PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi

pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden

Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun

2000;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

1. Keputusan …

DISTRIBUSI II

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH

NON DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2000.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun

2001, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut :

“Pasal 3

LPND terdiri dari :

• Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;

• Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;

• Badan …

DISTRIBUSI II

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;

• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat

PERPUSNAS;

• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat

BAPPENAS;

• Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat

BAPEDAL;

• Badan Pusat Statistik disingkat BPS;

• Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;

• Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;

• Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;

• Badan Intelijen Negara disingkat BIN;

• Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;

• Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;

• Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat

BKKBN;

• Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;

• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat

BAKOSURTANAL;

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat

BPKP;

• Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha

Kecil dan Menengah disingkat BPS-KPKM;

• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;

• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;

• Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;

• Badan …

DISTRIBUSI II

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;

• Badan Karantina Nasional disingkat BARATIN;

• Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;

• Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN.’’

1. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu

Bagian Keduapuluh Enam yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal

75 A.1, 75 A.2, dan Pasal 75 A.3, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keduapuluh Enam

Lembaga Informasi Nasional

Pasal 75 A.1

LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

kebijakan informasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75 A.2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

A.1, LIN menyelenggarakan fungsi :

• pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang

informasi nasional;

• pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan;

• pelancaran arus informasi antar lembaga dalam

penyelenggaraan pemerintahan;

• penyelenggaraan …

DISTRIBUSI II

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi

umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 75 A.3

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 A.2, LIN mempunyai kewenangan :

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penyediaan informasi tentang layanan dan aturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya;

• kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.’’

1. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 101

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND

dikoordinasikan oleh Menteri yang meliputi :

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS,

BAPPENAS, BKPM, BULOG, dan BARANTIN;

• Menteri …

DISTRIBUSI II

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

bagi LEMSANEG dan LIN;

• Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi BPN;

• Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi BPOM;

• Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;

• Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi

LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;

• Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;

• Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN,

BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL dan

BSN;

• Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bagi BKKBN;

dan

• Menteri Negara Koperasi dan UKM bagi BPS-KPKM.

1. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal

110A, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 110 A

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, seluruh aset dan

personil eks Departemen Penerangan serta Unit Pelaksana Teknis

dialihkan kepada LIN.

Pasal II …

DISTRIBUSI II

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo

DISTRIBUSI II