karantina Nasional disingkat BARANTIN;

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;

3. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN.’’

4. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Bagian baru,

yaitu Bagian Keduapuluh Lima, yang terdiri dari 2 (dua) Pasal

yaitu Pasal 48 A.1 dan Pasal 48 A.2 yang berbunyi sebagai

berikut :

“Bagian Keduapuluh Lima

Lembaga Informasi Nasional

Pasal 48 A.1

LIN terdiri dari :

• Kepala;

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem

Informasi;

• Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Deputi Bidang Pengelolaan Informasi;

Pasal 48 A.2

(1) Kepala mempunyai tugas :

• memimpin LIN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

• menyiapkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum

sesuai dengan tugas LIN;

• menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIN

yang menjadi tanggung jawabnya;

• membina dan melaksanakan kerja sama dengan

instansi dan organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan

sumber daya di lingkungan LIN.

(3) Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem

Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(4) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

pelancaran arus informasi antar lembaga dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

(5) Deputi Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan

informasi layanan dan aturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah dan lembaga negara lainnya."

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo